Pengamat Sebut Pemerintahan Prabowo–Gibran Mulai Benahi Tata Kelola Tambang dan Energi

AKURAT BANTEN - Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dinilai tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap tata kelola sektor tambang dan energi nasional. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi menuju kedaulatan energi dan restrukturisasi ekonomi nasional.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai Presiden Prabowo sedang melakukan “reset” total terhadap sistem ekonomi dan politik, termasuk di sektor energi.

"Prabowo sedang melakukan overhaul besar-besaran. Ia menghitung ulang kekayaan sumber daya dan menata kembali siapa yang berhak mengelola,” kata Adib di Tangerang, Senin (13/10/25).

Baca Juga: Benyamin Tantang BRIN Bertarung di Pengadilan Buktikan Legalitas Jalan Serpong–Muncul–Parung

Adib menyebut banyak proyek energi saat ini dievaluasi agar tidak lagi menjadi lahan permainan para makelar energi yang selama ini menguasai rantai bisnis migas dan pertambangan di Indonesia. Ia mendukung langkah Presiden dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mencabut serta menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah.

“Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tapi lemahnya penegakan. Jadi, langkah pemerintah menertibkan izin dan memastikan pembangunan smelter adalah hal yang tepat,” jelasnya.

Selain itu, Ia juga menyoroti maraknya disinformasi di media sosial terkait kebijakan energi.

Baca Juga: Warga Tangerang Jangan Sampai Jadi Korban, Begini Cara Hindari Penipuan Video Call yang Marak

“Potongan video atau pernyataan sering dipelintir dan menciptakan diksi yang salah di publik. Padahal, kebijakan belum tentu seburuk yang dibayangkan,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio, menilai pembangunan enam smelter timah senilai Rp7 triliun merupakan bukti keseriusan pemerintah memperkuat kedaulatan sumber daya alam.

“Kalau bahan mentah kita olah sendiri, nilai tambahnya jauh lebih besar. Pajaknya kembali ke negara, bukan ke perusahaan asing,” ujarnya.

Baca Juga: Keracunan MBG Makan Spaghetti disebut Kaget Lambung oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

Namun Subhkan mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap praktik rente dan monopoli di sektor tambang.

"Kita harus pastikan pendapatan negara dari tambang betul-betul masuk kas negara, bukan bocor di tengah jalan. Untuk itu, dibutuhkan audit independen dan sistem pengawasan berbasis teknologi,” katanya.