Pemprov Banten Pangkas Anggaran BTT Rp19 Miliar, Gerindra dan PDI Perjuangan Meradang

AKURAT BANTEN - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023 mendapat sorotan.

Sorotan berasal dari Fraksi Gerindra dan PDI Perjuangan. Keduanya menyayangkan Pemerintah Provinsi Banten yang mengurangi anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang semula dialokasikan Rp79,04 miliar, malah berkurang Rp19 miliar menjadi Rp60,04 miliar.

Kedua fraksi itu juga menyinggung belanja modal yang sebelumnya dianggarkan Rp1,79 triliun malah berkurang sebesar 11,28 persen atau sekitar Rp202,43 miliar, menjadi Rp1,59 triliun.

Baca juga: Mati Listrik Sekitar 2 Jam, Fasilitas Bandara Soetta Tangerang Sempat Lumpuh

Hal itu diungkapkan saat memberikan pandangan umum dari fraksi-fraksi dalam rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Gubernur tentang Raperda APBD Perubahan tahun anggaran (TA) 2023 di DPRD Banten. 

Anggota Fraksi Gerindra Muhammad Nizar mengatakan, Pj Gubernur Banten tidak memperhatikan masyarakat yang saat ini terdampak kekeringan. Padahal, dampak El Nino sudah meluas di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten

"Hari ini di depan mata kita, kita saksikan bersama betapa susahnya masyarakat Banten hari ini, khususnya di Serang, sudah melebar ke Lebak dan Pandeglang terkait dengan bencana kekeringan," katanya, Selasa (19/9/2023). 

Dirinya pun meminta Pj Gubernur segera memberikan intruksi untuk membantu masyarakat yang mengalami kekeringan diberbagai wilayah di Banten.

"Melihat selisih kenaikan anggaran, untuk itu kami Fraksi Gerindra meminta saudara Pj Gubernur memerintahkan kepada PAPD untuk segera meralisasikan program, mengingat adanya selisih pendapatan yang luar biasa, untuk melakukan aksi," tegasnya

Lebih lanjut, kata Nizar, hingga saat ini belum ada keseriusan dari Pj Gubernur Banten untuk ikut membantu menjawab persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat.

Baca juga: Kisah Masa Kejayaan Band Koes Plus di Blantika Musik Pop Indonesia, Yang Kini Sudah Menjadi Kenangan

"Karena sampai dengan hari ini kami sama sekali belum melihat aksi nyata dari Pemerintah Provinsi Banten untuk mewujudkan, menjawab, persoalan kekeringan yang ada di provinsi kita," sambungnya.

"Untuk itu ini hanya sebuah masukan karena ini penting, kita adalah wakil rakyat Banten, masyarakat mengalami kerisis sementara Pemerintah Provinsi tidak melakukan eksen apapun," tandasnya.

Selain itu, Toha, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar terkait adanya pengurangan anggaran tersebut.

"Kenapa belanja modal sampai terkoreksi cukup signifikan apakah karena ada kekeliruan perencanaan atau karena faktor lainnya," ucapnya.

Dia juga menyayangkan, anggaran BTT yang saat ini berkurang. Dia meminta Pemprov Banten harus lebih memperhatikan masyarakat yang terkena dampak El Nino.

"Padahal kita sedang terkena dampak El Nino tapi kenapa dana BTT turun," pungkasnya.