Anies Baswedan Bongkar Kejanggalan Program Barak Militer untuk Anak Nakal

Andi Syafriadi | 23 Juli 2025, 06:00 WIB

AKURAT BANTEN – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, angkat bicara terkait wacana pengiriman anak-anak yang dianggap “nakal” ke barak militer sebagai bentuk pembinaan.

Gagasan ini sebelumnya dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut pelatihan ala militer dapat membentuk kedisiplinan dan karakter anak-anak yang berperilaku menyimpang.

Namun, Anies menilai pendekatan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan yang jauh lebih kompleks.

Dalam pernyataannya yang disampaikan lewat podcast Tretan Universe, Anies mempertanyakan akar dari perilaku menyimpang pada anak-anak dan menekankan pentingnya melihat konteks yang lebih luas, seperti pola asuh, lingkungan, dan sistem pendidikan.

“Waktu kita bilang anak nakal, kan menyederhanakan anak ini berperilaku tidak sesuai dengan harapan, kenapa itu terjadi?” kata Anies, dikutip pada Selasa, 22 Juli 2025.

Anies melanjutkan bahwa anak tidak bisa langsung disalahkan ketika mereka menunjukkan perilaku menyimpang.

Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap pembentukan perilaku seorang anak, termasuk keluarga, lingkungan sosial, dan pola pendidikan.

“Apakah karena anak itu saja atau karena pola asuh orang tua, atau karena pola asuh di sekolah, atau karena lingkungan?” imbuhnya.

Menurut Anies, memberikan pelatihan militer kepada anak yang dianggap “nakal” bisa menjadi solusi instan yang tampak tegas, tetapi berisiko menutup ruang dialog dan pemahaman yang seharusnya menjadi bagian utama dalam proses pembinaan.

Alih-alih mengirim anak-anak ke barak militer, Anies mengajak masyarakat dan pemerintah untuk lebih menekankan pendekatan yang berbasis psikologi anak, pendidikan karakter yang inklusif, serta pembinaan yang mendalam lewat keluarga dan sekolah.

“Kalau semua anak yang berperilaku beda langsung dikirim ke barak militer, maka kita sedang membangun sistem yang tak memahami anak sebagai manusia dengan latar belakang yang unik,” katanya.

Wacana pengiriman anak ke barak militer sendiri menuai polemik di berbagai kalangan.

Sebagian pihak mendukung dengan alasan mendisiplinkan generasi muda, namun tak sedikit pula yang menilai langkah itu berpotensi melanggar hak anak dan memperparah trauma psikologis.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) sebelumnya juga mengingatkan bahwa pendekatan represif terhadap anak bisa berdampak negatif dalam jangka panjang.

Anak-anak yang seharusnya mendapat perhatian dan pembinaan secara psikologis, justru bisa merasa terpinggirkan dan mengalami tekanan emosional.

Anies mengingatkan bahwa masalah perilaku pada anak seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya anak itu sendiri.

“Ini bukan soal anak saja. Kita harus jujur menengok bagaimana sistem kita membentuk mereka. Kalau ada anak yang salah jalan, kita yang dewasa juga harus bercermin,” ujarnya.

Mantan Menteri Pendidikan ini pun menekankan pentingnya membangun sistem pendidikan dan sosial yang lebih peduli terhadap kebutuhan dan dinamika anak-anak, bukan sekadar memberikan hukuman yang tampak keras namun tidak menyentuh akar masalah.

Dengan kritik tajam namun konstruktif tersebut, Anies berharap kebijakan terkait anak ke depannya bisa lebih humanis dan edukatif, bukan hanya reaktif dan simbolik.

***