DPRD Kota Tangerang Bahas Pemisahan Damkar-BPBD, Target Berjalan Tahun Ini

David Amanda | 23 September 2026, 22:42 WIB

DPRD Kota Tangerang Bahas Pemisahan Damkar-BPBD, Target Berjalan Tahun Ini - Istimewa

AKURAT BANTEN - Proses pemisahan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang kini memasuki tahap krusial. Rencana pembentukan dinas mandiri tersebut telah dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, mengungkapkan bahwa regulasi tersebut saat ini sedang menjalani tahapan penyelarasan hukum bersama instansi terkait.

"Berkaitan dengan Raperda fasilitasi itu, perlu ada harmonisasi dan konsultasi dengan Kanwil Hukum. Nanti saya coba konfirmasi kembali sampai mana progresnya, tapi rasanya persiapan sudah mulai berjalan, termasuk pengalokasian anggarannya," ujar Arief Wibowo di Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (23/9/2026).

Arief menjelaskan bahwa SOTK baru ini ditargetkan mulai berjalan penuh pada tahun ini. Langkah taktis pun telah dipersiapkan agar anggaran operasional bagi struktur baru tersebut sudah terefleksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026.

Kebijakan pemisahan ini dinilai penting untuk meningkatkan fokus kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Arief, domain kebencanaan sangat luas dan tidak bisa disamakan dengan penanganan kebakaran saja.

"Kalau bicara bencana, domainnya banyak dan bukan cuma kebakaran. Ada gempa bumi, bahkan ada bencana non-alam sebagaimana COVID kemarin. Buat saya, pemisahan ini akan membuat fokus kerja masing-masing OPD menjadi lebih baik manakala terjadi kebencanaan yang sifatnya paralel dengan kategori berbeda di luar kebakaran," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tugas personel pemadam kebakaran saat ini sudah berkembang pesat melampaui fungsi pemadaman api.

Damkar kini aktif menangani berbagai laporan kedaruratan non-kebakaran di tengah masyarakat.

"Kebakaran itu sekarang bukan cuma pemadam saja, Damkar juga menangani kondisi-kondisi kedaruratan lain. Ada cincin yang tersangkut di jari anak, kaki terjepit di selokan air, hingga penanganan ular berbisa. Jadi ini murni upaya meningkatkan kinerja," tuturnya.

Saat disinggung mengenai risiko membengkaknya beban anggaran akibat pembentukan dinas baru, Arief menegaskan pihak legislatif berkomitmen penuh untuk menjaga keuangan daerah agar tetap efektif dan efisien.

"Komitmen kita ingin supaya anggaran tetap efektif dan efisien. Nanti saya analisa kembali, tetapi intinya kita tidak ingin ada kenaikan anggaran yang signifikan karena secara SDM ini sebenarnya hanya rekomposisi personel saja," pungkas Arief. ***

#DPRD #Tangerang #Damkar #BPBD