Jokowi Sentil Gaya Pemimpin yang Suka Membentak: Jangan Merasa Paling Pintar dan Berkuasa

AKURAT BANTEN– Pesan Joko Widodo atau Jokowi soal etika seorang pemimpin kembali menjadi sorotan. Presiden ke-7 RI itu mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan bukan alasan bagi seseorang untuk bersikap kasar kepada rakyat, apalagi sampai merasa dirinya paling pintar dan paling berkuasa.

Pesan tersebut disampaikan Jokowi dalam sebuah kesempatan ketika berbicara mengenai bagaimana seseorang seharusnya menggunakan kekuasaan.

Ia mencontohkan perilaku pejabat di level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Menurut Jokowi, seorang pejabat tidak semestinya berubah menjadi arogan hanya karena memperoleh jabatan.

Bahkan, ia secara tegas menyinggung gaya pemimpin yang berbicara dengan nada keras kepada rakyat.

Jangan mentang-mentang punya kekuasaan, kemudian merasa boleh membentak dan berkata kasar kepada rakyat. Kekuasaan itu sementara, jangan sampai jabatan membuat kita kehilangan adab.

Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan karena menyentuh persoalan yang sangat sensitif dalam hubungan antara pemimpin dan masyarakat: bagaimana kekuasaan digunakan dan bagaimana rakyat diperlakukan.

Baca Juga: Tanpa Julián Álvarez, Atlético Madrid Mengamuk! Álex Baena Cetak Brace, Sevilla Dipermalukan 3-1

Jokowi Soroti Pemimpin yang Suka Membentak Rakyat

Dalam pesannya, Jokowi memberikan gambaran sederhana tentang perilaku seorang pejabat ketika berhadapan dengan masyarakat.

Ia menyinggung sosok yang baru mendapatkan jabatan, kemudian merasa memiliki kuasa lebih besar sehingga berbicara dengan nada tinggi kepada rakyat.

Bagi Jokowi, sikap semacam itu tidak seharusnya terjadi.

Jabatan seharusnya membuat seseorang semakin sadar bahwa dirinya memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, bukan justru membuatnya merasa berada di atas rakyat.

Pesan itu menjadi relevan karena pejabat publik pada dasarnya mendapatkan kewenangan untuk menjalankan tugas pelayanan dan pemerintahan.

Ketika kewenangan tersebut justru digunakan untuk membentak, merendahkan, atau mempermalukan masyarakat, persoalannya bukan lagi sekadar soal gaya komunikasi.

Ada persoalan mengenai etika dalam menggunakan kekuasaan.

Baca Juga: Tragedi Nepal-Tibet Makin Parah, 691 Orang Tewas dan Ribuan Belum Ditemukan!

Kekuasaan Itu Sementara

Salah satu bagian paling kuat dari pesan Jokowi adalah pengingat bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya.

Jabatan memiliki batas waktu. Seorang pejabat yang hari ini berada di posisi tinggi, suatu saat akan meninggalkan kursinya.

Karena itu, seseorang tidak seharusnya memperlakukan kekuasaan seolah-olah merupakan milik pribadi.

Kekuasaan itu hanya sementara. Jabatan itu hanya sampiran. Yang harus diingat ketika kita memiliki kekuasaan adalah bagaimana kekuasaan itu digunakan.

Pesan tersebut mengandung makna sederhana tetapi dalam.

Kekuasaan seharusnya menjadi sarana untuk mengabdi, bukan alat untuk menunjukkan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah.

Seorang pemimpin boleh memiliki kewenangan, tetapi kewenangan tersebut tetap memiliki batas.

Baca Juga: Venezuela Buka Keran Investasi Minyak Besar-Besaran, AS Siapkan Dana Lebih dari US$100 Miliar!

Jangan Merasa Paling Pintar

Tidak hanya soal membentak rakyat, Jokowi juga mengingatkan agar seseorang tidak merasa paling pintar.

Pesan tersebut sejalan dengan filosofi Jawa yang pernah ia sampaikan, yakni “lamun siro pinter, ojo minteri”—ketika seseorang pintar, jangan kemudian bersikap sok pintar atau merasa paling tahu.

Dalam kepemimpinan, kecerdasan seharusnya berjalan bersama kerendahan hati.

Sebab, pemimpin tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan seorang diri.

Ia membutuhkan masukan dari masyarakat, bawahan, kolega, bahkan dari orang-orang yang berbeda pandangan.

Karena itu, kemampuan mendengar menjadi salah satu bagian penting dari kepemimpinan.

Seorang pemimpin yang hanya ingin didengar, tetapi tidak mau mendengar, berisiko kehilangan hubungan dengan masyarakat yang dipimpinnya.

Baca Juga: DAMRI Buka Rute Kalianda-Jakarta via Lintas Sumatera, Cek Jadwal dan Tarif Terbarunya

Jabatan Tinggi Bukan Alasan untuk Arogan

Pesan Jokowi juga dapat dibaca lebih luas.

Tidak hanya berlaku bagi kepala daerah, pejabat pemerintahan, atau pemimpin politik, tetapi bagi siapa pun yang mendapatkan amanah untuk memimpin orang lain.

Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab moral yang melekat.

Seorang pemimpin tidak hanya dinilai berdasarkan keputusan yang dibuat.

Cara berbicara, cara menghadapi kritik, cara memperlakukan masyarakat, hingga bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak memiliki kekuasaan juga menjadi bagian dari penilaian publik.

Di era media sosial, persoalan tersebut menjadi semakin penting.

Ucapan seorang pejabat yang terdengar kasar dapat direkam, dipotong menjadi video pendek, kemudian menyebar luas dalam waktu singkat.

