HP Gratis dari Pemerintah Disorot Celios, Benarkah Hanya Jadi Proyek Pengadaan?

AKURAT BANTEN – Rencana pemerintah menyediakan telepon genggam (HP) gratis bagi masyarakat menjadi perhatian publik.

Kebijakan yang dikaitkan dengan upaya digitalisasi bantuan sosial (bansos) tersebut menuai kritik karena dikhawatirkan lebih menonjolkan pengadaan barang ketimbang memastikan manfaat langsung bagi warga penerima bantuan.

Sorotan muncul karena sejumlah aspek penting dalam rencana tersebut masih membutuhkan penjelasan.

Mulai dari besaran anggaran, kriteria penerima, jenis perangkat yang akan diberikan, hingga mekanisme pengadaan dan distribusinya.

Baca Juga: Bukan Cuma Gibran, Ahmad Ali Ungkap Kaesang Mulai Diproyeksikan PSI Jadi Presiden

Kejelasan mengenai hal-hal tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan baru.

Gagasan pembagian HP gratis berkaitan dengan upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Perangkat tersebut diharapkan membantu warga yang belum memiliki rekening bank agar dapat mengakses layanan keuangan dan menerima bantuan secara lebih praktis.

Secara konsep, digitalisasi penyaluran bansos dapat menjadi langkah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.

Baca Juga: Fantastis! Orang Superkaya Indonesia Diproyeksi Tembus 6.966 Orang, Pertumbuhannya Nomor 1 Dunia, Ini Penyebabnya

Namun, kebijakan itu tetap perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan, termasuk kepemilikan perangkat, kemampuan menggunakan layanan digital, serta ketersediaan akses internet.

Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti potensi agar rencana pembagian HP tidak berujung pada kegiatan pengadaan proyek semata.

Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa setiap program pemerintah perlu dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan manfaat yang terukur.

Pengadaan perangkat dalam jumlah besar tentu membutuhkan biaya.

Baca Juga: Dua Proyek Properti Alam Sutera Group Raih Penghargaan Indonesia Real Estate Awards 2026

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembelian HP memang menjadi pilihan paling tepat dibandingkan alternatif lain yang mungkin lebih hemat dan mudah diterapkan.

Salah satu hal yang perlu dikaji ialah kemungkinan memanfaatkan ponsel yang telah dimiliki masyarakat.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan bentuk dukungan berbeda bagi kelompok yang benar-benar belum mempunyai perangkat atau mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan digital.

Apabila program dilanjutkan melalui pengadaan barang, prosesnya harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: Bikin Tegang! Tim SAR Temukan 2 Life Jacket dan Helm Proyek, Jejak 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda Mulai Terkuak?

Penentuan spesifikasi HP, pemilihan penyedia, rincian biaya, serta pendataan calon penerima perlu disusun dengan mekanisme yang jelas untuk mencegah pemborosan anggaran.

Meski terdapat kekhawatiran mengenai potensi proyek pengadaan, hal tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan.

Penilaian terhadap pelaksanaan program perlu didasarkan pada dokumen, proses pengadaan, dan bukti yang dapat diverifikasi.

Dalam pembahasan sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyebut anggaran yang disiapkan berkaitan dengan pembukaan rekening bank dan saldo awal Rp50.000.

Baca Juga: KPK Usut Pengadaan Smartboard di Bogor, Proyek IFP Rp55,35 Miliar di Kota Tangerang Ikut Disorot

Sementara itu, kebutuhan anggaran khusus untuk pembelian HP serta tata cara pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyampaikan bahwa rencana pemberian perangkat masih membutuhkan kajian.

Pendataan diperlukan untuk mengetahui masyarakat yang menjadi prioritas, terutama penerima bantuan yang belum mempunyai ponsel.

Dengan demikian, pembagian HP gratis belum dapat dianggap sebagai program yang seluruh ketentuan pelaksanaannya telah ditetapkan.

Baca Juga: Perda Kota Tangerang Tak Berdaya di Hadapan Investor, Pemkot Tutup Mata Proyek Ilegal RS Mandaya

Pemerintah masih perlu memberikan informasi terperinci mengenai sasaran penerima, sumber pendanaan, jadwal distribusi, dan mekanisme pengawasan.

Keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya tidak cukup diukur dari banyaknya perangkat yang dibagikan.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa HP tersebut benar-benar digunakan untuk memudahkan akses bantuan dan layanan keuangan.

Transparansi, efisiensi, dan ketepatan sasaran menjadi kunci agar digitalisasi bansos tidak justru membebani anggaran negara.

Baca Juga: Oknum Jaksa Kejati Jabar Diduga Terima Dana Rp286 Juta untuk Janji Proyek, Pengusaha Tempuh Jalur Hukum

Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang kuat, program diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

***