Pemerintah Keok! Menyerah Menghadapi Peretas, Para Petisi dan Politisi Angkat Bicara Terkait Kinerja Kominfo dan BSSN

AKURAT BANTEN - Peristiwa diretasnya Pusat Data Nasional (PDN) dengan ransomware hingga terdengar kabar terakhir pemerintah mulai "KEOK" menyerah menghadapi para peretas tersebut.

Perlu diketahui, Ransomware adalah sejenis program jahat, atau malware, yang mengancam korban atau situs pemerintah dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga meminta tebusan untuk dibayar.

Mengundang berbagai macam komentar yang mempertanyakan kinerja Kominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang merupakan instansi pemerintah Republik Indonesia membidangi Keamanan Informasi dan Keamanan Siber selama ini.

Baca Juga: Menyedihkan! Google, Microsoft dan Bytedance, Lebih Memilih Malaysia Dibandingkan Indonesia Untuk Investasi Sektor Teknologi

Salah seorang politisi senior asal Sulawesi Selatan Akbar Faizal, berharap dan himbauan lewat akun (X) pribadinya agar anak-anak muda Indonesia yang paham IT menyerang balik peretas, dikutip Akurat Banten dari unggahannya pada, Jumat (28/6/2024).

“Hai anak-anak hebat Indonesia yang paham IT, bantu negaramu. Hadapi pembajak Pusat Data Nasional itu, Serang balik mereka dan kembalikan data-data kita yang sering dimanfaatkan oleh banyak oknum untuk kepentingannya sendiri,” ucapnya.

Lalu bagaimana terkait permintaan peretas sejumlah uang, 8 juta dolar atau bila dirupiahkan Rp132 miliar?

“Soal permintaan para pembajak, biar diurus mereka yang pengalaman peras-memeras,” ujar Akbar.

Baca Juga: Heboh! Akibat Kanker Kelamin 4000 Meninggal, Setiap Hari 2 Orang Pria Kehilangan Alat Vitalnya di Amputasi

Selanjutnya SAFEnet selaku insiator petisi juga angkat bicara dan mempertanyakan kinerja Kominfo, dalam keterangan tertulisnya, menyoroti Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dianggap menjadi orang yang bertanggungjawab atas kejadian ini.

Banyak pihak menilai kinerja Kominfo dan BSSN tidak maksimal karena tidak mampu melindungi data dan informasi penting masyarakat Indonesia.

Seharusnya Kominfo dan BSSN segera mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia (SDM) yang selama ini menjaga keamanan siber negara.

“Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya, sudah seharusnya Kominfo juga bertanggung jawab terhadap serangan ransomware pada PDNS saat ini,” tulisnya.

Baca Juga: Wow! Nyaris Rp10 Triliun Transaksi Judi Online Untuk 5 Provinsi di Indonesia, Termasuk Banten

Karenanya para petisi, meminta Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur dan jangan jadikan data pribadi masyarakat Indonesia sebagai tumbal atas ketidakmampuan sistim dan SDM saat ini, sebagai pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut, segera meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini.