AKUI KALAH CEPAT dari Damkar: KAPOLRI Ambil Langkah Berani, 110 Wajib Respons Kurang Dari 10 Menit!

AKURAT BANTEN – Isu kecepatan respons layanan publik kembali menjadi sorotan. Secara terbuka dan tanpa tedeng aling-aling, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui adanya fenomena yang membuat sebagian masyarakat merasa layanan Pemadam Kebakaran (Damkar) lebih cepat ditanggapi dibandingkan Polisi.

Pengakuan yang jujur ini menjadi titik tolak reformasi serius di tubuh Korps Bhayangkara. Dalam Apel Kasatwil di Cikeas, Bogor, pada Senin, 24 November 2025, Kapolri menegaskan bahwa institusinya kini tengah berbenah total demi mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin kecepatan layanan.

"Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke damkar karena damkar quick response-nya cepat..." – Pengakuan ini sebelumnya juga disampaikan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

Baca Juga: BAHAYA GANDA DI SABANG: 250 Ton Beras Ilegal Segel Jargon Swasembada! Mentan Amran Sulaiman Buru 'Aktor Utama' di Balik 'Kebobolan' FTZ

Merombak Total Layanan 110: Target Respons di Bawah 10 Menit!

Permasalahan utama terletak pada kecepatan tanggap (quick response time), yang berdasarkan standar PBB idealnya berada di bawah 10 menit. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sempat mengungkapkan bahwa respons Polri masih berada di atas batas tersebut, sebuah rapor merah yang harus segera diperbaiki.

Untuk menjawab tantangan ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti fokus utama: penyempurnaan layanan hotline 110 milik Polri.

“Saya kira dengan layanan 110 tadi yang nanti akan kita sempurnakan, harapan kita setiap laporan yang masuk bisa direspons cepat,” kata Kapolri. “Cukup dengan memencet 110 sehingga ini yang sekarang sedang kita lakukan perbaikan, sehingga kemudian masyarakat yang melaporkan tidak kecewa.”

Peningkatan kualitas hotline 110 ini bukan sekadar tambal sulam, melainkan upaya fundamental untuk memastikan setiap kebutuhan layanan polisi dapat ditindaklanjuti secara cepat. Optimalisasi layanan digital ini diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dan mencapai target respons di bawah 10 menit.

Baca Juga: Kurir Ekstasi yang Kabur di Tol Sumatra Akhirnya Diciduk di Tangerang, Bareskrim Bongkar Jejak Jaringan Besar Lintas Provinsi

Propam Turun Tangan: Barcode Pengawasan Tersebar Luas
Tak hanya berfokus pada kecepatan layanan, Kapolri juga mengambil langkah tegas untuk mengatasi isu integritas dan perilaku anggota di lapangan. Listyo Sigit mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Langkah inovatif yang diterapkan adalah dengan menyebar barcode pengawasan di berbagai lokasi publik.

"Hampir di semua tempat itu kita tempel pengawasan, sehingga begitu masyarakat melihat ada polisi yang mungkin melakukan pelanggaran bisa langsung lapor dan harus segera ditindaklanjuti," jelas Kapolri.

Di mana saja barcode ini dipasang?
• Halte
• Ruang Hotel
• Lift
• Dan berbagai fasilitas publik lainnya

Dengan sistem ini, masyarakat hanya perlu memindai (scan) barcode tersebut, melaporkan pelanggaran, dan Propam akan langsung menindaklanjuti. Ini adalah sinyal kuat bahwa Polri tidak akan mentolerir perilaku menyimpang dan serius dalam melakukan perbaikan internal.

Baca Juga: Tiga WNA Nigeria Diduga Jalankan Aksi Penipuan Online di Jakarta Pusat

Wajah Polri Ada di Layanan Publik
Pengakuan jujur dari pucuk pimpinan Polri ini merupakan momentum penting. Sejalan dengan Kapolri, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebelumnya telah menekankan bahwa pelayanan publik adalah hal paling fundamental dan merupakan "wajah" Polri di mata masyarakat.

Dedi Prasetyo memaparkan data mengejutkan: 62 persen permasalahan Polri berada di tingkat Polsek, Polres, dan Polda.

“Apabila pelayanan publik kami baik, karena 62 persen permasalahan kami di tingkat Polsek, Polres, dan Polda, kalau ini bisa diselesaikan, maka 62 persen permasalahan polisi itu bisa kami selesaikan,” tukasnya.

Langkah-langkah yang diambil oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini menunjukkan komitmen untuk membalikkan narasi. Dari sekadar "lambat dari Damkar," institusi ini bertekad menjadi lembaga yang cepat, responsif, dan terpercaya dengan memperbaiki quick response time 110 dan memperketat pengawasan melalui partisipasi publik.

Reformasi ini dinilai krusial, mengingat kepercayaan masyarakat adalah modal utama bagi Korps Bhayangkara dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban (**)