Megawati Buka Suara soal Ijazah Jokowi, PDIP Lepas Tangan? Begini Penjelasannya

Aullia Rachma Puteri | 13 Agustus 2026, 19:15 WIB

PDIP tidak tahu soal ijazah jokowi

AKURAT BANTEN – Polemik mengenai dokumen pendidikan Joko Widodo kembali menjadi perhatian.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri turut memberikan penjelasan mengenai posisi partainya dalam perjalanan politik Jokowi, termasuk ketika mantan wali kota Solo itu maju dalam berbagai kontestasi hingga pemilihan presiden.

Dalam keterangannya, Megawati menekankan bahwa peran partai politik sebagai pengusung calon berbeda dengan kewenangan lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan administrasi pencalonan.

Karena itu, ia menilai persoalan terkait dokumen persyaratan calon tidak semestinya sepenuhnya diarahkan kepada PDIP.

Megawati diketahui memiliki sejarah politik bersama Jokowi. PDIP pernah mengusung Jokowi dalam kontestasi politik, mulai dari tingkat daerah hingga pencalonannya sebagai calon presiden.

Namun, menurut Megawati, dukungan partai tidak berarti partai memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi seluruh dokumen administrasi yang digunakan kandidat.

Ia mempertanyakan proses pemeriksaan dokumen yang seharusnya dilakukan sebelum seorang kandidat dinyatakan memenuhi persyaratan.

Jika terdapat persoalan mengenai dokumen yang digunakan, menurut pandangannya, hal tersebut semestinya diketahui sejak proses verifikasi berlangsung.

Pernyataan tersebut muncul ketika polemik mengenai ijazah Jokowi kembali mencuat.

Isu yang telah lama berkembang itu tidak hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi juga memasuki ranah hukum.

Dalam proses hukum yang berjalan, keaslian dokumen pendidikan Jokowi menjadi salah satu hal yang mendapatkan perhatian.

Persoalan tersebut nantinya dapat diuji melalui bukti-bukti yang disampaikan para pihak dalam persidangan.

Jokowi sendiri sebelumnya menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum yang berkaitan dengan tudingan mengenai dokumen pendidikannya.

Ia juga menyebut kesediaan untuk membawa dokumen pendidikan yang dimilikinya apabila diperlukan dalam persidangan.

Dokumen tersebut mencakup riwayat pendidikan Jokowi sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya memberikan bukti dalam proses hukum yang tengah berlangsung.

Di sisi lain, pernyataan Megawati memberikan perspektif berbeda mengenai persoalan tersebut.

Ia menyoroti tahapan administrasi yang harus dilalui seorang kandidat sebelum mengikuti pemilihan.

Dalam proses pencalonan, partai politik memang mempunyai fungsi penting untuk mengusung kandidat.

Namun, terdapat pula lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai kewenangan melakukan penelitian dan verifikasi terhadap persyaratan calon sesuai aturan yang berlaku.

Perbedaan fungsi tersebut menjadi salah satu poin penting dalam perdebatan yang berkembang.

PDIP sebagai partai pengusung tidak secara otomatis menjadi pihak yang menentukan apakah seluruh dokumen kandidat memenuhi persyaratan administratif.

Polemik ini kemudian berkembang dari sekadar perdebatan mengenai dokumen pendidikan menjadi pembahasan mengenai mekanisme pencalonan.

Perjalanan Jokowi dari kontestasi wali kota, gubernur, hingga pemilihan presiden turut kembali disorot.

Meski demikian, pernyataan Megawati merupakan pandangan mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam proses pencalonan.

Sementara persoalan mengenai keabsahan ijazah tetap membutuhkan pembuktian berdasarkan dokumen dan proses hukum yang berlaku.

Masyarakat kini menunggu perkembangan perkara tersebut di pengadilan.

Bukti yang diajukan masing-masing pihak serta keputusan lembaga berwenang akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menjawab polemik yang telah berlangsung cukup panjang.

Dengan demikian, pernyataan Megawati menambah babak baru dalam perdebatan mengenai ijazah Jokowi.

Di tengah berbagai klaim yang beredar, kepastian mengenai perkara tersebut tetap harus mengacu pada fakta, bukti, dan keputusan hukum yang sah.