PPN Mau Turun Jadi 10%? DPR Dorong Kebijakan Pro Rakyat Kecil, Prabowo Ingin Wong Cilik Tersenyum

AKURAT BANTEN - Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mukhamad Misbakhun, mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 10 persen.

Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah nyata untuk meringankan beban masyarakat, khususnya di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Baca Juga: Pemerintah Gaspol Stimulus Ekonomi, Gaji Disubsidi hingga Pajak Ditanggung Negara

Menurut Misbakhun, penurunan tarif PPN sebesar satu persen memang tidak akan berdampak signifikan jika dilihat dari sisi penerimaan negara.

Namun, kebijakan ini diyakini dapat ditutupi oleh kenaikan volume transaksi ekonomi.

Dengan kata lain, meski tarif PPN turun, potensi penerimaan negara tidak serta-merta berkurang karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Bahkan, Misbakhun juga mengusulkan agar sejumlah produk turunan dari sektor pertanian yang selama ini dikenakan tarif PPN, bisa diberikan tarif lebih rendah, yakni sebesar delapan persen.

Ia menilai langkah tersebut bukan hanya membantu petani, tetapi juga memperkuat hilirisasi dan mendukung industrialisasi sektor pertanian di tanah air.

Misbakhun menegaskan bahwa kebijakan fiskal ini sangat penting agar rakyat kecil benar-benar merasakan keringanan.

Hal tersebut, katanya, sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menekankan pentingnya meringankan penderitaan masyarakat.

“Presiden Prabowo menginginkan Wong Cilik atau rakyat kecil bisa tersenyum.

Baca Juga: DJP Catat Sumbangan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp40 Triliun, Termasuk Kripto dan Fintech

Itu adalah keinginan sederhana, namun bermakna dalam dan tujuan mulia.

Harus ada kebijakan yang mampu meringankan beban pajak rakyat kecil dalam situasi sekarang,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan semacam ini dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa masyarakat kecil tidak semakin terbebani oleh kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Baca Juga: Bukan Hanya Pajak, DPR dan Kemendagri Dorong Daerah Cari Sumber Baru untuk Dongkrak PAD

Selain itu, Misbakhun menambahkan bahwa konsumsi masyarakat harus terus dijaga agar daya beli tetap kuat.

Menurutnya, konsumsi merupakan salah satu pilar utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika daya beli masyarakat menurun, maka efeknya akan terasa pada melambatnya roda perekonomian.

Karena itu, DPR disebutnya siap mendukung setiap kebijakan yang bisa mempertahankan kekuatan konsumsi rakyat.

“Daya beli masyarakat adalah kunci. Jika rakyat mampu berbelanja, ekonomi bergerak, dan sektor usaha pun hidup,” tambahnya.

Usulan penurunan tarif PPN ini juga sekaligus memperlihatkan dukungan legislatif terhadap program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Dengan fokus pada pengurangan beban rakyat, langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Misbakhun juga menilai bahwa dengan penyesuaian tarif PPN, Indonesia bisa menyeimbangkan antara kepentingan fiskal negara dan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: OPINI: Gerogoti APBN, DPR Tuntut Kemewahan Tunjangan, Sementara Rakyat Diperas Melalui Pajak

Apalagi, kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo agar pemerintah lebih berpihak pada kelompok masyarakat kecil.

Usulan penurunan tarif PPN dari 11 persen menjadi 10 persen mendapat sorotan publik karena dinilai sebagai langkah pro-rakyat di tengah dinamika ekonomi global.

Jika terealisasi, kebijakan ini tidak hanya akan memberikan keringanan langsung bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat daya beli serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan dukungan penuh dari DPR, harapannya kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat kecil dapat segera diwujudkan sehingga visi Presiden Prabowo untuk membuat rakyat tersenyum bisa benar-benar terwujud.

Baca Juga: Wacana Amplop Kondangan Kena Pajak, DPR Langsung Jadi Pahlawan Rakyat Kecil

***