Kasus Ijazah Jokowi Makin Panas, Pakar Hukum Sebut Pasal Fitnah Bisa Terlalu Cepat Dipakai

AKURAT BANTEN – Persoalan hukum yang berawal dari polemik ijazah Joko Widodo kembali menjadi perhatian.

Selain memperdebatkan keaslian dokumen pendidikan mantan Presiden tersebut, proses hukum terhadap sejumlah pihak juga memunculkan pertanyaan mengenai pasal yang digunakan.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai penerapan ketentuan mengenai fitnah dalam perkara tersebut perlu dilihat secara hati-hati.

Menurutnya, ada persoalan mendasar yang seharusnya terlebih dahulu mendapat kepastian sebelum seseorang dinilai melakukan fitnah.

Baca Juga: Ijazah Jokowi Dipersoalkan Lagi, Pengacaranya Tantang Roy Suryo Buka Bukti di Pengadilan

Perkara ini bermula dari tudingan serta pernyataan sejumlah pihak mengenai ijazah Jokowi.

Isu tersebut kemudian berkembang ke ranah hukum setelah muncul laporan yang berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran lainnya.

Roy Suryo dan Dokter Tifa termasuk pihak yang terseret dalam perkara tersebut.

Keduanya diketahui aktif menyampaikan pandangan mengenai persoalan ijazah Jokowi yang selama ini menjadi kontroversi di ruang publik.

Baca Juga: Ijazah Jokowi Belum Dibuka ke Publik, UGM Ungkap Fakta Mengejutkan soal Dua Tahap Kelulusannya

Refly menyoroti konstruksi hukum yang digunakan dalam perkara itu.

Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah penggunaan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Menurut dia, penerapan pasal yang berkaitan dengan manipulasi atau perubahan dokumen elektronik harus dibarengi pembuktian mengenai objek dan perbuatan yang dituduhkan.

Artinya, unsur pidana tidak cukup hanya dibangun berdasarkan dugaan atau pernyataan yang beredar.

Baca Juga: Ijazah Jokowi Disebut Cuma 'Selembar Kertas', Sikap UGM Ini Bikin Polemik Makin Panas

Selain UU ITE, ketentuan mengenai fitnah juga menjadi perhatian. Refly berpandangan bahwa unsur fitnah perlu dilihat berdasarkan fakta yang menjadi dasar tuduhan.

Dalam kasus ijazah Jokowi, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena keaslian dokumen merupakan pokok perdebatan.

Selama isu tersebut masih menjadi bahan pemeriksaan dan perdebatan hukum, menurut pandangan Refly, penggunaan pasal fitnah perlu dipertimbangkan secara lebih matang.

Sederhananya, seseorang dapat dianggap melakukan fitnah apabila menyampaikan tuduhan yang diketahui tidak benar.

Baca Juga: Megawati Buka Suara soal Ijazah Jokowi, PDIP Lepas Tangan? Begini Penjelasannya

Karena itu, perlu ada dasar yang kuat untuk menentukan apakah informasi yang disampaikan memang merupakan tuduhan palsu atau masih berupa pertanyaan, dugaan, maupun pendapat.

Persoalan tersebut semakin rumit karena isu yang dibicarakan berkaitan dengan tokoh publik.

Jokowi pernah menjabat sebagai presiden selama dua periode dan masih menjadi figur yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik Indonesia.

Sebagai tokoh publik, pernyataan dan kebijakan Jokowi memang dapat menjadi objek kritik masyarakat.

Baca Juga: Ijazah Jokowi Lagi-Lagi Jadi Sorotan, Bachrum Achmadi Lempar Sindiran Pedas 'Takut Dilihat?'

Namun, kebebasan berbicara tetap memiliki batas ketika sebuah pernyataan berubah menjadi tuduhan yang merugikan reputasi seseorang.

