Setop Tunjangan Besar dan Moratorium Kunker Luar Negeri DPR, Prabowo Tegaskan Suara Rakyat Tak Boleh Diabaikan

AKURAT BANTEN – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah signifikan yang diambil oleh pimpinan DPR sebagai respons terhadap keresahan masyarakat terkait gaya hidup mewah sejumlah wakil rakyat.

Dalam pertemuan dengan para ketua umum partai politik di Istana Negara pada Minggu (31/8/2025), Prabowo menegaskan bahwa parlemen telah sepakat untuk melakukan penyesuaian fasilitas bagi anggota dewan.

 Baca Juga: NasDem Juga Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR, Surya Paloh Tekankan Suara Rakyat Harga Mati

Menurut Prabowo, pimpinan DPR telah melaporkan rencana pencabutan sejumlah aturan yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi bangsa saat ini. Salah satu poin utama adalah peninjauan kembali besaran tunjangan anggota DPR yang selama ini menjadi sorotan publik.

"Pimpinan DPR menyampaikan bahwa akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Prabowo di hadapan para ketua umum partai politik, menandakan adanya perubahan signifikan dalam prioritas parlemen.

 Baca Juga: PAN Ambil Tindakan Tegas! Eko Patrio dan Uya Kuya Dinonaktifkan dari Fraksi DPR Usai Kontroversi Joget dan Aksi Massa

Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa DPR mulai menata ulang prioritas mereka. Dengan memangkas tunjangan dan menahan diri dari perjalanan dinas ke luar negeri, diharapkan kinerja legislatif dapat lebih fokus pada fungsi utama mereka, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Prabowo menekankan bahwa keputusan ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen nyata untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara.

Ia menambahkan bahwa kondisi bangsa saat ini membutuhkan kepemimpinan yang lebih sederhana dan dekat dengan rakyat.

 Baca Juga: Demo Akbar Memanas, Guru SDN 01 Pekojan Tambora Diduga Jadi Korban Salah Tangkap Polisi

Moratorium perjalanan ke luar negeri juga dipandang sebagai bentuk pengendalian diri lembaga legislatif. Selama ini, kunjungan kerja anggota dewan kerap menuai kritik karena dianggap tidak tepat sasaran dan lebih condong pada kegiatan seremonial daripada substansi.

Tak hanya di level DPR, Prabowo juga mengungkapkan bahwa partai politik turut mengambil langkah internal.

Ia menyebutkan bahwa para ketua umum partai telah memberikan sanksi dan pembinaan kepada kader mereka yang duduk di parlemen, dengan tujuan agar lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat.

 Baca Juga: Demo 31 Agustus 2025 Berlanjut! Pemicunya DPR dan Brimob yang Ugal-ugalan

"Dalam rangka menyikapi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka sudah mengambil tindakan tegas terhadap anggota DPR masing-masing," tegas Prabowo, menunjukkan adanya keselarasan tindakan antara pemerintah, parlemen, dan partai politik

Keputusan ini dipandang sebagai momentum penting untuk konsolidasi politik. Pemerintah, parlemen, dan partai-partai bersepakat untuk menata ulang arah kebijakan agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.