Purbaya Buka Suara soal Putusan MK, Anggaran MBG Belum Diubah Sekarang 'Nanti Malah Ribet'

AKURAT BANTEN – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan.

Namun, kebijakan tersebut tidak akan diterapkan dalam waktu dekat karena MK telah memberikan masa transisi hingga penyusunan APBN Tahun 2028.

Menurut Purbaya, pemerintah memilih mengikuti jadwal yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi agar proses penyusunan anggaran negara tidak terganggu.

Ia menilai perubahan struktur APBN di tengah tahapan pembahasan yang sudah berjalan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Baca Juga: Denny Indrayana Kritik Anggaran MBG, Sebut Prabowo Berisiko Langgar Sumpah Jabatan

Purbaya menjelaskan bahwa rancangan anggaran pemerintah telah melalui berbagai tahapan bersama DPR.

Karena itu, apabila dilakukan perubahan secara menyeluruh saat ini, proses pembahasan harus diulang dari awal sehingga dapat memengaruhi agenda penyusunan APBN.

Ia menegaskan pemerintah tidak mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebaliknya, pemerintah akan melaksanakan amar putusan tersebut sesuai batas waktu yang telah diberikan sehingga seluruh penyesuaian dapat dilakukan secara lebih matang.

Baca Juga: Kronologi Satpam Dapur MBG Ciputat Curi 1.700 Ompreng, Uangnya Dipakai Beli Narkoba

Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan bahwa pendanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi menggunakan pos anggaran pendidikan.

Dalam pertimbangannya, MK menilai program tersebut memiliki tujuan yang berbeda dengan fungsi utama anggaran pendidikan sehingga perlu dialokasikan melalui pos anggaran tersendiri.

Meski demikian, MK juga memberikan waktu transisi hingga APBN Tahun Anggaran 2028.

Masa transisi tersebut dimaksudkan agar pemerintah dapat menyusun skema pembiayaan baru tanpa mengganggu keberlangsungan program maupun stabilitas pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga: Jejak Gelap Skandal Maling Uang Rakyat MBG: Dari SPPG Bodong hingga Mega Korupsi Rp10,5 T per Tahun

Purbaya mengungkapkan pemerintah masih melakukan berbagai kajian terkait dampak fiskal dari perubahan tersebut.

Selain menghitung kebutuhan anggaran, pemerintah juga akan menyiapkan mekanisme baru agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai target.

Ia juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) akan dilakukan setelah proses konsolidasi internal lembaga tersebut selesai.

Pembahasan nantinya diperkirakan mencakup tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus strategi pendanaan program ke depan.

Baca Juga: Bukan Main! Chat Mesra hingga Bahas Proyek dengan Istri Jadi 'Senjata' Kejagung Jebloskan Eks Petinggi BGN di Kasus Korupsi MBG

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya.

Hingga saat ini, pemerintah memastikan pelaksanaan MBG tetap berlangsung sesuai rencana.

Sementara itu, penyesuaian struktur anggaran akan dilakukan secara bertahap menjelang penyusunan APBN 2028 agar seluruh ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijalankan tanpa mengganggu proses pengelolaan keuangan negara.

***