Prabowo Ungkap Kebocoran Triliunan Rupiah, Taipan Komoditas Mulai Waswas

AKURAT BANTEN - Pada awal Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah penasihat dekatnya di kediamannya di Jakarta Selatan untuk membahas langkah mencari tambahan pemasukan negara.

Lonjakan harga minyak dunia dinilai mulai memberi tekanan besar terhadap kondisi fiskal Indonesia sehingga pemerintah merasa perlu mengambil langkah cepat dan strategis.

Dari pertemuan terbatas tersebut, muncul kesepakatan mengenai perubahan besar yang diyakini akan mengubah struktur salah satu sektor paling penting dalam ekonomi Asia Tenggara yang kaya sumber daya alam.

Pemerintah berencana membentuk entitas baru di bawah pengelolaan dana kekayaan negara Danantara guna mengawasi ekspor komoditas utama Indonesia seperti minyak sawit, batubara, dan ferro-alloy.

Baca Juga: Dari Klub Medioker Jadi Raja Eropa, Aston Villa Akhiri Kutukan 44 Tahun dengan Cara Fantastis

Nilai gabungan ekspor dari sektor tersebut diperkirakan mencapai lebih dari US$65 miliar atau sekitar S$83 miliar sepanjang 2025.

Prabowo selama ini dikenal cukup keras mengkritik para konglomerat Indonesia.

Ia beberapa kali menuding sebagian elite bisnis memanfaatkan kekayaan alam nasional demi kepentingan pribadi tanpa memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat luas.

Menurut sejumlah sumber yang memahami dinamika internal Istana, Prabowo menilai langkah ekstrem diperlukan untuk menghentikan kebocoran penerimaan negara yang disebut merugikan Indonesia hingga miliaran dolar setiap tahun.

Baca Juga: 44 Tahun Menunggu! Pangeran William Tak Kuasa Tahan Emosi Saat Aston Villa Angkat Trofi

Para narasumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena membahas percakapan internal pemerintahan.

Selain mereka, ada pula sekitar belasan pihak lain dari kalangan industri dan birokrasi yang ikut memberikan informasi dalam laporan ini.

Detail lengkap mengenai rencana tersebut sempat dirahasiakan selama beberapa pekan.

Bahkan, sejumlah pejabat senior Danantara disebut belum mengetahui skema itu ketika rumor mengenai restrukturisasi mulai beredar pada 19 Mei dan memicu tekanan di pasar saham hingga indeks acuan turun tajam.

Para petinggi Danantara, termasuk CEO Rosan Roeslani, langsung meminta penjelasan kepada lingkaran dalam Prabowo sebelum akhirnya memperoleh konfirmasi pada hari yang sama.

Sesudah mendapatkan informasi tersebut, Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, segera menghubungi sejumlah pelaku industri.

Ia mempertanyakan bagaimana lembaga yang baru berdiri sekitar satu tahun itu dapat menjalankan strategi sebesar dan seberani itu dalam waktu singkat.

Salah seorang sumber internal bahkan menjawab singkat: “Tidak mungkin.”

Kegelisahan juga muncul di berbagai perusahaan besar Indonesia.

Pegawai di salah satu perusahaan tambang batubara utama dilaporkan panik dan berusaha menghubungi pihak pemerintahan Prabowo untuk memastikan kebenaran kabar tersebut, tetapi tidak memperoleh jawaban.

Bahkan hingga 20 Mei, ketika presiden bersiap memberikan pidato di parlemen, sebagian pelaku sektor sumber daya alam masih menganggap isu tersebut sekadar rumor atau strategi politik semata.

Namun situasi berubah ketika pidato Prabowo dimulai.

Mantan Komandan Pasukan Khusus berusia 74 tahun itu memperlihatkan keseriusannya untuk mengambil langkah besar.

Dalam pidatonya, ia menyinggung bagaimana kekuatan kolonial dahulu mengambil kekayaan Indonesia dan memperlakukan rakyat Indonesia sebagai “lebih rendah dari anjing”.

Ia menegaskan keyakinannya bahwa amanat konstitusi mengenai pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar diwujudkan untuk kepentingan rakyat.

“Jika kita terus menempuh jalan ini, Indonesia tidak akan pernah makmur,” kata Prabowo kepada para anggota parlemen nasional.

“Kita akan tetap menjadi negara yang lemah, takut akan nilai tukar dolar, takut akan kekurangan bahan bakar dan guncangan eksternal, meskipun kita memiliki banyak sekali berkah,” tambahnya.

Prabowo kemudian mengumumkan keputusan penting bahwa seluruh ekspor minyak sawit, batubara, ferro-alloy, dan kemungkinan komoditas strategis lain nantinya wajib dilakukan melalui perusahaan milik negara.

Berdasarkan data yang ia paparkan, rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto Indonesia termasuk yang paling rendah di dunia.

Menurutnya, penghapusan praktik seperti manipulasi nilai faktur ekspor dapat menyelamatkan potensi penerimaan negara hingga US$150 miliar per tahun.

Ia juga memberi sinyal bahwa kebijakan lanjutan terhadap para taipan masih akan diterapkan.

“Teknologi kini memungkinkan kita untuk memantau aktivitas ilegal secara lebih efektif, termasuk penambangan ilegal, perkebunan ilegal, dan kekayaan tersembunyi. Era impunitas akan segera berakhir," katanya.

Pidato tersebut langsung mengguncang pasar global dan membuat para pelaku perdagangan komoditas berupaya memahami dampak kebijakan baru tersebut.

Pemerintah Indonesia kemudian memberikan penjelasan tambahan pada 20 Mei bahwa seluruh eksportir wajib melaporkan aktivitas penjualannya kepada Danantara mulai 1 Juni.

Tiga bulan setelahnya, dana kekayaan negara itu akan mulai menangani kontrak ekspor, proses pengiriman, hingga sistem pembayaran komoditas Indonesia.

***