Banten

Kepala BGN Nanik Sudaryati Mundur Mendadak, Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Kembali Diterpa Masalah

Viona Sebastian Nolani | 23 Juli 2026, 15:28 WIB
Kepala BGN Nanik Sudaryati Mundur Mendadak, Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Kembali Diterpa Masalah
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan keterangannya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026. (Foto: BPMI Setpres)

AKURAT BANTEN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto kembali menghadapi tantangan baru.

Kali ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik Sudaryati Deyang, memutuskan mundur dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut semakin memperpanjang daftar persoalan tata kelola yang membayangi pelaksanaan program tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

Nanik mengumumkan keputusannya melalui akun Facebook pada Rabu.

Baca Juga: Yusril Ungkap Identitas Abdul Karim Raed Miqdad, WN Palestina yang Dideportasi dari Indonesia

Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan telah meminta Presiden Prabowo untuk membebaskannya dari tugas sebagai Kepala BGN agar dapat menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

“Saya telah menyampaikan kepada Presiden, dengan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, bahwa saya harus mengundurkan diri sebagai kepala BGN karena alasan kesehatan,” kata Nanik, seraya menambahkan bahwa Prabowo telah menerima pengunduran dirinya.

Beberapa jam sebelum pengunduran dirinya diumumkan, tepatnya pada Selasa malam, Nanik sempat menulis bahwa dokter menemukan adanya penyumbatan pada salah satu pembuluh arteri jantungnya.

Menurutnya, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh tekanan berat selama memimpin lembaga yang bertanggung jawab atas program makan bergizi gratis.

Baca Juga: Prabowo Terima Direktur FBI Kash Patel, Artefak Budaya Indonesia dari Papua Akhirnya Dipulangkan

Ia mengaku mengelola anggaran program bernilai sangat besar menjadi beban yang luar biasa. Nanik bahkan menyebut pengalaman itu sebagai sumber "trauma akut" dan mengibaratkan tanggung jawab mengelola uang negara seperti "berdiri di tepi tebing curam" yang membuat kesalahan sekecil apa pun bisa berakibat "mematikan".

“Saya sangat takut menangani anggaran sebesar itu sehingga saya menolak menandatangani apa pun sendiri [...] Saya mempertanyakan setiap kebijakan berulang kali,” katanya.

Pengunduran diri Nanik terjadi kurang dari dua bulan setelah ia dipercaya menggantikan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN.

Sebelumnya, Dadan bersama dua wakilnya ditangkap dalam penyelidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis, hanya beberapa hari setelah diberhentikan Presiden Prabowo pada awal Juni.

Sebelum menjabat sebagai kepala lembaga, Nanik merupakan wakil Dadan Hindayana.

Ia kemudian ditugaskan memimpin BGN untuk memulihkan kepercayaan publik setelah Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pengelolaan keuangan program yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

Tak lama setelah menerima surat pengunduran diri Nanik, Presiden Prabowo langsung melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu.

Sudaryono merupakan kader Partai Gerindra sekaligus pernah menjadi ajudan Prabowo pada dekade 2010-an.

Menyikapi berbagai persoalan yang menimpa BGN, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga tersebut.

“Apa yang selama ini tidak transparan harus menjadi transparan. Jika masih ada proses manual, kami akan mendigitalisasikannya sehingga semuanya dapat dicatat dengan benar,” katanya setelah pelantikannya.

“Tidak ada lagi yang seharusnya terjadi di balik pintu tertutup.”

Mundurnya Nanik menjadi gangguan terbaru bagi lembaga yang mengelola salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.

Sejak mulai dijalankan pada awal 2025, Program Makan Bergizi Gratis terus menjadi sorotan terkait tata kelola, pelaksanaan di lapangan, hingga penggunaan anggaran.

“Ini jelas bukan situasi yang kami harapkan,” kata Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan pada hari Rabu, seraya mengatakan Prabowo telah menginstruksikan pemerintahannya untuk melakukan reformasi komprehensif di lembaga tersebut menyusul penyelidikan korupsi.

Prasetyo menjelaskan, Sudaryono dipilih memimpin BGN karena telah mengikuti proses penyusunan dan pengembangan Program Makan Bergizi Gratis sejak tahap awal.

Selama sekitar satu setengah tahun berjalan, program tersebut menghadapi berbagai persoalan operasional maupun tata kelola.

Sejumlah kasus dugaan makanan berkualitas rendah hingga insiden keracunan massal di sejumlah daerah turut memicu kritik terhadap pelaksanaannya.

Sebagai respons atas berbagai persoalan tersebut, Nanik sebelumnya menerapkan moratorium pembangunan dapur baru sambil melakukan evaluasi terhadap hampir 28.000 fasilitas dapur yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Kebijakan itu memicu keberatan dari ribuan calon pengelola dapur yang sudah mengeluarkan investasi besar untuk mempersiapkan fasilitas mereka.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap cakupan program.

BGN pada Selasa mengumumkan anggaran sementara untuk tahun 2026 dipangkas menjadi Rp229 triliun atau sekitar US$12,8 miliar dari sebelumnya Rp268 triliun.

Target penerima manfaat tahun ini juga direvisi menjadi 62,7 juta orang.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran Rp335 triliun pada 2026 untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, balita, hingga ibu hamil.

“Prioritas kami adalah meningkatkan kualitas layanan daripada mengejar jumlah penerima manfaat, jadi tidak ada target tetap pada tahap ini,” kata wakil kepala BGN, Agustina Arumsari, pada hari Selasa.

Analis politik Wasisto Raharjo Jati menilai rangkaian persoalan yang terus berulang menunjukkan adanya “kekurangan dalam perencanaannya”, meski program tersebut mendapat dukungan politik yang sangat kuat.

“Program makan gratis adalah salah satu program unggulan Prabowo, tetapi masalah-masalah terbaru ini menunjukkan bahwa, secara institusional, program ini lebih didorong oleh ambisi politik daripada persiapan teknokratis,” kata Wasisto.

***

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.