Infrastruktur IT Badan Gizi Nasional Lumpuh, Sinkronisasi Data MBG di Lapangan Kacau

AKURAT BANTEN - Upaya Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memodernisasi pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat sistem digital justru memicu kekacauan di tingkat tapak.

Alih-alih mempermudah laporan, tumpukan aplikasi baru yang disuntikkan ke lapangan dilaporkan lumpuh akibat gangguan server, memperparah hilangnya ribuan data riil penerima manfaat.

Saat ini, para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengoperasikan sederet platform sekaligus, mulai dari SIPGN, SIPGN MPM, POP, EKSIS, SIPHR, hingga aplikasi Organoleptik.

Baca Juga: Lamine Yamal Klaim Layak Menangkan Ballon d'Or, Ungguli Kylian Mbappe?

Namun, alur birokrasi digital ini tersendat total. Berdasarkan informasi terbaru dari lapangan, sejumlah platform pengawasan tersebut tidak dapat diakses secara bersamaan akibat kapasitas server yang tumbang. Situasi server down ini membuat proses input dan pelaporan harian SPPG menjadi lumpuh.

Sebelum kendala server meluas, ketidaksinkronan basis data Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sudah lebih dulu mencekik para pengelola. Data faktual yang dipegang SPPG kerap kali dipangkas secara otomatis oleh sistem digital BGN tanpa alasan yang jelas.

Seorang pengelola SPPG yang meminta identitasnya dirahasiakan membeberkan bukti ketimpangan tersebut. Selama ini, satuannya rutin menyalurkan paket makanan ke 2.500 penerima manfaat yang terdiri dari kelompok siswa dan B3. Namun, nasib data tersebut berubah drastis pasca-input sistem.

Baca Juga: Pep Guardiola Tolak Tawaran Trabzonspor, Begini Rencana Sang Pelatih Musim 2026/27

"Begitu seluruh data kami masukkan ke aplikasi SIPGN, jumlahnya malah berkurang di MPM SIPGN dan EKSIS. Sebagian besar data penerima manfaat tidak muncul atau hilang dari sistem. Sekarang, ditambah lagi aplikasi sering down dan tidak bisa diakses bersamaan," keluh sumber tersebut.

Melihat kacaunya sinkronisasi data dan buruknya performa server ini, Aktivis Pemuda Mathla'ul Anwar Nasrullah menilai, kondisi ini menjebak SPPG dalam posisi sulit. Mereka kini memegang dua data yang bertolak belakang, data faktual lapangan untuk distribusi makanan, dan data digital cacat yang menjadi dasar pelaporan resmi ke pusat.

Jika dipaksakan kata dia, SPPG terancam dinilai memanipulasi laporan atau menyalurkan bantuan secara ilegal.

Baca Juga: Rahasia Kebugaran Cristiano Ronaldo di Usia 41 Tahun Ternyata Bukan Diet Mewah

Nasrullah mengatakan, digitalisasi sejatinya dirancang untuk mendongkrak transparansi dan akuntabilitas.

Namun, ketika platform yang disediakan terlampau banyak, belum terintegrasi, dan kerap mengalami gangguan teknis pada server, digitalisasi berubah menjadi beban administratif baru yang menjerat waktu operasional petugas SPPG.

"Para pengelola di lapangan mengingatkan BGN bahwa karakteristik sosiologis dan geografis penerima manfaat tidak bisa disamaratakan lewat algoritma kaku di atas kertas. Sistem dinilai membutuhkan verifikasi langsung yang adaptif serta infrastruktur IT yang jauh lebih matang," ungkapnya

Baca Juga: Kemenhaj Luncurkan Hotline Pengaduan "Bongkar Mafia Haji dan Umrah"

Melihat kacaunya sinkronisasi data dan buruknya performa server ini, Nasrullah mendesak BGN untuk segera melakukan evaluasi total dan tidak terjebak pada formalitas digital.

Menurutnya, pembenahan sistem aplikasi tidak akan berdampak jika infrastruktur dasarnya rapuh.

"Pembenahan tidak boleh berhenti pada peluncuran sistem dan aplikasi baru. BGN harus menyentuh persoalan nyata di lapangan. Jika servernya saja sering down saat diakses bersamaan, bagaimana pengelola bisa melapor dengan tenang? Perlu ada komunikasi dua arah yang intens," tegas Nasrullah.

Ia menambahkan, integrasi sistem satu pintu dengan server yang stabil harus segera diwujudkan agar digitalisasi tidak menjadi batu sandungan bagi keberlanjutan Program MBG.

Baca Juga: Guru SMK Didorong Kuasai Kompetensi dan Business Mindset

"Persoalan sinkronisasi data dan perbaikan server ini diharapkan dapat segera mendapatkan perhatian dan solusi cepat dari BGN. Jangan sampai birokrasi digital yang karut-marut ini justru mengorbankan hak anak-anak dan masyarakat penerima manfaat," pungkasnya. ***