Sempat Dibela Dadan Hindayana, 41 Dapur MBG Anak Pejabat DPRD Sulsel Tuai Sorotan, Aktivis Desak Audit Menyeluruh

AKURAT BANTEN - Perhatian publik masih tertuju pada kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. 

Berbagai aspek pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini ikut menjadi sorotan usai Kejaksaan Agung menetapkan Dadan sebagai tersangka dan melakukan penahanan pada 3 Juni 2026.

Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah kepemilikan puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Yayasan Yasika Group.

Baca Juga: Sadis! Dendam Akibat Sering Dipalak, Pedagang Cilok di Tangerang Tewas Dibunuh Ayah dan Anak

Nama pendirinya, Yasika Aulia Ramadhani, turut menjadi bahan diskusi di media sosial karena yayasan tersebut diketahui mengelola hingga 41 dapur MBG di Sulawesi Selatan.

Perbincangan ini mencuat setelah sejumlah akun media sosial menyoroti besarnya jumlah dapur MBG yang berada di bawah naungan yayasan tersebut. 

Sebagai informasi, Yasika diketahui merupakan putri dari Yasir Machmud, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan.

Sorotan terhadap Yasika Group bukanlah hal baru. Pada 2025 lalu, saat masih menjabat sebagai Kepala BGN, Dadan Hindayana pernah memberikan pembelaan terkait polemik kepemilikan 41 SPPG yang dikelola yayasan tersebut.

Baca Juga: Neymar di Ujung Tanduk! Hasil MRI Pekan Depan Bisa Tentukan Nasibnya di Piala Dunia 2026

Ketika itu, muncul kritik yang menilai penguasaan puluhan dapur MBG berpotensi menimbulkan kesan monopoli. 

Namun Dadan menegaskan bahwa pembangunan fasilitas tersebut tidak menggunakan dana APBN, melainkan berasal dari investasi pihak mitra.

Menurutnya, siapa pun yang memiliki kemampuan membangun fasilitas pendukung MBG diperbolehkan berpartisipasi karena keberadaan mereka membantu mempercepat pelaksanaan program pemerintah.

Meningkatnya perhatian publik terhadap kasus ini membuat sejumlah aktivis antikorupsi mendesak agar seluruh fasilitas yang dikelola yayasan tersebut diperiksa secara menyeluruh.

Baca Juga: PLN Buka Suara soal Tagihan Listrik Naik, ESDM Tegaskan Tarif Tak Berubah Sejak 2017

Aktivis antikorupsi, Sholehudin, meminta aparat penegak hukum melakukan audit terbuka terhadap seluruh dapur MBG yang dikelola Yasika Group. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan program strategis nasional berjalan sesuai aturan dan bebas dari potensi penyimpangan.

Ia menilai, pasca-terungkapnya kasus yang menyeret mantan pimpinan BGN, seluruh mitra yang mengelola program dalam skala besar juga harus melalui proses evaluasi dan audit yang transparan.

Selain aspek pengelolaan anggaran, Sholehudin juga meminta legalitas operasional puluhan dapur MBG tersebut diperiksa secara menyeluruh guna memastikan seluruh prosedur dan perizinan telah dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku.

Baca Juga: Fantastis! Gaji 3 Pesepak Bola Ini Tembus Triliunan Rupiah, Ronaldo Masih Tak Tersentuh

Sebelumnya BGN disebut memiliki ketentuan bahwa satu yayasan hanya diperbolehkan mengelola maksimal 10 dapur MBG dalam satu provinsi.

Fakta bahwa Yasika Group mengelola hingga 41 SPPG di Sulawesi Selatan membuat sejumlah pihak mempertanyakan konsistensi penerapan aturan tersebut.

Publik pun menyoroti adanya perbedaan antara kebijakan pembatasan jumlah dapur dengan realitas di lapangan. Kondisi ini semakin menjadi perhatian setelah kasus dugaan korupsi MBG yang menyeret Dadan Hindayana mencuat ke permukaan.

Baca Juga: Viral Dugaan Manipulasi Harga Pengadaan MBG di Kota Serang, Vendor Roti Mengaku Diminta Turunkan Kualitas Produk

Sejumlah kalangan menilai audit terhadap mitra-mitra besar MBG diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan program unggulan pemerintah tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik penyimpangan.

Dengan sorotan publik yang terus meningkat, desakan pemeriksaan terhadap 41 dapur MBG milik Yasika Group diperkirakan akan terus menjadi perhatian dalam perkembangan kasus MBG ke depan. ***