PP TUNAS Mulai Berdampak, 4,7 Juta Akun Anak Ditutup Demi Lindungi Ruang Digital

AKURAT BANTEN - Sebanyak 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital sebagai langkah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Penonaktifan jutaan akun tersebut menjadi bukti awal bahwa platform digital mulai menjalankan tanggung jawabnya dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Langkah ini dilakukan melalui berbagai mekanisme perlindungan yang telah diatur oleh pemerintah dalam regulasi tersebut.

"TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. YouTube telah melaporkan di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Kita ingin platform lain untuk mengikuti," ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Baca Juga: 5 Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Kemhan Didesak Hentikan Pelatihan Militer

Selain melakukan penonaktifan akun, sekitar 200 platform digital juga telah menyerahkan laporan self assessment kepada pemerintah sebagai bagian dari proses evaluasi kepatuhan terhadap aturan perlindungan anak di dunia maya.

Pemerintah kini sedang melakukan penilaian terhadap tingkat risiko dari masing-masing platform digital.

Evaluasi tersebut bertujuan memastikan setiap layanan digital mampu menyediakan lingkungan online yang lebih aman dan sesuai bagi pengguna anak.

Meutya menjelaskan, pemerintah menggunakan pendekatan berbasis risiko atau risk based agar setiap platform tidak hanya membatasi akses anak, tetapi juga melakukan perubahan sistem dan perilaku dalam menyediakan layanan digital.

Baca Juga: Enam Bulan Tagihan Rp43 Juta Menggantung, Pengusaha Bengkel Klaim Tak Dapat Kepastian dari Kecamatan Karang Tengah

"Kita tidak hanya menunda akses anak saja, tapi kita juga ingin ada perubahan perilaku dari platform. Jadi kita membuat aturannya itu berdasarkan risiko atau risk based," kata Meutya.

Ia menambahkan, proses pemeriksaan terhadap laporan self assessment yang dikirimkan oleh berbagai platform masih berjalan.

Setelah seluruh proses penilaian selesai, pemerintah akan membuka informasi mengenai profil risiko masing-masing platform kepada masyarakat.

"Kita saat ini tengah memeriksa berkas dari seluruh platform yang sudah masuk itu untuk menilai apakah ini resiko tinggi atau tidak," ujarnya.

Meutya menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan PP TUNAS tidak hanya ditentukan oleh aturan pemerintah semata.

Dukungan dari masyarakat, media, orang tua, serta keseriusan platform digital dalam meningkatkan sistem perlindungan anak menjadi faktor penting agar ekosistem digital semakin aman.

Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga memberikan apresiasi terhadap Pameran Foto Jurnalistik Antara Perisai Tunas.

Menurutnya, kegiatan tersebut berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak di ruang digital.

Ia menilai karya foto jurnalistik mampu menggambarkan berbagai perubahan positif setelah PP TUNAS mulai diterapkan.

Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya kepedulian publik hingga munculnya berbagai upaya di sekolah untuk mengurangi penggunaan perangkat gawai selama kegiatan pembelajaran.

***