TNI Dikerahkan Hadapi Begal, Kementerian Pertahanan: Tetap Koordinasi dengan Polri

AKURAT BANTEN - Keterlibatan prajurit TNI dalam upaya memburu pelaku begal di lapangan dijelaskan oleh Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Penjelasan ini disampaikan merespons dinamika keamanan, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Selasa (26/5/2026).

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa tugas utama penegakan hukum tetap berada di tangan kepolisian.

Namun, dalam situasi tertentu, TNI dapat berperan membantu.

Baca Juga: Prabowo Kurban 1.098 Sapi Premium, 46 Daerah Terima Lebih dari Satu, Ini Alasannya

“Dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan penguatan kehadiran negara di lapangan,” kata Rico.

Implementasi dukungan tersebut dilakukan oleh jajaran Kodam Jaya melalui langkah-langkah pencegahan guna menekan potensi kriminalitas dan menjaga rasa aman masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan.

“Tentu seluruh pelaksanaannya tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi dengan Polri, serta pendekatan humanis sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Upaya preventif ini juga sejalan dengan kebijakan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin terkait pengerahan Batalyon Teritorial TNI untuk mengurangi potensi tindak kejahatan.

Baca Juga: Kasus Joki SNBT Meledak di Kedokteran, Pemerintah Ungkap Angka Hampir 99%

Sebelumnya, personel TNI dari berbagai satuan telah diterjunkan untuk mendampingi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Kami sudah melaksanakan patroli bersama mulai dari tingkat bawah,” kata Iskak, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (22/5/2026).

Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Noor Iskak menjelaskan bahwa personel yang dilibatkan berasal dari berbagai lini, mulai dari Koramil, Kodim, hingga satuan batalyon tempur.

Program penguatan keamanan ini tidak hanya berfokus pada penanganan kejahatan jalanan, tetapi juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk menambah ratusan batalion baru di berbagai daerah.

Baca Juga: Terungkap! Modus Pig Butchering di Solo Baru Jawa Tengah, Kerugian Tembus Rp 41 Miliar

“Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali," ujar Sjafrie, dalam rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan bahwa pembentukan 750 batalyon teritorial pembangunan hingga tahun 2029 diarahkan untuk memperkuat kehadiran militer di wilayah yang selama ini belum memiliki satuan TNI.

***