Terungkap Banyak Dapur MBG di Cilegon Belum Bersertifikat, Warga Mulai Cemas

AKURAT BANTEN - Pada wilayah Kota Cilegon, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah setempat menghadapi tantangan administratif dan regulasi.

Laporan dari RRI menyebut bahwa sejumlah dapur yang mengoperasikan program tersebut belum memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang seharusnya menjadi satu syarat untuk layak operasional. 

Program MBG dirancang sebagai salah satu upaya pemkot untuk mendorong pemenuhan gizi bagi masyarakat rentan dan sekaligus menciptakan mata pencaharian baru melalui skema dapur komunitas.

Namun demikian, dari target yang dicanangkan, terdapat beberapa dapur yang belum sepenuhnya memenuhi standar legal dan administratif.

Baca Juga: 700 Siswa Tumbang Usai MBG, Gempar Program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta Jadi Sorotan Dunia

Terdata bahwa hingga saat ini baru 18 dapur MBG yang telah mulai operasional dari total target 49 dapur.

Dengan demikian, masih ada sejumlah dapur yang belum aktif atau belum memenuhi seluruh persyaratan untuk dioperasikan secara formal.

Lebih lanjut, dari yang operasional tersebut, sebagian belum memperoleh SLHS yang mengatur aspek kebersihan, higiene, sanitasi dan layak pangan.

Ketidakpastian kepemilikan sertifikat seperti SLHS ini memunculkan beberapa potensi risiko, yaitu:

Baca Juga: Ibu Negara Brasil Kagum MBG Indonesia, Ajak Perkuat Pangan Lokal Demi Generasi Sehat

- Potensi gangguan kesehatan: apabila dapur tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi, maka makanan yang dibuat bisa menjadi vektor penyakit atau terkontaminasi.

- Risiko reputasi dan legalitas: program yang dijalankan tanpa sertifikasi dapat menimbulkan keraguan dalam penerimaan masyarakat serta bisa berhadapan dengan regulasi.

- Efisiensi dan keberlanjutan program: dapur yang belum sesuai dapat mengalami hambatan dalam operasional secara penuh, yang pada akhirnya bisa menghambat tujuan utama program yakni pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap belum bersertifikatnya dapur-dapur MBG antara lain:

Baca Juga: Tanggapi Keracunan MBG Prabowo Usul Anak-anak Sebelum Makan Lakukan Hal Penting Ini

- Proses administrasi dan regulasi yang cukup kompleks, termasuk pemenuhan dokumen dan inspeksi yang belum selesai.

- Keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengelola dapur dalam memahami serta memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi.

- Monitoring dan pengawasan yang mungkin belum optimal dari instansi terkait sehingga beberapa dapur masih berjalan sebelum semua persyaratan terpenuhi.

Sebagai respon terhadap kondisi ini, pihak militer setempat yakni Kodim 0623 Cilegon dilaporkan ikut melakukan pengawasan terhadap program MBG di Cilegon.

Baca Juga: Demi MBG Berjalan Lancar, TNI AD Terbang ke Singapura Latihan Soal Makanan Bergizi

Terlibatnya institusi ini menunjukkan bahwa program MBG dianggap penting tidak hanya dari aspek sosial-kesejahteraan tapi juga dari aspek struktur dan tata kelola yang baik.

Pemkot Cilegon dituntut untuk mempercepat proses sertifikasi dapur-dapur MBG yang belum bersertifikat, termasuk membantu pelatihan kebersihan dan sanitasi bagi pengelola dapur serta memperkuat regulasi lokal yang menjamin standar mutu makanan bergizi gratis yang disediakan.

Jika dapur-dapur MBG sudah memenuhi seluruh persyaratan, maka masyarakat penerima manfaat akan lebih aman dan program akan berjalan lebih optimal.

Hal ini sangat penting karena program ini menyasar masyarakat rentan yang sangat bergantung pada pangan bergizi secara gratis.

Baca Juga: Menkes Bakal Buka Data Keracunan MBG Ke Publik, Tegaskan akan Dipantau Tiap Hari

Yang paling diharapkan adalah terciptanya akses pangan bergizi yang aman, layak dan terjangkau.

Ke depan, kunci keberhasilan program ini adalah sinergi antara pemerintah kota, pengelola dapur MBG, dan masyarakat.

Transparansi dalam pelaksanaan, pelatihan baik untuk pengelola dan pengawasan rutin akan menjadi elemen penting agar program MBG tidak hanya bersifat jangka pendek.

Tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan sosial-kesehatan yang berkelanjutan di Cilegon dan wilayah sekitarnya.

Baca Juga: Tinjau Dapur MBG, Pilar Pastikan Pemkot Tangsel Akan Bantu Kelayakan SPPG

Program MBG di Kota Cilegon merupakan inisiatif yang sangat positif dalam upaya pemenuhan gizi serta pemberdayaan masyarakat.

Namun, fakta bahwa sejumlah dapur belum memiliki sertifikasi laik higiene-sanitasi menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah dalam hal regulasi, monitoring dan pelatihan.

Dengan penanganan yang tepat, program ini dapat menjadi model bagi daerah lain di Provinsi Banten dalam melaksanakan pangan bergizi gratis yang aman dan layak.

***