Indonesia Siapkan Pembangunan PLTN untuk Dukung Net Zero Emission 2060

AKURAT BANTEN - Indonesia terus memperkuat langkah strategis menuju era energi bersih dan berkelanjutan melalui rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Pengembangan PLTN menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi, melakukan diversifikasi sumber pembangkit, sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Komitmen tersebut dibahas dalam Simposium Nasional Pembangunan PLTN yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 7–8 September 2026.

Baca Juga: Bunga Bangkai Raksasa Terancam Punah, BRIN Perkuat Konservasi di Kebun Raya Cibodas

Forum nasional tersebut menjadi ruang konsolidasi berbagai sektor untuk menyelaraskan visi, regulasi, kesiapan lokasi, teknologi, hingga kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan PLTN di Indonesia.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Peraturan Presiden mengenai Kesiapan Pembangunan PLTN.

Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari program nuklir, pembangunan instalasi, hingga kegiatan operasional, dan saat ini masih menunggu proses pengesahan.

Baca Juga: Indonesia Punya Modal Teknologi untuk Membangun Industri Drone Nasional

"Fokus pada pencapaian Net Zero Emission 2060 perlu didukung EBT yang handal, termasuk menjaga ketahanan dan kehandalan energi yang saat ini disuplai dari sektor ketenagalistrikan dan non-listrik," ujar Eniya.

Menurut Eniya, pencapaian target NZE 2060 membutuhkan kontribusi energi nuklir hingga 35 Giga Watt.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun mendatang, Indonesia diperkirakan membutuhkan kapasitas nuklir sekitar 500–1000 Mega Watt untuk memenuhi kebutuhan listrik di sejumlah pulau yang memerlukan pasokan energi besar dan stabil.

"Persiapan menuju pembangunan PLTN ini kami menyiapkan 6 task forces (pokja). Untuk mencapai 1 Giga Watt dibutuhkan sekitar 400 - 700 SDM berkemampuan tinggi, belum termasuk kemampuan komunikasi untuk penerimaan masyarakat dan socio-engineering," lanjutnya

Dari perspektif industri ketenagalistrikan nasional, Edwin Nugraha Putra selaku Direktur Teknologi, Keberlanjutan, dan Engineering PT PLN (Persero), menyoroti pentingnya membangun kolaborasi riset yang semakin kuat.

Menurutnya, pengembangan PLTN membutuhkan sinergi antara berbagai pihak agar hasil riset tidak berhenti pada pengembangan teknologi, tetapi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kolaborasi tersebut juga dinilai sejalan dengan komitmen Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam memperkuat kerja sama penelitian dengan berbagai pemangku kepentingan.

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi dasar dalam menghasilkan inovasi yang bermanfaat sekaligus mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Pengembangan teknologi nuklir juga tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan teknis dan rekayasa.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi UGM, Arief Setiawan Budi Nugroho, menilai aspek sosial menjadi salah satu tantangan penting dalam pengembangan PLTN di Indonesia.

“Masa depan teknologi nuklir, khususnya PLTN, tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis atau rekayasa. Tantangannya juga menyangkut bagaimana menunjukkan komitmen dari sisi sosial. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara lintas disiplin ilmu dengan melibatkan fakultas teknik maupun bidang keilmuan lainnya,” ungkap Arief.

Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, juga menegaskan bahwa pembangunan teknologi nuklir perlu melihat persoalan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi teknis.

Menurut Amarulla, aspek sosial dan ekonomi harus turut diperhitungkan secara komprehensif dalam setiap tahapan pengembangan teknologi nuklir.

Ia menyatakan bahwa para periset BRIN siap memberikan dukungan teknologi terbaik kepada operator, regulator, layanan publik, serta berbagai pihak terkait untuk membantu mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Saat ini, BRIN telah mengoperasikan tiga reaktor riset yang menjadi bagian penting dalam penguasaan teknologi nuklir Indonesia.

Ketiga fasilitas tersebut adalah Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy berkapasitas 30 MW di Serpong, Banten; Reaktor Triga 2000 berkapasitas 2 MW di Bandung, Jawa Barat; dan Reaktor Kartini berkapasitas 250 kW di Yogyakarta.

Sementara dalam hal pemetaan lokasi dan mitigasi risiko, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Dr. Lana Saria, S.Si., M.Si., menjelaskan mengenai proses uji tapak untuk calon lokasi PLTN.

BRIN bersama sejumlah pihak terkait telah melakukan uji tapak di 28 lokasi, sementara satu lokasi lainnya dilakukan oleh pihak ketiga.

"Tapak tersebut harus dipilih yang sesuai regulasi dan memenuhi berbagai standar seperti aspek keamanannya dari bahaya gunung berapi, gempa, likuifaksi, tsunami, gerakan tanah, abrasi, serta ketersediaan air tanah. PLTN menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan energi fosil," jelas Lana.

Dari aspek regulasi dan pengawasan keselamatan nuklir, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir (PKN) BAPETEN, Haendra Subekti, memastikan kesiapan lembaganya dalam mendukung pembangunan PLTN.

"Bapeten sebagai regulator, akan memastikan regulasi, inspeksi dan pencegahan, serta proses perizinan dilaksanakan dengan baik. Bapeten akan berkolaborasi dengan Pemda, universitas, dan seluruh stakeholder sehingga proses pembuatan regulasi, penerapannya, hingga pengawasannya dapat berjalan dengan baik," pungkas Haendra.

Sinergi antara pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, BUMN, regulator, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan PLTN yang aman dan berkelanjutan.

Melalui Simposium Nasional Pembangunan PLTN di Yogyakarta, berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan arah kebijakan yang kredibel, terukur, serta sesuai dengan standar internasional.

Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam memperkuat kedaulatan energi Indonesia sekaligus mendorong penggunaan energi bersih dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target Net Zero Emission 2060.

***