Rebutan Sekolah antar SPPG Warnai Pelaksanaan Program Makan Bergizi di Kabupaten Tangerang

AKURAT BANTEN – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tangerang menghadapi persoalan serius akibat lemahnya koordinasi antar Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG). Sejumlah sekolah menjadi “rebutan” antar mitra dapur tersebut.

"Kita mendapatkan informasi ada rebut-rebutan antar SPPG, antara dapur ini buat mereka mengikat sekolah tadi," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, dikutip Rabu (27/08/2025).

Bahkan, kata Agus, pihaknya juga menerima laporan adanya pihak sekolah yang sudah bekerjasama dengan SPPG yang belum beroperasi.

Baca Juga: Kebijakan Bank Mandiri Dianggap Tidak Manusiawi, Warga: Walau Sakit Penerima Bansos Harus Dibopong Kelokasi

Sebagai informasi, per Agustus 2025 ini sebanyak 16 unit SPPG telah berdiri di Kabupaten Tangerang.

“Kami menerima laporan ada sekolah yang sudah diajak kerja sama oleh SPPG yang belum beroperasi, sementara ada SPPG lain yang sudah jalan tapi tidak bisa masuk. Ini jelas bikin sekolah bingung,” ungkapnya.

Menurutnya, situasi ini seharusnya bisa dicegah bila koordinasi antar-Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) berjalan maksimal.

Baca Juga: Kementrian Haji dan Umrah Resmi Disahkan, Dedi Mulyadi Justru Singgung Tempat Ini, Apa Hubungannya?

Kata Agus, SPPI yang ditunjuk BGN sebagai koordinator setiap SPPG, semestinya mengatur wilayah dan komunikasi antar penyedia agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Seharusnya SPPI berkoordinasi satu sama lain. Mereka kan ditugaskan oleh BGN untuk memastikan pembagian wilayahnya jelas. Kalau itu dijalankan, sekolah tidak akan merasa jadi rebutan,” ujarnya.

Meski demikian, Agus menegaskan, peran Disdik hanya sebatas menyajikan data sekolah dan jumlah siswa. Pihaknya tidak memiliki kewenangan mengatur penempatan SPPG maupun mengawasi jalannya program.

Baca Juga: Ratusan Buruh dari Tangerang Mulai Bersiap Kepung Kantor Gubernur Banten, Tuntut Kenaikan Upah 2026

"Nah kan sekarang mereka kan liar nih, ada surat penunjukkan BGN sebagai SPPG, mereka lokasi titiknya di mana juga tidak koordinasi dengan kita dan mereka langsung melakukan pendirian," jelasnya.

"Kami dari sekolah sebenarnya sangat terbuka. Silakan saja mau menawarkan makanan gratis, tapi jangan sampai satu sekolah punya dua mitra. Itu yang bikin masalah,” tambahnya.

Kepada BGN, Agus berharap, persoalan ini segera ditangani dan tidak berlarut-larut. Sebab persoalan ini akan semakin sengkarut lantaran jumlah SPPG di Kabupaten Tangerang akan terus bertambah kedepannya.

Kedepannya, Ia meminta Disdik bisa dilibatkan lebih jauh mengenai penempatan titik pendirian dapur untuk menghindari kompetisi antar SPPG yang dapat menghambat program pemerintah pusat ini.

"Mereka harus terkoneksi dengan kita Dinas Pendidikan, sehingga mereka enggak kebingungan lagi dengan titik sekolah sekolahnya," kata Agus.