BENCANA EKOLOGI BATANGTORU: Ketika Emas Dinikmati Korporasi, Bencana Ditanggung Rakyat

• Sorotan Tajam: Banjir Batangtoru Bukan Lagi Bencana Alam Biasa, Melainkan Tragedi Ekologis.

AKURAT BANTEN-Bencana banjir yang melanda Batangtoru, Tapanuli Selatan (Tapsel), telah berulang kali terjadi, namun dampaknya kian dahsyat.

Ini bukan sekadar air meluap, melainkan sebuah tragedi ekologis di mana masyarakat lokal harus menanggung akibat dari eksploitasi kekayaan alam di hulu.

Di tengah hutan, jauh dari permukiman, beroperasi raksasa penambangan emas, PT Agincourt Resources (AAR ), pengelola Tambang Emas Martabe.

Mereka sibuk meraup emas dari perut bumi, sementara di hilir, masyarakat Batangtoru dipaksa menghadapi luapan air bercampur lumpur, kehilangan harta, dan dihantui trauma.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ancam 'Bekukan' Bea Cukai Jika Gagal Reformasi: Batas Waktu 1 Tahun!

Di Balik Tambang Emas: Siapa yang Untung, Siapa yang Buntung? 

Kepemilikan PT Agincourt Resources perlu dicermati, sebab di sinilah letak jantung dari pertanggungjawaban korporasi:

Pemilik Mayoritas (95%): Grup Astra Internasional.

PT Danusa Tambang Nusantara, anak perusahaan dari PT Pamapersada Nusantara (PAMA) dan PT United Tractors Tbk, yang merupakan bagian integral dari Grup Astra Internasional, menguasai nyaris seluruh saham (95%) PT AAR.

Saham Daerah (5%): Pemerintah Tapsel dan Sumut.

Sisa 5% saham dimiliki oleh PT Artha Nugraha Agung (ANA), sebuah BUMD yang di dalamnya terdapat saham Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (70%) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (30%).

Artinya, sebagian besar keuntungan dari emas Batangtoru mengalir ke korporasi raksasa. Sementara itu, 100% dampak buruk ekologis dan sosial (banjir, longsor, kerusakan lingkungan) harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah daerah yang hanya memiliki saham minoritas.

Baca Juga: SKANDAL AUDIT INTERNAL PBNU: Dugaan TPPU Rp100 Miliar dan Jejak Uang Panas di Tahun Politik!

Batangtoru Cermin Bencana Tapanuli

Bencana di Batangtoru, Tapsel, memiliki resonansi yang sama dahsyatnya dengan tragedi yang belum lama ini melanda kawasan Tapanuli.

Tapanuli Tengah dan Sibolga juga dilanda banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan kerugian besar: korban jiwa, hilangnya harta benda, dan lumpuhnya fasilitas umum. Pola bencana yang terjadi serupa: kerusakan di hulu akibat deforestasi dan perubahan tata ruang lahan memicu bencana yang menghancurkan di hilir.

Baca Juga: OPINI, Aksi Korektif Istana: Rehabilitasi Eks Dirut ASDP, Menegaskan Batasan antara Risiko Bisnis dan Korupsi!

Suara Kritis WALHI: Lingkungan Hancur, Siapa Bertanggung Jawab?

Kerusakan lingkungan di kawasan Tapanuli, terutama di ekosistem Batangtoru yang dikenal sebagai habitat penting satwa endemik seperti Orangutan Tapanuli, sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan.

Organisasi lingkungan hidup seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) telah berulang kali menyoroti bahaya eksploitasi di kawasan hulu.

"Banyak lingkungan yang rusak dan hancur, bukan hanya karena faktor alam, tetapi karena aktivitas yang merusak daya dukung ekosistem. Deforestasi masif dan penambangan di kawasan sensitif adalah 'bom waktu' yang meledak menjadi bencana banjir bandang. Pemerintah dan korporasi harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan ini," tegas salah satu pegiat lingkungan.

 Baca Juga: HEBOH! Rekaman CCTV Perselingkuhan Inara Rusli dengan Rekan Bisnis Beredar: Manajer Ungkap Kondisi Mental dan Keputusan Mengejutkan Ini

Pertanyaan Krusial: Evaluasi Total Tambang Emas Martabe

Tragedi Batangtoru menuntut sebuah pertanyaan mendasar: Apakah manfaat ekonomi dari penambangan emas sebanding dengan kerugian ekologis dan sosial yang ditanggung masyarakat lokal?

Mendesak dilakukan evaluasi total terhadap izin, operasional, dan dampak lingkungan dari PT Agincourt Resources di Batangtoru. Pemerintah daerah dan pusat harus memastikan bahwa keuntungan korporasi tidak berdiri di atas air mata dan penderitaan rakyat.

Sudah saatnya, raup untung korporasi emas tidak lagi berarti tanggung bencana bagi masyarakat Batangtoru (**)