Prabowo Resmi Terima Undangan Iran, Kunjungan ke Teheran Disiapkan di Tengah Memanasnya Konflik AS-Iran

Viona Sebastian Nolani | 16 Juli 2026, 11:40 WIB

Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan pers bersama PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, 6 Juli 2026. (Ist)

AKURAT BANTEN - Pemerintah Indonesia mengonfirmasi telah menerima undangan resmi dari Iran agar Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Teheran.

Meski situasi kawasan masih diwarnai ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, komunikasi diplomatik kedua negara terus berjalan untuk mematangkan rencana tersebut.

“Pemerintah Indonesia menyambut baik undangan dari Presiden Republik Islam Iran kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengunjungi Teheran,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang sebagaimana melansir The Jakarta Post.

“Tanggapan tertulis yang menyampaikan penerimaan Indonesia telah dikirim kepada presiden Iran. Kedua pihak tetap berkomunikasi melalui jalur diplomatik, termasuk untuk menentukan waktu yang saling disepakati untuk kunjungan tersebut,” lanjutnya.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri itu muncul sehari setelah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Iran telah menyampaikan undangan resmi kepada Prabowo.

Undangan tersebut diterima saat Presiden menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sebagai bagian dari delegasi Indonesia pada pekan lalu.

Apabila kunjungan tersebut terealisasi, itu akan menjadi lawatan pertama Prabowo ke Iran sejak menjabat sebagai Presiden pada Oktober 2024.

Kunjungan ini juga berpotensi menjadi salah satu kunjungan resmi pertama kepala negara asing ke Iran setelah meningkatnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir.

Momentum undangan tersebut dinilai penting karena datang ketika hubungan Indonesia dengan Iran tengah menghadapi berbagai tantangan diplomatik.

Jakarta berupaya menjaga hubungan baik dengan Teheran di tengah meningkatnya ketegangan regional, sembari tetap mempertahankan hubungan strategis dengan Amerika Serikat.

Sejak konflik memanas pada awal tahun, pemerintah Indonesia mendapat sorotan dari sejumlah pengamat yang menilai respons Jakarta terhadap Iran cenderung berhati-hati.

Kritik muncul terkait keterlambatan pemerintah menyampaikan kecaman atas serangan awal AS-Israel, serta lambatnya penyampaian belasungkawa setelah wafatnya Khamenei.

Dinamika itu bahkan merambah ke ranah politik dalam negeri.

Pada Maret lalu, mantan Presiden sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin Prabowo mengenai ketahanan ekonomi Indonesia pascakonflik.

Beberapa hari sebelumnya, Megawati telah lebih dulu mengirim surat pribadi kepada Teheran yang berisi ucapan belasungkawa atas meninggalnya Khamenei, sebelum pemerintah Indonesia menyampaikan pernyataan resminya.

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia, pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan Washington dan Teheran.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menunda pembahasan internal mengenai kemungkinan bergabung dengan inisiatif Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat sambil menunggu evaluasi kebijakan lebih lanjut.

Hubungan Indonesia dan Iran juga sempat diwarnai persoalan diplomatik.

Dua kapal tanker minyak milik Pertamina dilaporkan tertahan selama beberapa pekan di Selat Hormuz sebelum akhirnya diizinkan melintas pekan lalu.

Kondisi itu terjadi meskipun sebelumnya Iran telah memberikan akses bagi kapal-kapal dari sejumlah negara yang dianggap sebagai negara sahabat untuk melewati jalur pelayaran strategis tersebut.

Belakangan, pemerintah kembali menuai kritik setelah memutuskan mengirim Duta Besar Indonesia untuk Iran, Rolliansyah “Roy” Soemirat, sebagai perwakilan dalam pemakaman Khamenei.

Sementara itu, sejumlah negara lain memilih mengutus pejabat politik dengan tingkat representasi yang lebih tinggi.

Sejumlah mantan diplomat dan analis menilai keputusan tersebut berpotensi mengurangi citra kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal mengedepankan hubungan konstruktif dengan semua pihak tanpa berpihak kepada kekuatan besar mana pun.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kritik itu, Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Teheran pada Jumat lalu untuk memimpin delegasi tingkat tinggi Indonesia.

Delegasi tersebut juga diikuti perwakilan dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia serta Ketua MPR Ahmad Muzani.

Meski demikian, sebagian pengamat menilai kunjungan tersebut terlambat karena seluruh rangkaian pemakaman Khamenei telah selesai dilaksanakan.

Pakar Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menilai undangan dari Iran dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki hubungan bilateral yang menurutnya sempat menjadi "dingin" dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Yon, sikap hati-hati Indonesia di tengah konflik memang dapat dipahami.

Namun, ia menilai Prabowo sebaiknya menerima undangan tersebut untuk menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai negara yang berperan sebagai penengah independen dan mengedepankan dialog.

“AS telah mengambil pendekatan yang sangat keras terhadap konflik ini, jadi [Indonesia] perlu mempertimbangkan hal itu untuk menghindari dampak negatif dalam politiknya sendiri,” kata Yon pada hari Rabu.

“Iran kini telah membuka pintu bagi kita, dan ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Indonesia untuk menegaskan kembali hubungannya dengan Teheran dan mengambil peran yang lebih besar dalam memfasilitasi perdamaian dalam konflik tersebut,” lanjutnya.

***