Mahfud MD Soroti Prabowo, 'Pidatonya Bagus, Tapi Pelaksanaan Pemerintah Jadi Pertanyaan'

AKURAT BANTEN – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menyampaikan pandangannya mengenai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kali ini, ia menyoroti pelaksanaan kebijakan pemerintah yang menurutnya belum sepenuhnya mencerminkan pesan yang disampaikan Presiden dalam berbagai pidato.

Mahfud menilai Prabowo memiliki kemampuan menyampaikan gagasan secara menarik ketika berbicara di hadapan masyarakat.

Namun, menurut dia, persoalan muncul ketika gagasan tersebut diterapkan oleh jajaran pemerintahan.

Baca Juga: Mahfud MD Bongkar Sorotan ke Prabowo, 'Sekarang Saya Percaya Dia Tidak Berdaulat'

Dalam pandangan Mahfud, sejumlah kebijakan terlihat berjalan tanpa koordinasi yang cukup kuat.

Ia menilai masing-masing bagian pemerintahan seolah bergerak dengan jalannya sendiri sehingga terdapat jarak antara arahan yang disampaikan dari tingkat Presiden dengan pelaksanaan di lapangan.

Pernyataan itu kemudian membuat Mahfud mempertanyakan seberapa besar kendali Presiden terhadap seluruh proses pemerintahan.

Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya mulai mempercayai pandangan sebagian pihak yang mempertanyakan apakah Prabowo benar-benar memiliki keleluasaan penuh sebagai Presiden.

Baca Juga: Budi Arie Bongkar Isu Prabowo di Bawah Kendali Jokowi, Begini Penjelasannya

Mahfud juga menyebut adanya sesuatu yang menurutnya membuat Prabowo tidak leluasa.

Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci mengenai siapa pihak yang dimaksud ataupun bentuk persoalan yang dianggap memengaruhi ruang gerak Presiden.

Sorotan Mahfud selanjutnya diarahkan kepada jajaran menteri.

Ia menilai ada sebagian pejabat di pemerintahan yang belum menunjukkan ketegasan dalam menjalankan tugas.

Baca Juga: Gibran Digadang Capres 2029, Pernyataan Ali Syarief soal Prabowo Bikin Wacana Makin Panas

Kondisi tersebut, menurut dia, turut berpengaruh terhadap bagaimana kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi program dan tindakan.

Untuk memperkuat pandangannya, Mahfud membandingkan kondisi tersebut dengan pengalaman ketika dirinya masih berada di dalam pemerintahan.

Ia menyebut para menteri pada masa sebelumnya lebih cepat memberikan respons ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan tanggung jawab kementerian masing-masing.

Menurut Mahfud, sikap aktif para menteri dibutuhkan agar persoalan yang muncul tidak hanya menunggu arahan dari Presiden.

Baca Juga: Skenario Kubu Jokowi dan Prabowo Menjelang 2029, Arah Politik Mulai Terlihat?

Koordinasi dan keberanian mengambil keputusan, menurutnya, menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai tujuan.

Mahfud kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan isu penegakan hukum. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pemberantasan korupsi.

Ia mempertanyakan konsistensi penanganan perkara korupsi apabila terdapat faktor hubungan politik atau kedekatan dengan pihak tertentu.

Mahfud berpandangan bahwa perkara yang memiliki indikasi pelanggaran semestinya diproses berdasarkan hukum tanpa mempertimbangkan hubungan politik seseorang.

Baca Juga: Purbaya Dicopot Prabowo, Andi Sinulingga Malah Singgung Raja Juli, 'Kenapa Tak Diganti Lebih Dulu?'

Meski demikian, pernyataan Mahfud mengenai adanya pihak atau faktor yang disebut dapat membatasi ruang gerak Presiden merupakan penilaian pribadinya.

Ia tidak menyebutkan identitas pihak tertentu maupun memberikan bukti spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan kondisi tersebut.

Di tengah kritik itu, pemerintahan Prabowo tetap menjalankan sejumlah agenda yang menjadi program prioritas.

Pemerintah juga telah menyampaikan berbagai capaian dan kebijakan selama masa pemerintahan berjalan.

Baca Juga: Purbaya Dicopot Prabowo, Isi Garasinya Bikin Kaget: Ada Mobil Miliaran Rupiah!

Perbedaan antara kritik Mahfud dan narasi pemerintah mengenai pelaksanaan program menunjukkan adanya perdebatan mengenai efektivitas pemerintahan.

Kritik tersebut mencakup koordinasi antarlembaga, peran para menteri, hingga penegakan hukum.

Sementara itu, penilaian mengenai sejauh mana arahan Presiden diterapkan oleh seluruh jajaran pemerintah masih menjadi bagian dari perdebatan publik.

Pernyataan Mahfud menjadi salah satu pandangan yang muncul dalam diskusi tersebut, sedangkan penilaian akhirnya bergantung pada pelaksanaan kebijakan dan fakta yang dapat diverifikasi.

Baca Juga: Reshuffle Prabowo Bikin Geger! Bukan Cuma Menkeu, Pengamat Soroti Bahlil dan Zulhas

***