Bayang-Bayang Krisis 1998 Muncul Lagi? Rupiah Terpukul di Tengah Optimisme Prabowo

AKURAT BANTEN - Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya memahami langkah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi Indonesia.

Namun, kebijakan ekonomi yang dinilai kurang tepat serta kecenderungan kepemimpinan yang dianggap semakin otoriter justru memicu kekhawatiran bahwa Indonesia dapat kembali menghadapi kombinasi yang kerap terjadi antara gejolak nilai tukar dan ketidakpastian politik.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi risiko mundurnya berbagai reformasi demokrasi dan iklim usaha yang dibangun dengan susah payah sejak Krisis Keuangan Asia 1997.

Pada periode tersebut, rupiah mengalami kejatuhan drastis, sementara tekanan politik yang semakin besar akhirnya memaksa diktator Suharto meninggalkan kursi kekuasaan.

Baca Juga: Uni Eropa Buka Babak Baru Perdagangan Global, India hingga Indonesia Masuk Radar

Saat ini, pemerintahan Prabowo dinilai belum cukup memperhatikan sejumlah sinyal peringatan yang mulai terlihat.

Kontras situasi itu tampak dalam pidato nasional yang disampaikan pada Rabu (20 Mei), ketika Prabowo kembali memperlihatkan optimisme yang menjadi ciri gaya kepemimpinannya.

Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melesat di bawah pemerintahannya, sekaligus menyebut semakin banyak negara berharap pada dukungan Jakarta, sebagai bukti meningkatnya posisi strategis Indonesia di tingkat global.

Namun, mantan jenderal tersebut terlihat semakin jauh dari keresahan yang berkembang di tengah masyarakat dan pelaku pasar.

Baca Juga: Indonesia Kehilangan Rp 14.000 Triliun Selama 34 Tahun, Prabowo Siapkan Jurus Baru

Ketika pidato berlangsung, indeks saham acuan justru berbalik melemah setelah kehilangan penguatannya, bahkan sempat turun hingga 2,4 persen.

Tekanan juga semakin terasa pada rupiah setelah mata uang tersebut melemah tajam terhadap dolar Amerika Serikat.

Pada Rabu, bank sentral memutuskan menaikkan suku bunga sebesar setengah poin persentase, langkah yang lebih agresif dibanding perkiraan mayoritas ekonom untuk menahan tekanan pelemahan itu.

Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi ancaman serius bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang masih bergantung pada impor minyak bersih.

Kondisi tersebut membuat harga bahan bakar berpotensi semakin mahal, terutama di tengah meningkatnya perhatian terhadap krisis Selat Hormuz. 

Situasi ini juga membangkitkan kembali ingatan pahit pada akhir 1990-an, ketika anjloknya nilai mata uang menyebabkan jutaan masyarakat Indonesia kehilangan tabungan dan daya beli mereka dalam waktu singkat.

***