Ketua Apindo Terpilih diharapkan Bisa Mengurai Masalah UMK dan PPN di Tahun 2025

AKURAT BANTEN - DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Banten menggelar Musyawarah Provinsi (Muspro) ke-5 di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu, 18 Desember 2024.

Pembukaan Muswil tersebut juga dihadiri Ketua DPP Apindo, Shinta W. Kamdani, serta sejumlah pejabat Provinsi Banten yakni Asisten Daerah (Asda) II Setda Banten, M Yusuf, Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi, dan Kepala DPMPTSP Banten, Virgojanti.

Muspro Apindo ke 5 itu digelar untuk memilih ketua baru yang akan menjadi nahkoda di organisasi para pengusaha itu untuk lima tahun ke depan.

"Satu kali periodenya itu 5 tahun jadi hampir sama keberadaanya dengan provinsi Banten, terus biasanya memang didalam musyawarah provinsi ada agenda-agenda lain, tapi agenda utamanya adalah memilih atau menyusun kepengurusan," kata Ketua DPP Apindo Banten Yakub F Ismail, Rabu (18/12/24).

Baca Juga: Bakesbangpol Kabupaten Tangerang Gelar Bimtek Penerapan Nilai Pancasila

Yakub menjelaskan, akan ada dua orang yang nantinya di kukuhkan setelah pelaksanaan pemilihan, yakni ketua Apindo tahun 2024-2029 dan ketua dewan pengarah.

"Nah tentu kepengurusan ini kan ada ketua terpilih, tapi di Apindo ini bukan hanya ketua yang dipilih, itu bareng atau satu paket dengan ketua dewan pengarah," ungkapnya 

"Jadi fungsi organisasi di Apindo ini bukan hanya ketua, tapi dewan pengarah juga, mengarahkan mengapit pergerakan rencana kerja atau apapun yang akan dilakukan oleh ketua terpilih di tingkat provinsi," imbuhnya.

Mereka, kata Yakub, akan diberikan waktu selama satu bulan untuk menyusun kepengurusannya sebelum pelantikan.

Baca Juga: Jelang Nataru 2025, Harga Cabai hingga Bawang Meroket di Tangsel

"Rencananya mungkin diberikan waktu, karena dia selaku ketua formatur satu bulan untuk menyusun kepengurusannya terus nanti dilanjutkan ke pelantikan," cetusnya.

Pelantikan kepengurusan Apindo diharapkan menjadi momentum yang besar karena bersamaan dengan pelantikan Gubernur Banten.

"Dalam pelantikan ini, harapan kita satu momentum yang besar karena bersamaan dengan pelantikan Gubernur terpilih juga, supaya sinergitasnya lebih memberikan manfaat bagi organisasi ini terhadap dunia usaha dan dunia kerja," katanya.

Kata Yakub, industri adalah usaha yang lintas sektor dan memiliki banyak kriteria, tetapi ada dua secara umum yaitu padat modal dan padat karya.

Baca Juga: Dunia Terbalik, Suami Pergoki Istri Selingkuh Malah Dianiaya Hingga Patah Kaki, Kini Diselidiki Polisi

Selain itu, Yakub menilai, kenaikan upah minimum 6,5 persen ditambah sektoral dan ppn 12 persen yang akan berlaku semuanya di 1 Januari 2025 ini harus jadi pemikiran yang khusus dari pengurus terpilih bagaimana cara menyikapinya saat ini.

"Bagaimana ini bisa diurai kenaikan-kenaikan ini, entah melalui produktifitas, entah insentif dari pemerintah atau seperti apa, mangkanya mungkin kedepan, kerja daripada pengurus terpilih ini diawal-awal periode kerjanya bisa dua kali lipat bebanya, karena bagaimana industri di provinsi banten ini bisa survive dengan situasi yang serba melejit di tahun 2025," tandasnya.