Roy Suryo Tolak Restorative Justice dalam Kasus Ijazah Jokowi, Pilih Hadapi Persidangan

AKURAT BANTEN – Perkara hukum yang menyeret Roy Suryo dalam polemik ijazah Joko Widodo memasuki babak persidangan.

Dalam proses tersebut, Roy menyatakan tidak memilih penyelesaian melalui mekanisme restorative justice dan tetap akan menghadapi perkara lewat jalur hukum.

Sikap Roy menjadi perhatian karena restorative justice sebelumnya menjadi salah satu opsi yang dapat dibicarakan dalam penanganan perkara tertentu.

Namun, Roy memutuskan untuk tidak mengambil pilihan tersebut.

Baca Juga: Polemik Ijazah Jokowi Makin Panas, UGM Siapkan Langkah Hukum Jika Ada Pemalsuan Dokumen

Ia bersama tim hukumnya memilih melanjutkan proses di pengadilan dan menghadapi seluruh tahapan perkara sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Keputusan itu menandai babak baru dalam perkara yang berawal dari polemik mengenai dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Persoalan yang sebelumnya berkembang di ruang publik kini berlanjut ke proses hukum dengan melibatkan sejumlah pihak.

Dalam perkara pidana, restorative justice pada dasarnya mengedepankan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan.

Baca Juga: Roy Suryo Disorot Gegara Kasus Ijazah Jokowi, Eks Hakim Agung Justru Bongkar Masalah Praperadilan

Pendekatan tersebut dapat mempertemukan pihak-pihak yang terlibat untuk mencari penyelesaian sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Namun, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut dan penerapannya bergantung pada aturan serta kondisi perkara.

Roy memilih jalur persidangan. Dengan keputusan tersebut, proses hukum akan menjadi ruang bagi dirinya dan kuasa hukum untuk menyampaikan argumentasi, memberikan keterangan, serta mengajukan bukti yang dianggap relevan.

Perlu dicatat, status seseorang yang sedang menjalani proses hukum tidak dapat langsung disamakan dengan orang yang telah dinyatakan bersalah.

Baca Juga: Sidang Roy Suryo Soal Polemik Ijazah Jokowi Segera Dimulai, Tim Hukum Klaim Sudah Siapkan Jurus

Penentuan mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan merupakan kewenangan majelis hakim setelah seluruh proses pembuktian berlangsung.

Kasus ini juga tidak dapat dilepaskan dari polemik panjang mengenai ijazah Jokowi.

Isu tersebut sebelumnya menjadi perdebatan di ruang publik dan kemudian berkembang hingga memasuki ranah hukum.

Universitas Gadjah Mada (UGM) sendiri telah berulang kali menyampaikan bahwa Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM.

Baca Juga: Ijazah Jokowi Belum Dibuka ke Publik, UGM Ungkap Fakta Mengejutkan soal Dua Tahap Kelulusannya

Kampus tersebut menyatakan Jokowi menyelesaikan pendidikannya pada 1985.

Pernyataan UGM menjadi salah satu bagian dari perkembangan informasi mengenai riwayat pendidikan mantan presiden tersebut.

Di sisi lain, proses hukum terhadap pihak-pihak yang terkait polemik ijazah berjalan melalui jalurnya masing-masing.

Persidangan menjadi tempat untuk menguji berbagai keterangan dan bukti yang diajukan oleh pihak penuntut maupun pihak terdakwa.

Baca Juga: UGM Bisa Buka Dokumen Ijazah Jokowi, Tapi Ada Syarat yang Bikin Publik Penasaran

Keputusan Roy untuk tidak menempuh restorative justice membuat perhatian kini tertuju pada agenda persidangan selanjutnya.

Tim hukum Roy diperkirakan akan menggunakan ruang persidangan untuk menyampaikan pembelaan dan menjelaskan posisi mereka terhadap perkara yang dihadapi.

Jalannya persidangan nantinya akan memperlihatkan bagaimana jaksa menyampaikan dakwaan, bagaimana pihak terdakwa memberikan tanggapan, serta bukti apa saja yang diajukan selama proses pemeriksaan.

Dengan demikian, perkembangan kasus Roy Suryo masih harus dilihat berdasarkan proses hukum yang berjalan.

Baca Juga: UGM Bisa Buka Dokumen Ijazah Jokowi, Tapi Ada Syarat yang Bikin Publik Penasaran

Kesimpulan mengenai perkara tersebut baru dapat ditentukan setelah majelis hakim memeriksa seluruh fakta, keterangan saksi, alat bukti, dan argumentasi dari masing-masing pihak.

Sementara polemik ijazah Jokowi masih menjadi perhatian publik, proses persidangan Roy Suryo kini menjadi bagian tersendiri yang harus dipisahkan dari perdebatan di ruang publik.

Putusan pengadilan nantinya akan menjadi dasar hukum mengenai perkara yang sedang dihadapi.

***