Cawapres Prabowo 2029 Mulai Terbaca, Nama Dedi Mulyadi hingga AHY Masuk Hitungan

AKURAT BANTEN – Konstelasi politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai menjadi bahan analisis, termasuk mengenai sosok yang berpotensi mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Meski proses pencalonan masih panjang, sejumlah nama telah muncul dalam pembacaan politik.

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai pemilihan calon wakil presiden tidak semata-mata berkaitan dengan popularitas figur.

Menurut dia, Prabowo perlu mempertimbangkan dampak politik dari pasangan yang dipilih, termasuk bagaimana keputusan tersebut dapat memengaruhi peta kekuatan partai setelah pemilu.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Masuk Bursa Pilpres 2029, Tapi Ada Satu Hambatan Besar yang Disorot Pengamat

Dalam analisisnya, Selamat membuka sejumlah kemungkinan. Salah satunya apabila Prabowo memilih figur dari PDI Perjuangan.

Dua nama yang disebut adalah Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Menurut Selamat, apabila salah satu dari kedua tokoh tersebut menjadi pendamping Prabowo, keputusan itu berpotensi memperbesar ruang politik PDIP pada periode berikutnya.

Istilah yang digunakan Selamat adalah pemberian “karpet merah” kepada partai tersebut.

Baca Juga: Purbaya Mulai Masuk Bursa Pilpres 2029, Namanya Muncul di Sejumlah Survei

Skenario lain muncul jika Prabowo mempertimbangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Selamat menilai pilihan tersebut juga memiliki konsekuensi politik karena dapat memperkuat posisi Demokrat dalam konfigurasi politik nasional pada masa mendatang.

Untuk menjelaskan cara membaca situasi tersebut, Selamat kemudian mengingat kembali pengalaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menghadapi Pilpres 2009.

Saat memasuki periode kedua pemerintahannya, SBY tidak lagi berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), meskipun keduanya sebelumnya memimpin pemerintahan dalam satu periode.

Baca Juga: Gibran Makin Rajin Blusukan, Pengamat Bongkar Sinyal Politik Jelang Pilpres 2029: Prabowo Wajib Waspada?

Menurut Selamat, keputusan SBY tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari kalkulasi politik.

Ia mengaitkannya dengan pertimbangan agar Partai Golkar tidak memperoleh keuntungan politik yang terlalu besar apabila JK kembali menjadi wakil presiden.

Pengalaman masa lalu itu kemudian digunakan Selamat untuk membaca kemungkinan langkah Prabowo pada 2029.

Pemilihan cawapres, dalam pandangannya, tidak hanya menyangkut kebutuhan menghadapi pemilu, tetapi juga berhubungan dengan konfigurasi kekuasaan dan kekuatan partai setelah periode pemerintahan berikutnya.

Baca Juga: Gibran Makin Rajin Blusukan, Pengamat Bongkar Sinyal Politik Jelang Pilpres 2029: Prabowo Wajib Waspada?

Di tengah sejumlah nama yang disebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga masuk dalam analisis.

Selamat menilai peluang Prabowo menggandeng Dedi masih terbuka, dengan catatan Dedi tetap berada di Partai Gerindra.

Pernyataan tersebut merupakan analisis politik, bukan pengumuman mengenai pasangan resmi Pilpres 2029.

Sampai saat ini belum ada penetapan resmi mengenai siapa yang akan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo pada Pilpres 2029.

Baca Juga: Polemik Larangan Keluarga Presiden di Pilpres, PSI Nilai Diskriminatif: Negara Harus Lindungi Semua Hak Warga

Nama Puan Maharani, Pramono Anung, AHY, maupun Dedi Mulyadi yang muncul dalam pembahasan tersebut masih berada pada wilayah analisis dan kemungkinan politik.

Dinamika antarpartai, perkembangan pemerintahan, serta keputusan masing-masing partai politik masih dapat berubah sebelum tahapan pencalonan berlangsung.

Karena itu, nama-nama yang beredar saat ini belum dapat diperlakukan sebagai daftar calon resmi.

Pembacaan terhadap strategi SBY pada 2009 menjadi salah satu cara pengamat melihat kemungkinan kalkulasi Prabowo.

Baca Juga: Polemik Larangan Keluarga Presiden di Pilpres, PSI Nilai Diskriminatif: Negara Harus Lindungi Semua Hak Warga

Namun, pilihan pasangan pada Pilpres 2029 nantinya akan ditentukan melalui proses politik dan mekanisme pencalonan yang berlaku.

***