Bukan Cuma Gibran, Ahmad Ali Ungkap Kaesang Mulai Diproyeksikan PSI Jadi Presiden

AKURAT BANTEN – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai berbicara lebih terbuka mengenai figur yang dapat diproyeksikan untuk panggung politik nasional pada masa mendatang.

Selain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep turut disebut memiliki kemungkinan untuk dipersiapkan menuju posisi kepemimpinan nasional.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengatakan, pembicaraan mengenai Kaesang sebagai calon pemimpin nasional bukan berarti partainya telah menetapkan pencalonan untuk Pemilihan Presiden 2029.

Menurut dia, politik memiliki proses panjang sehingga peluang seorang kader dapat dipersiapkan sejak jauh hari.

Baca Juga: 9 Hakim MK Dilaporkan ke MKMK Usai Putusan Gugatan Ijazah Gibran, Ada Apa?

Ahmad Ali menyampaikan pandangan tersebut ketika membahas perkembangan politik PSI dan sosok-sosok yang dinilai memiliki prospek ke depan.

Ia bahkan membuka kemungkinan Kaesang suatu saat menduduki posisi presiden, meskipun saat ini belum ada pernyataan dari Kaesang mengenai keinginan maju dalam pemilihan presiden.

Kaesang saat ini memimpin PSI sebagai ketua umum.

Posisi tersebut membuat putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menjadi salah satu figur penting dalam proses konsolidasi partai menjelang agenda politik 2029.

Baca Juga: Buntut Putusan MK, Wakil Ketua DPRD Sukabumi Turunkan Foto Gibran dari Ruang Kerjanya

Dalam pandangan Ahmad Ali, perjalanan politik seseorang tidak selalu dapat ditentukan hanya berdasarkan rencana yang dibuat saat ini.

Ia menyebut keputusan politik juga bergantung pada kesiapan tokoh dan dinamika yang berkembang pada masa mendatang.

Karena itu, kemungkinan Kaesang menjadi presiden lebih tepat dipahami sebagai proyeksi jangka panjang.

Di sisi lain, Ahmad Ali juga memberikan perhatian terhadap posisi Gibran dalam peta politik menuju 2029.

Baca Juga: Putusan MK soal Gibran Berujung Desakan ke KPU, Relawan Prabowo Soroti Proses Verifikasi Dokumen

Ia menilai pengalaman Gibran sebagai kepala daerah dan kemudian wakil presiden menjadi modal politik yang patut diperhitungkan.

Sebelum berada di tingkat nasional, Gibran terpilih sebagai Wali Kota Solo melalui pemilihan kepala daerah.

Menurut Ahmad Ali, pengalaman tersebut memberikan karakter tersendiri bagi Gibran dibandingkan sejumlah nama yang kini mulai diperbincangkan untuk Pilpres 2029.

Ia menilai rekam pengalaman pemerintahan yang diperoleh melalui proses elektoral menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi perjalanan politik seseorang.

Baca Juga: Refly Harun Prediksi Gibran Mundur 1-2 Hari Usai Putusan MK, Pemakzulan Kini Disinggung

PSI sebelumnya juga menunjukkan sikap politik yang mendukung keberlanjutan pasangan Prabowo Subianto-Gibran.

Ahmad Ali menyatakan masih melihat kemungkinan keduanya kembali berpasangan pada kontestasi berikutnya.

Namun, dinamika politik masih panjang sehingga berbagai kemungkinan tetap dapat berubah.

Sementara itu, PSI tengah memperkuat organisasi untuk menghadapi Pemilu 2029.

Baca Juga: Makin Tegang! Denny Indrayana Yakin Ada Dissenting Opinion di Putusan MK soal Ijazah Gibran

Konsolidasi struktur partai menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian, termasuk setelah Jokowi secara terbuka menyatakan dirinya sebagai kader PSI sejak Oktober 2025.

Kehadiran Jokowi di lingkungan PSI juga menambah dinamika internal partai.

Ahmad Ali sebelumnya menyampaikan bahwa Jokowi akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI pada agenda partai di Surabaya pada November 2026.

Dengan kondisi tersebut, nama Kaesang dan Gibran sama-sama muncul dalam pembicaraan politik PSI, tetapi dalam konteks yang berbeda.

Baca Juga: Akhirnya Terjawab! MK Putuskan Gugatan Ijazah Gibran, Begini Nasib Gibran sebagai Wapres

Gibran telah menduduki jabatan nasional, sedangkan Kaesang saat ini fokus memimpin partai sekaligus disebut memiliki peluang untuk diproyeksikan dalam jangka panjang.

Pembicaraan mengenai Kaesang sebagai calon presiden pun belum dapat dianggap sebagai pencalonan resmi.

Pilpres 2029 masih berada dalam tahapan politik yang panjang dan keputusan mengenai kandidat akan bergantung pada perkembangan partai, koalisi, serta proses politik yang berlaku.

***