Di titik inilah proses hukum diperlukan untuk menentukan apakah suatu pernyataan termasuk kritik yang dilindungi atau telah memenuhi unsur tindak pidana.

Refly juga menyinggung pentingnya prinsip ultimum remedium dalam penggunaan hukum pidana.

Prinsip tersebut menempatkan pidana sebagai sarana terakhir ketika penyelesaian melalui mekanisme lain tidak dapat dilakukan secara efektif.

Baca Juga: UGM Lepas Tangan soal Ijazah Jokowi? Rektor Beri Pesan Tegas 'Jangan Lagi Tanya Kampus'

Dalam perkara yang berkaitan dengan reputasi seseorang, mekanisme perdata dapat menjadi salah satu alternatif.

Pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum untuk meminta pemulihan apabila memang terdapat kerugian yang dapat dibuktikan.

Pandangan tersebut tidak berarti bahwa setiap tuduhan mengenai ijazah dapat disampaikan tanpa batas.

Pernyataan yang dibuat di ruang publik tetap harus memperhatikan fakta dan konsekuensi hukumnya.

Baca Juga: Polemik Ijazah Jokowi Makin Terang, Dekan UGM Ungkap Fakta Ini yang Bikin Publik Soroti Kasusnya

Persoalan utama adalah memastikan bahwa proses hukum tidak mendahului pembuktian terhadap fakta yang menjadi dasar perkara.

Keaslian ijazah, status akademik, serta bukti-bukti terkait perlu dilihat berdasarkan dokumen dan keterangan yang dapat diverifikasi.

UGM sebagai institusi pendidikan tempat Jokowi menempuh studi sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai statusnya sebagai alumnus.

Namun, polemik mengenai dokumen tersebut tetap berkembang dan kemudian masuk ke ranah hukum.

Baca Juga: Fakta Baru Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Sudah Melihat Dokumen Asli Begini Penjelasannya

Kondisi ini membuat persidangan memiliki peran penting. Bukti yang diajukan oleh jaksa maupun pihak terdakwa nantinya dapat diuji di hadapan majelis hakim.

Publik pun perlu membedakan antara tuduhan, opini, dan fakta hukum.

Pernyataan seseorang di media sosial belum tentu memiliki kedudukan yang sama dengan fakta yang telah dibuktikan melalui persidangan.

Perkara ini juga menjadi perhatian karena menyangkut kebebasan berekspresi.

Baca Juga: Pengakuan Mengejutkan Orang Dalam PDIP: Ijazah Jokowi Sudah Dicurigai Sejak Pilgub DKI 2012!

Penegakan hukum terhadap pernyataan yang dianggap menyerang nama baik harus tetap mempertimbangkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pertanyaan mengenai figur publik.

Di sisi lain, hak atas nama baik juga merupakan bagian yang harus dilindungi.

Karena itu, keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan reputasi menjadi salah satu tantangan dalam penanganan perkara tersebut.

Pernyataan Refly Harun mengenai pasal fitnah yang dinilai terlalu prematur menjadi salah satu pandangan hukum yang patut diperhatikan.

Baca Juga: Pengacara Soroti Skenario Jika Polemik Ijazah Jokowi Berujung Putusan Hukum, Negara Harus Bertindak?

Namun, keputusan akhir tetap berada pada proses peradilan dan pembuktian di persidangan.

Dengan demikian, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan fitnah ataupun bahwa tudingan mengenai ijazah telah terbukti benar.

Semua klaim masih perlu diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Perkembangan perkara ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik.

Baca Juga: Yakup Hasibuan Lempar Tantangan ke Dokter Tifa, Minta Buktikan Tuduhan Ijazah Jokowi di Pengadilan

Selain menyangkut nama besar Jokowi, kasus tersebut juga dapat menjadi pembelajaran mengenai batas kebebasan berpendapat, penggunaan hukum pidana, serta pentingnya pembuktian dalam perkara yang melibatkan tokoh publik.

***