Rapat Panjang Hingga Dini Hari, Bahlil Putuskan SPBU Swasta Wajib Ambil BBM dari Pertamina

Andi Syafriadi | 13 Januari 2026, 12:35 WIB

AKURAT BANTEN - Pemerintah akhirnya mengambil keputusan tegas terkait tata kelola bahan bakar minyak nasional.

Setelah menggelar rapat maraton hingga pukul 02.00 WIB, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan bahwa SPBU swasta ke depan akan membeli BBM melalui Pertamina.

Keputusan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor BBM sekaligus memperkuat produksi dalam negeri.

Rapat yang berlangsung hingga dini hari itu melibatkan jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero), serta membahas kesiapan pasokan BBM nasional.

Menurut Bahlil, kebijakan ini sejalan dengan peningkatan kapasitas kilang Pertamina, khususnya setelah proyek pengembangan kilang Balikpapan rampung.

Dengan bertambahnya kemampuan produksi BBM beroktan tinggi seperti RON 92, RON 95, dan RON 98, pemerintah menilai kebutuhan nasional bisa dipenuhi tanpa harus mengandalkan pasokan dari luar negeri.

“Produksi dalam negeri sudah harus jadi prioritas. Kalau kita mampu memproduksi sendiri, kenapa harus impor?” menjadi garis besar sikap pemerintah dalam rapat tersebut.

Kebijakan ini nantinya akan berdampak langsung pada SPBU swasta, termasuk jaringan SPBU non-Pertamina yang selama ini mengimpor BBM secara mandiri.

Dengan aturan baru, pasokan BBM untuk SPBU swasta akan terintegrasi melalui Pertamina sebagai penyedia utama.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk pembatasan usaha, melainkan upaya menciptakan sistem distribusi energi yang lebih tertata dan berkeadilan.

Pemerintah juga menilai kebijakan ini dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM di dalam negeri.

Dari sisi ekonomi, penggunaan BBM produksi dalam negeri diyakini mampu menghemat devisa negara dalam jumlah besar.

Selama ini, impor BBM menjadi salah satu faktor utama tekanan terhadap neraca perdagangan.

Dengan mengandalkan produksi nasional, dana yang sebelumnya mengalir ke luar negeri dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lain.

Bagi masyarakat, khususnya di daerah seperti Banten, kebijakan ini diharapkan memberikan dampak positif berupa pasokan BBM yang lebih aman dan berkelanjutan.

Pemerintah menargetkan tidak ada gangguan distribusi meskipun skema pasokan ke SPBU swasta mengalami perubahan.

Ke depan, pemerintah akan menyiapkan regulasi turunan untuk memastikan kebijakan ini berjalan lancar dan adil bagi semua pihak.

Evaluasi juga akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kapasitas produksi nasional.

Dengan keputusan ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik Indonesia.

***

#pertamina #bbm #spbu #\menteri esdm\#bahlil #\SPBU Swasta\