Pelayanan Publik Berbasis HAM oleh Pemkab Tangerang Diganjar Penghargaan dari Kemenkumham

Berlian Rahmah Dewanto | 8 Januari 2025, 20:09 WIB

AKURAT BANTEN, TANGERANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih penghargaan bergengsi sekaligus menunjukkan komitmen terbaik di bidang hak asasi manusia (HAM). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh A Pj Gubernur Banten, A Damenta dan diterima oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Prima Saras Puspa, di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (8/1/2025).

Dr.R. Natanegara K.P., S.E.,M.SI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam sambutannya, mengapresiasi pencapaian luar biasa Provinsi Banten, di mana tujuh kabupaten/kota di provinsi ini berhasil meraih penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Selain itu, Provinsi Banten memperoleh satu penghargaan untuk Pelayanan Publik Berbasis HAM.

“Kami sangat bangga karena capaian ini menunjukkan sinergi yang luar biasa antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Kementerian Hukum dan HAM. Saya berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan pemenuhan HAM di Banten,” kata dr. Natanegara.

Sementara itu, Prima Saras Puspa Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Tangerang, menyampaikan rasa syukur atas capaian penghargaan yang diterima.

“Penghargaan tersebut, menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak hukum, politik, dan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat. Terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah memungkinkan kami meraih penghargaan ini,” ujar Prima.

Prima berharap, Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa terus berkomitmen untuk menjadikan penghargaan di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai motivasi untuk terus mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

"Semoga dengan adanya penghargaan tersebut, dapat terus mendorong Pemkab Tangerang khususnya pada perlindungan serta pemenuhan hak-hak hukum, politik, dan sosial bagi seluruh warga masyarakat," pungkasnya. (*)

#\pelayanan publik\#pemkab #politik #ham #hukum #tangerang