Diam-Diam Indonesia Masuk Pusaran Rivalitas AS-China, Kesepakatan dengan Jepang Jadi Sorotan

AKURAT BANTEN - Awal bulan ini, Indonesia dan Jepang resmi menjalin kesepakatan kerja sama pertahanan yang berpotensi membuka jalan bagi Jakarta untuk mendapatkan alutsista mematikan dari Tokyo.

Langkah tersebut menjadi bagian terbaru dari rangkaian manuver strategis Indonesia yang dinilai mulai menunjukkan kecenderungan ke salah satu kubu di tengah memanasnya rivalitas geopolitik kawasan Indo-Pasifik.

Kompromi dagang antara AS dan Indonesia akan menguji konsistensi strategi non-blok Presiden Prabowo Subianto, asumsi awalnya Jakarta masih memiliki waktu untuk beradaptasi.

Namun kenyataannya tidak demikian, dan tampaknya memang tidak akan pernah mudah.

Baca Juga: Indonesia Diminta Waspada Usai Pertemuan Trump-Xi Jinping di Beijing, Ada Apa?

Situasi itu tercermin dalam berbagai kesepakatan politik dan pertahanan terbaru dengan AS serta mitra regionalnya, termasuk pembahasan yang memicu kekhawatiran China terkait perluasan akses penerbangan militer Amerika.

Pada saat yang sama, Indonesia juga menjalankan kerja sama energi dengan Rusia di tengah tekanan sanksi internasional.

Seluruh dinamika tersebut berlangsung di tengah perang Iran dan gejolak harga minyak global akibat blokade Selat Hormuz.

Dari sudut pandang Jakarta, kebijakan ini bisa dianggap sebagai bentuk diversifikasi strategi.

Baca Juga: PTKIN Ciptakan Alat Deteksi Halal Portabel, Bisa 'Cium' Kandungan Babi dalam Makanan

Namun bagi Beijing, langkah tersebut kemungkinan besar dipandang sebagai pergeseran arah Indonesia menuju Amerika Serikat.

Ancaman utamanya bukan pada keberpihakan resmi Indonesia, melainkan fakta bahwa Indonesia kini berada di pusat rivalitas AS-China ketika tatanan ekonomi dan maritim dunia sedang menghadapi tekanan besar.

Posisi geografis Indonesia juga semakin strategis.

Wilayah kepulauan ini mengapit Selat Malaka, jalur vital perdagangan dan impor energi China dari arah barat, sekaligus mengendalikan jalur laut yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.

Gangguan di Selat Hormuz memperlihatkan betapa cepat titik-titik strategis dapat berubah menjadi alat tekanan geopolitik, sekaligus menunjukkan rapuhnya jaminan hukum internasional saat konflik bersenjata terjadi.

Baca Juga: Fakta Mengejutkan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Ada Dugaan Korupsi hingga Rp40 Triliun Dipangkas

Kondisi itu membuat perhatian dunia kembali tertuju pada Selat Malaka dan kemungkinan perannya dalam potensi konflik AS-China di Indo-Pasifik, termasuk terkait Taiwan.

Jakarta memang menegaskan bahwa hubungan dengan Beijing tetap terjaga di level tertinggi.

Presiden Prabowo Subianto diketahui bertemu Presiden China Xi Jinping pada September 2025 dan menghadiri parade militer China sebagai sinyal kuat hubungan diplomatik yang tetap hangat.

Dari sisi ekonomi, hubungan kedua negara juga sangat erat dan terus berkembang.

China masih menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dengan keterlibatan besar di sektor mineral, manufaktur, hingga infrastruktur nasional.

Indonesia sendiri resmi bergabung dengan BRICS pada Januari 2025, kelompok yang didominasi pengaruh China dalam membangun sistem ekonomi alternatif di luar lembaga yang dipimpin AS.

Meski begitu, langkah-langkah tersebut belum mampu meredakan kekhawatiran utama Beijing, yakni potensi penggunaan wilayah udara dan jalur laut Indonesia oleh militer AS dalam konflik bersenjata.

Kekhawatiran itu semakin menguat setelah muncul laporan mengenai permintaan akses penerbangan militer Amerika dalam skala besar.

Kementerian Luar Negeri Indonesia bahkan telah mengingatkan bahwa akses tersebut berpotensi membuka ruang pengawasan AS, memunculkan persepsi adanya aliansi, hingga menjadikan Indonesia sasaran dalam konflik regional antara Washington dan Beijing.

Respons diplomatik China melalui Kementerian Luar Negeri mereka memang terdengar terukur, tetapi tetap tegas.

Beijing menekankan bahwa kerja sama pertahanan tidak boleh "menargetkan pihak ketiga mana pun" atau mengganggu stabilitas kawasan.

Siapa yang dimaksud sebagai "pihak ketiga" sebenarnya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut.

Di titik inilah inti persoalannya muncul.

Dalam konflik modern, akses lintas udara, integrasi intelijen, pengawasan dan pengintaian (ISR), hingga koridor logistik bersama justru lebih menentukan hasil militer dibandingkan perjanjian formal semata.

Indonesia mungkin belum menentukan keberpihakan geopolitik secara terbuka, tetapi wilayah udaranya bisa saja dimanfaatkan AS lebih dulu sebelum keputusan politik resmi diambil.

Ambang batas itulah yang tampaknya disorot Beijing melalui sinyal kewaspadaan terhadap langkah Indonesia.

Reaksi China terhadap kesepakatan pertahanan Indonesia-Jepang juga menunjukkan sensitivitas situasi saat ini.

Ketika pemerintah Jepang memberi sinyal bahwa kondisi darurat di Taiwan dapat menjadi ancaman langsung bagi keamanan nasionalnya, Beijing langsung merespons keras dengan peringatan tegas bahwa garis merah telah dilanggar dan konsekuensi serius bisa muncul.

***