Sri Mulyani Akan Tutup Beberapa BUMN, Ini Alasannya!

AKURAT BANTEN - Sri Mulyani Indrawati merupakan satu-satunya Menteri Keuangan (Menkeu) yang berani mengambil kebijakan mengklasterisasi kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kategori berkinerja buruk atau baik, mengacu pada sistim pengelolaan keuangan.

Melalui kebijakan klasterisasi atau melakukan pemetaan maka akan mudah bagi pemerintah menutup dan likuidasi sejumlah BUMN dengan alasan manajemen perusahaan itu tidak bagus atau sektornya tidak lagi strategis.

"Mungkin karena manajemen yang tidak bagus atau sektornya tidak lagi strategis dalam hal ini tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan bisa ditutup dan dilikuidiasi," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Akurat Banten, Rabu (3/7/2024).

Baca Juga: Mantap! Menkeu Sri Mulyani Tetapkan Jadwal Pencairan Gaji Ke-13 2024 Bagi Pensiunan

Kemudian Sri Mulyani memaparkan dihadapan Komisi XI DPR RI, dengan membagi BUMN dalam 4 kategori, seperti:

1. BUMN yang memiliki strategic value dan welfare creatore

"Jenis BUMN seperti ini bisa dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah dan dapat dilakukan privatisasi, holdingisasi, hingga penggabungan atau peleburan"

2. BUMN yang hanya memiliki strategic value

"Kategori BUMN ini bisa dimiliki mayoritas oleh pemerintah, namun masih bisa direstrukturisasi ataupun digabungkan dan diprivatisasi"

Baca Juga: Sri Mulyani Laporkan Kredit Bermasalah LPEI ke Kejagung, Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun

3. BUMN yang memiliki surplus creator

"BUMN ini, hanya sedikit diberi mandat oleh negara. Namun neraca keuangannya mampu terjaga dengan baik, sehingga BUMN ini tidak harus dimiliki mayoritas oleh pemerintah"

4. BUMN yang non-core

"Merupakan kategori BUMN yang tidak perlu mendapat mandat dari pemerintah dan memiliki masalah atau kinerja keuangannya buruk"

"Hal tersebut, bisa disebabkan oleh kesalahan manajemen, maupun sektor usahanya yang tidak lagi strategis. Menurut dia, kondisi BUMN ini bisa ditutup"

Baca Juga: Sri Mulyani: Agar Indonesia Tidak Berpotensi Rugi Rp544 Triliun Per-Tahun, Perlu Peran Masyarakat Mengatasi Perubahan Iklim

Ketika ditanya oleh sejumlah anggota DPR mengenai daftar BUMN kategori non-core, Sri Mulyani mengatakan sudah mengantongi kandidatnya.

"Nanti kami sampaikan, saya rasa secara indikatif sudah ada, tapi kami belum sampaikan secara eksplisit," kata dia.