Tahun Pertama Pemerintahan Kota Tangerang, Pengamat Sebut Fondasi Pembangunan Mulai Terbentuk

Redaksi | 20 Februari 2026, 15:47 WIB

AKURAT BANTEN - Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang, arah pembangunan di Kota Tangerang mulai terlihat. Tahun pertama duet Sachrudin dan Maryono dinilai sebagai fase peletakan fondasi, dengan pendekatan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Sejak dilantik, kepemimpinan Sachrudin-Maryono tidak menonjolkan gebrakan besar, melainkan pembangunan bertahap yang diarahkan agar mudah dipahami publik dan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari warga.

Pengamat kebijakan publik dari IDP-LP, Riko Noviantoro, menilai tahun pertama pemerintahan ini fokus pada kebutuhan dasar melalui Program 3G: Gampang Sekolah, Gampang Kerja, dan Gampang Sembako.

"Program 3G cukup relevan dan menarik perhatian karena menyentuh pendidikan, akses pekerjaan, hingga pemenuhan kebutuhan pokok. Pendekatan seperti ini membuat arah kebijakan pemerintah kota lebih mudah dipahami warga," ujar Riko saat dihubungi, Kamis (19/02/2026).

Menurutnya, tahun pertama belum bisa dijadikan tolok ukur hasil akhir kepemimpinan di daerah.

"Tahun pertama biasanya adalah fase peletakan fondasi. Yang penting adalah konsistensi arah kebijakan dan keberlanjutan pelaksanaannya," tambahnya.

Riko menilai arah pembangunan tersebut tercermin dalam sejumlah indikator makro sepanjang 2024-2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 81,53 poin menjadi 82,41 poin.

Angka harapan hidup juga naik dari 75,50 tahun menjadi 75,86 tahun, sementara harapan lama sekolah meningkat dari 13,90 tahun menjadi 13,96 tahun.

"Meski perubahannya bertahap, tren ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat," katanya.

Di sektor ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menguat dari 5,04 persen menjadi 5,20 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 5,92 persen menjadi 5,88 persen, dan angka kemiskinan menurun dari 5,43 persen menjadi 5,19 persen.

Menurut Riko, meski belum menunjukkan lonjakan signifikan, indikator tersebut menandakan kebijakan sosial dan ekonomi mulai berjalan.

"Yang paling penting arah kebijakan jelas dan konsistensinya terjaga. Jika dilakukan secara berkelanjutan, dampaknya akan semakin terasa dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya.

Dalam kurun waktu setahun, kata dia, sejumlah program fisik dan sosial telah direalisasikan. Di antaranya pembangunan 26 Graha Kita Bersama (GKB), bedah 1.000 rumah warga, pembangunan empat ruas jalan, serta pemberian beasiswa kepada 576 penerima manfaat.

Pemkot juga menyalurkan bantuan sosial tunai kepada 2.668 penerima, santunan kematian bagi 805 keluarga, serta bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 16.082 pekerja rentan.

Selain itu, 1.000 wirausaha mendapat pelatihan dan 184 penerima memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp20 juta.

Sepanjang tahun pertama, Pemerintah Kota Tangerang mencatatkan 81 penghargaan tingkat nasional dan regional.

Salah satunya capaian Universal Health Coverage (UHC) yang konsisten di atas 98 persen, bahkan mencapai 100,71 persen pada 2025, sehingga meraih UHC Award 2026 Kategori Madya dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pemkot juga meraih Juara I BKN Award 2025 pada Rakornas Kepegawaian 2025, peringkat III Pemerintah Kota Terbaik dalam Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan 2025 dari KPK, serta penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup atas inovasi Sistem Pemantauan Tinggi Air Sungai (SIPANTAU) kategori Rajata.

Menurut Riko, capaian tersebut menunjukkan pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi lingkungan.

"Memang belum hasil akhir, tetapi fondasi dan arah kebijakannya sudah terlihat. Jika konsistensi ini dijaga, 2026 dan tahun-tahun berikutnya bisa menjadi momentum pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi Kota Tangerang," tutupnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang, Sachrudin mengatakan, sejak awal kepemimpinannya menegaskan bahwa pembangunan harus langsung dirasakan masyarakat.

Tahun 2025 disebut sebagai fase penguatan fondasi, mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik, hingga pembangunan fisik di lingkungan permukiman.

"Semua pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami bekerja melibatkan semua pihak agar layanan lebih mudah, lingkungan lebih tertata, dan ruang kota semakin nyaman," ungkap Sachrudin. (***)