Satu kalimat dapat memunculkan reaksi publik yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan.

Baca Juga: Promo DAMRI Blok M-Bandara Soekarno-Hatta Cuma Rp 50 Ribu, Berlaku hingga 18 September 2026

Jokowi Tak Sebut Nama, Pesannya Jadi Sorotan

Meski pernyataan tersebut ramai dibaca sebagai sebuah sentilan, penting dicatat bahwa Jokowi tidak secara spesifik menyebut nama tokoh atau pemimpin tertentu sebagai sasaran.

Karena itu, pesan tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai nasihat terbuka mengenai etika kekuasaan, bukan tudingan langsung terhadap individu tertentu.

Interpretasi politik tentu bisa muncul karena Jokowi pernah berada di pusat kekuasaan nasional selama dua periode.

Namun, tanpa penyebutan nama atau kasus tertentu, publik sebaiknya tidak terburu-buru menyimpulkan siapa yang sedang disindir.

Yang jelas, pesan tentang pemimpin yang tidak boleh membentak rakyat memiliki konteks yang universal.

Baca Juga: KA Argo Muria, Sindoro, Merbabu Bakal Hilang? Ini Nama Baru yang Dipakai KAI

Pemimpin Seharusnya Memberi Teladan

Jauh sebelum pesan terbaru tersebut menjadi sorotan, gagasan mengenai pentingnya keteladanan dalam kepemimpinan juga pernah disampaikan Jokowi.

Dalam sebuah kesempatan pada 2018, Jokowi mengatakan calon pemimpin harus menjadi teladan dan mengajak generasi muda untuk melakukan hal-hal positif. Ia juga mengingatkan agar media sosial tidak digunakan untuk saling mencela, menghujat, memfitnah, menggunakan kata-kata kasar, atau merisak orang lain.

Artinya, pesan mengenai pentingnya menjaga ucapan bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam pandangan Jokowi.

Pemimpin, dalam konteks tersebut, tidak hanya dituntut mampu mengambil keputusan.

Ia juga harus mampu memberikan contoh mengenai bagaimana seseorang menggunakan kekuasaan secara bijaksana.

Baca Juga: Akun WhatsApp Mendadak Dinonaktifkan? Meta Akui Ada Kesalahan Sistem Global

Ketika Kekuasaan Berakhir, Apa yang Tersisa?

Pertanyaan paling menarik dari pesan Jokowi adalah: apa yang tersisa setelah kekuasaan berakhir?

Ketika jabatan sudah tidak lagi berada di tangan, seseorang tidak lagi memiliki kewenangan yang sama.

Yang kemudian tertinggal adalah rekam jejak.

Masyarakat akan mengingat bagaimana seorang pemimpin menjalankan tugasnya, bagaimana ia memperlakukan rakyat, bagaimana ia menghadapi kritik, dan bagaimana ia menggunakan kekuasaan ketika berada di posisi tertinggi.

Karena itu, kekuasaan seharusnya tidak membuat seseorang kehilangan kendali atas dirinya sendiri.

Justru ketika memiliki kekuasaan, seseorang dituntut semakin mampu menjaga ucapan dan perilaku.

“Jabatan bisa berakhir, kekuasaan bisa berpindah, tetapi jejak seorang pemimpin di mata rakyat akan jauh lebih lama bertahan.”

Baca Juga: AI Mulai Ubah Dunia Kerja, Wamenkomdigi Nezar Patria Dorong Tenaga Kerja Indonesia Segera Bersiap

Bukan Sekadar Soal Membentak

Jika ditarik lebih jauh, pesan Jokowi sebenarnya bukan hanya tentang pemimpin yang suka berbicara keras.

Ini adalah persoalan mengenai hubungan antara kekuasaan dan adab.

Seorang pemimpin boleh tegas.

Seorang pejabat bahkan memang harus berani mengambil keputusan sulit.

Namun, tegas tidak harus kasar.

Berwibawa tidak berarti merendahkan.

Memiliki kekuasaan tidak berarti bebas memperlakukan rakyat sesuka hati.

Di sinilah batas antara ketegasan dan arogansi menjadi penting.

Pemimpin yang tegas mampu menyampaikan keputusan dengan jelas tanpa harus menghina. Pemimpin yang kuat mampu menghadapi kritik tanpa perlu membentak. Dan pemimpin yang pintar justru memahami bahwa dirinya masih memiliki banyak hal untuk dipelajari.

Baca Juga: Sisa Kuota Internet Tak Boleh Hangus! Pemerintah Larang Operator Hapus Kuota Pelanggan

Pesan Jokowi untuk Siapa Pun yang Sedang Berkuasa

Pada akhirnya, pernyataan Jokowi dapat dibaca sebagai pengingat bagi siapa pun yang sedang memegang jabatan.

Jangan sampai posisi membuat seseorang lupa dari mana mandat kekuasaan itu berasal.

Rakyat memberikan kepercayaan, sementara jabatan memiliki batas waktu.

Karena itu, kekuasaan semestinya digunakan untuk melayani, bukan untuk menunjukkan superioritas.

Pesan tersebut menjadi semakin kuat ketika dikaitkan dengan filosofi sederhana: jangan merasa paling pintar hanya karena memiliki jabatan, dan jangan merasa paling berkuasa hanya karena sedang memegang kewenangan.

Sebab, seperti yang diingatkan Jokowi, kekuasaan itu sementara.

Dan ketika kekuasaan itu berakhir, yang akan berbicara bukan lagi jabatan, melainkan rekam jejak seorang pemimpin.(**)