Resmi Jadi ASN Kontrak 32 Ribu Pegawai SPPG Diangkat PPPK Mulai 1 Februari 2026, Gaji dan Tunjangan Jadi Sorotan

Andi Syafriadi | 21 Januari 2026, 15:03 WIB

AKURAT BANTEN - Kabar besar datang dari sektor pelayanan publik.

Pemerintah memastikan sekitar 32 ribu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 1 Februari 2026.

Keputusan ini langsung menyita perhatian publik karena menyangkut status kepegawaian, kepastian penghasilan, hingga skema gaji dan tunjangan yang akan diterima.

Pengangkatan ini menjadi tonggak penting bagi ribuan pegawai SPPG yang selama ini bekerja dengan status non-ASN atau kontrak.

Dengan status PPPK, mereka kini masuk dalam sistem aparatur negara yang lebih jelas secara hukum dan administratif.

Namun, di balik kabar gembira ini, muncul pula berbagai pertanyaan: siapa saja yang diangkat, berapa gajinya, dan apakah semua pegawai SPPG otomatis menjadi PPPK?

Pemerintah menegaskan bahwa pengangkatan PPPK tidak berlaku untuk seluruh pegawai SPPG.

Prioritas diberikan kepada pegawai inti yang menjalankan fungsi strategis, seperti pengelola layanan gizi, tenaga administrasi utama, hingga jabatan teknis tertentu yang langsung berkaitan dengan program pemenuhan gizi nasional.

Artinya, masih ada tenaga pendukung yang belum masuk dalam skema pengangkatan ini dan harus menunggu kebijakan lanjutan.

Meski demikian, pemerintah membuka peluang evaluasi ke depan sesuai kebutuhan organisasi dan kemampuan anggaran.

Salah satu hal yang paling disorot adalah besaran gaji.

Sebagai PPPK, pegawai SPPG akan menerima gaji berdasarkan golongan dan jabatan, sesuai regulasi nasional tentang penghasilan PPPK.

Gaji awal diperkirakan berada di kisaran Rp2,2 juta hingga Rp3,2 juta per bulan, tergantung pada tingkat jabatan, kualifikasi, dan masa kerja.

Nominal ini merupakan gaji pokok dan belum termasuk tunjangan.

Jika ditambah tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, atau tunjangan jabatan tertentu, total penghasilan yang diterima bisa jauh lebih besar, terutama bagi pegawai yang menduduki posisi strategis.

Meski berstatus ASN, PPPK tetap berbeda dengan PNS.

PPPK bekerja berdasarkan kontrak jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kinerja dan kebutuhan instansi.

Namun, kepastian penghasilan dan perlindungan hukum dinilai jauh lebih baik dibanding status non-ASN sebelumnya.

Bagi banyak pegawai SPPG, pengangkatan ini dianggap sebagai “naik kelas” secara signifikan, baik dari sisi kesejahteraan maupun pengakuan profesional.

Di daerah seperti Banten, pengangkatan PPPK SPPG diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan gizi masyarakat, khususnya untuk program pencegahan stunting dan peningkatan kesehatan anak.

Dengan status dan penghasilan yang lebih stabil, pegawai diharapkan dapat bekerja lebih fokus dan profesional.

Pemerintah daerah juga diprediksi akan diuntungkan karena struktur kepegawaian menjadi lebih rapi dan terintegrasi dengan kebijakan pusat.

Meski diapresiasi, kebijakan ini masih menyisakan harapan besar, perluasan pengangkatan bagi pegawai SPPG lain, kejelasan jenjang karier PPPK, serta kepastian tunjangan yang merata di seluruh daerah.

Yang jelas, mulai Februari 2026, ribuan pegawai SPPG akan memasuki babak baru sebagai PPPK status berubah, penghasilan lebih pasti, dan tanggung jawab pun semakin besar.

***