SK Sekda Tangsel Dipertanyakan, Speakup Sebut Ada Dugaan Pembohongan Publik

AKURAT BANTEN - Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (Speakup), Suhendar, menyoroti pernyataan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie dan Kepala BKPSDM Tangsel, Wahyudi Leksono terkait polemik perpanjangan masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan.

Suhendar menilai kedua pejabat tersebut telah menyampaikan informasi yang bertentangan kepada publik mengenai status Keputusan Wali Kota (Kepwal) perpanjangan jabatan Sekda Tangsel, Bambang Noertjahjo.

Menurutnya, terdapat kejanggalan dalam rangkaian pernyataan yang disampaikan Pemerintah Kota Tangsel terkait proses penerbitan Kepwal tersebut.

Baca Juga: Thomas Tuchel Coret Semua Pemain Liverpool dari Timnas Inggris, Fans Three Lions Langsung Bereaksi

"Ini kan sudah jelas, pada Senin, 18 Mei 2026, Walikota Tangsel ditanya wartawan perihal terkait, jawabannya SK segera terbit. Lalu kemudian, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, saat dikonfirmasi DPRD, Kepala BKPSDM menyatakan Keputusan Walikota sedang dalam proses paraf. Selanjutnya, pada Rabu 20 Mei 2026 tiba-tiba Kepala BKPSDM Tangsel mengungkapkan bahwa jabatan Sekda Tangsel sudah ditetapkan dengan Keputusan Walikota tertanggal 8 Mei 2026," ujar Suhendar saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (23/5/2026).

Ia mempertanyakan alasan dokumen tersebut baru diumumkan ke publik apabila memang telah ditetapkan sejak awal Mei lalu.

"Rentetan saat Walikota dan Kepala BKPSDM Tangsel masing-masing cuma berselang satu hari loh, ini kan aneh, janggal sekali. Kalau memang sudah diperpanjang sejak 8 Mei, kenapa tidak disampaikan ke publik sejak awal. Seolah Kepwal perpanjangan jabatan Sekda Tangsel tampak terkesan dimundurkan tanggal terbitnya," katanya.

Baca Juga: Timnas Indonesia Sengaja Dibelah Dua Kubu oleh John Herdman, Ternyata Ini Alasan Rahasianya!

Suhendar menilai rangkaian pernyataan yang berubah-ubah tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila terbukti terdapat informasi yang tidak sesuai fakta.

"Dalam kacamata hukum pidana, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana memberikan informasi yang tidak benar atau memberikan informasi yang menyesatkan, yang diancam pidana penjara 1 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 14 Tahun 2008. Untuk itu, masyarakat bisa melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar dilakukan pendalaman, siapakah pejabat yang membuat informasi tidak benar atau menyesatkan tersebut, sehingga harus mempertanggungjawabkannya secara hukum pidana," terang Suhendar.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Tangsel, Wahyudi Leksono, menyatakan bahwa masa jabatan Sekda Tangsel telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 800.1.3.3/Kep.123-Huk/2026 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Bambang Noertjahjo dalam Jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan tertanggal 8 Mei 2026.

"Iya benar, sudah ada Kepwal tanggal 8 Mei," kata Wahyudi saat dihubungi, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga: Joko Widodo Sengaja Bikin Kasus Ijazahnya Lama, Ini Fakta dari Pengacara Ijazah Jokowi dari Mulut Sang Mantan Presiden

Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan keterangan sebelumnya yang disampaikan Wali Kota Tangsel maupun Wahyudi sendiri.

Saat dikonfirmasi wartawan pada 18 Mei 2026, Benyamin Davnie mengatakan Surat Keputusan Wali Kota terkait perpanjangan jabatan Sekda masih akan segera diterbitkan.

"Segera," singkat Benyamin kala itu.

Sementara sehari setelahnya, pada 19 Mei 2026, Wahyudi saat dikonfrontir Komisi I DPRD Tangsel menyebut rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait perpanjangan jabatan Sekda memang sudah terbit sejak 4 Mei 2026.

Meski begitu, ia menegaskan Kepwal masih dalam proses harmonisasi di Bagian Hukum Setda Tangsel.

Baca Juga: Polemik Ijazah Jokowi Belum Usai, Opini Publik Makin Panas dan Curiga

"Kita buat kita dorong ke bagian hukum, sedang harmonisasi kemudian proses paraf," ujar Wahyudi.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi Akurat.co Banten masih menggali informasi lebih jauh.