Banten

PSI Tak Tinggal Diam, Balik Serang PDIP soal Polemik Ijazah Jokowi Singgung Fakta Masa Lalu

Aullia Rachma Puteri | 22 Juni 2026, 16:54 WIB
PSI Tak Tinggal Diam, Balik Serang PDIP soal Polemik Ijazah Jokowi Singgung Fakta Masa Lalu
serangan psi untuk pdip soal ijazah jokowi

AKURAT BANTEN – Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi bahan perdebatan di kalangan elite politik.

Kali ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melontarkan tanggapan terhadap pernyataan sejumlah kader PDIP yang menyoroti isu tersebut.

PSI menilai PDIP seharusnya menjadi pihak yang paling memahami perjalanan politik dan administrasi Jokowi.

Pasalnya, partai berlambang banteng itu merupakan kendaraan politik yang mengusung Jokowi dalam berbagai kontestasi, mulai dari tingkat daerah hingga pemilihan presiden.

Baca Juga: Drama Baru Kasus Ijazah Jokowi, Tim Roy Suryo dan dr Tifa Tolak Teken Dokumen Penahanan

Dalam pernyataannya, PSI mempertanyakan alasan munculnya kembali isu yang selama ini telah menjadi perbincangan publik dan beberapa kali diklarifikasi melalui berbagai mekanisme.

Menurut partai tersebut, proses pencalonan seorang kepala daerah maupun presiden tentu telah melewati tahapan administrasi yang ketat sesuai ketentuan yang berlaku.

PSI juga menilai bahwa seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses pencalonan telah melalui pemeriksaan oleh lembaga terkait.

Karena itu, partai tersebut mempertanyakan mengapa persoalan yang dianggap sudah lama muncul kembali ke ruang publik.

Baca Juga: Bukan Cuma Pencemaran Nama Baik, Roy Suryo dan dr Tifa Dirundung 4 Pasal Berlapis Sebab Ijazah Jokowi

Selain menyampaikan kritik, PSI turut menyinggung keterlibatan PDIP dalam perjalanan politik Jokowi selama bertahun-tahun.

Menurut mereka, jika ada pihak yang ingin mempertanyakan riwayat administrasi mantan presiden tersebut, maka pihak yang pernah mengusungnya sejak awal tentu memiliki pemahaman yang lebih lengkap.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari respons PSI terhadap sejumlah pandangan yang berkembang mengenai polemik ijazah Jokowi.

Dalam beberapa waktu terakhir, isu tersebut kembali ramai dibahas setelah muncul berbagai komentar dari tokoh politik dan pengamat.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Pamer Kekuatan Ekonomi Indonesia di Hadapan Mahasiswa China, Nyatanya?

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyebut bahwa polemik dapat diakhiri dengan langkah-langkah yang mampu memberikan kepastian kepada publik.

Namun, PSI berpandangan bahwa perdebatan yang terus berulang tidak akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep itu menegaskan pentingnya fokus pada isu-isu yang lebih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.

Mereka menilai energi politik sebaiknya diarahkan untuk membahas solusi atas berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa.

Baca Juga: Doa dari Wapres Gibran untuk Roy Suryo dan Dokter Tifa Usai Kalah dari Kasus Pembuktian Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Pengamat politik melihat adu argumentasi antara PSI dan PDIP sebagai bagian dari dinamika hubungan kedua partai yang belakangan semakin menarik perhatian.

Meski pernah berada dalam barisan yang relatif dekat dengan Jokowi, masing-masing kini memiliki pendekatan dan posisi politik yang berbeda terhadap berbagai isu.

Polemik ini sekaligus menunjukkan bahwa nama Jokowi masih memiliki pengaruh besar dalam percakapan politik nasional.

Berbagai isu yang berkaitan dengannya kerap memicu respons dari partai politik maupun tokoh publik.

Baca Juga: Kondisi Dokter Tifa Mendadak Menurun Usai Diperiksa soal Ijazah Jokowi, Sampai Harus Jalani Perawatan

Hingga kini, perdebatan mengenai isu tersebut masih terus bergulir di ruang publik.

Sementara itu, masyarakat menantikan perkembangan lebih lanjut dan berharap diskursus politik dapat lebih banyak diarahkan pada agenda yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.

***

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.