Yusril Angkat Bicara soal Film 'Pesta Babi', Singgung Soal Kritikan dan Masa Lalu yang Kelam

AKURAT BANTEN - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan perhatian khusus terhadap film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Menurut Yusril, penggunaan istilah dalam judul film tersebut berpotensi memunculkan salah pengertian jika masyarakat tidak memahami konteks budaya yang sebenarnya.

Yusril menjelaskan istilah “pesta babi” dalam budaya tertentu di Papua memiliki makna adat dan perayaan tradisional.

Namun di sisi lain, istilah tersebut bisa memicu persepsi berbeda di masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya dan agama beragam.

Baca Juga: WADUH Polemik Ijazah Jokowi Asli atau Tidak Kembali Seret Nama Yusril, Kini Pro Jokowi Soal Hoaks Ijazah Palsunya?

Ia menilai penting bagi pembuat karya untuk memberikan penjelasan utuh agar publik tidak hanya terpancing oleh judul yang dianggap sensitif.

Menurutnya, konteks budaya harus dijelaskan secara proporsional supaya tidak memunculkan polemik yang melebar.

Meski mengkritisi penggunaan istilah dalam judul film, Yusril menegaskan pemerintah tidak melarang pemutaran atau kegiatan diskusi terkait film dokumenter tersebut.

Ia mengatakan kebebasan berekspresi tetap harus dijaga dalam negara demokrasi.

Baca Juga: Ramai Larangan Nobar “Pesta Babi”, Yusril: Bukan Arahan Pemerintah

“Ruang diskusi dan kritik harus tetap terbuka,” ujar Yusril saat menanggapi polemik film tersebut.

Film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” sendiri mengangkat isu pembangunan dan proyek strategis nasional di Papua.

Dokumenter itu membahas dampak proyek terhadap lingkungan serta masyarakat adat di wilayah Papua Selatan.

Dalam beberapa waktu terakhir, pemutaran film tersebut sempat menjadi sorotan karena muncul kabar pembubaran acara nonton bareng di sejumlah daerah.

Baca Juga: Namanya Dicatut Yusril Tegas Bantah Pernah Nyatakan Status Keaslian Ijazah Jokowi

Hal itu memicu perdebatan luas di media sosial mengenai kebebasan berekspresi dan ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Namun Yusril membantah adanya instruksi resmi dari pemerintah pusat untuk melarang pemutaran film tersebut.

Ia menegaskan pemerintah tetap menghormati hak masyarakat untuk berdiskusi maupun menyampaikan kritik melalui karya seni dan dokumenter.

Selain istilah “pesta babi”, Yusril juga menyoroti penggunaan kata “kolonialisme” dalam judul film.

Baca Juga: Fenomena Warga Pilih Damkar Ketimbang Polisi Bikin Menko Yusril Angkat Bicara

Menurutnya, istilah itu dapat memicu salah tafsir sejarah apabila tidak dijelaskan secara menyeluruh kepada publik.

Ia menegaskan Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan status tersebut telah diakui dalam hukum internasional.

Karena itu, penggunaan istilah yang sensitif dinilai perlu disertai penjelasan agar tidak memicu polemik berkepanjangan.

Di media sosial, pernyataan Yusril langsung memancing berbagai tanggapan.

Baca Juga: Yusril Tegaskan: Penentuan Struktur Polri Ada di Tangan Presiden dan DPR

Sebagian publik mendukung pandangannya terkait pentingnya sensitivitas budaya dalam penggunaan istilah.

Namun ada juga yang menilai kritik terhadap judul film dapat membatasi ruang kebebasan berekspresi.

Pengamat komunikasi menilai polemik ini menunjukkan pentingnya dialog terbuka dalam masyarakat demokratis.

Film, karya seni, dan dokumenter disebut memang kerap menjadi medium kritik sosial yang memancing perdebatan publik.

Baca Juga: Prabowo Tunjuk Yusril Nahkodai Komite Nasional Antipencucian Uang, Sinyal Perkuat Koordinasi Negara

Meski menuai kontroversi, film “Pesta Babi” justru semakin banyak diperbincangkan setelah polemik tersebut muncul.

Banyak pihak kini menilai diskusi mengenai isi film dan konteks budayanya perlu dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

***