Pesantren dengan 1.000 Santri Kini Bisa Bangun Dapur MBG Sendiri, Cek Ketentuannya

AKURAT BANTEN - Kementerian Agama membuka kesempatan bagi pondok pesantren untuk mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri dengan sistem layanan yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pesantren.

Wakil Menteri Agama Romo H.R. Muhammad Syafii menjelaskan bahwa pesantren yang memiliki lebih dari 1.000 santri diperbolehkan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sendiri melalui pengajuan yayasan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk mempercepat penyaluran MBG sekaligus memperluas cakupan penerima manfaat di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.

"Tadi kita sudah sepakat bahwa untuk percepatan penerimaan MBG di pondok pesantren maka pesantren yang jumlah santrinya seribu ke atas itu bisa langsung membangun SPPG sendiri," ujar Romo Syafii.

Baca Juga: Kecewa Berat Gugatan Ijazah Jokowi di PTUN Jakarta Dihentikan Sebelum Masuk Pokok Perkara

Wamenag menuturkan, satu dapur MBG nantinya dapat melayani hingga 3.000 penerima manfaat.

Oleh sebab itu, pesantren dengan jumlah santri di bawah 1.000 diperbolehkan bekerja sama dengan pesantren atau sekolah lain di wilayah sekitarnya melalui pola layanan gabungan.

"Kalau kemudian ada beberapa pesantren yang tidak mencapai seribu santri, bergabung dengan sekolah-sekolah yang lain itu juga diperkenankan. Yang penting tidak boleh di bawah seribu," katanya.

Menurut Wamenag, pesantren yang telah memiliki fasilitas dapur tidak perlu membangun ulang dari awal.

Baca Juga: Rupiah Tembus Rp17.500 per Dolar AS, IHSG Ikut Anjlok ke Zona Merah

Dapur yang sudah tersedia hanya perlu disesuaikan dengan standar kebersihan, sanitasi, pengolahan limbah, hingga pemenuhan gizi sesuai ketentuan dari BGN.

Ia juga menyebut dukungan pembiayaan pembangunan maupun renovasi dapur telah dibicarakan bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Jadi tinggal di-update saja tentang higienisnya, IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)-nya, pemenuhan keseimbangan protein, gizi dan sebagainya. Jadi memang adaptif," ujar Wamenag.

Selain itu, sistem layanan MBG di pesantren juga dibuat lebih lentur dengan menyesuaikan budaya santri.

Baca Juga: Iran Siap Kirim Uranium ke Negara Ketiga Tetapi Tolak Tunduk pada AS

Pola makan prasmanan tetap diperbolehkan, penggunaan ompreng tidak diwajibkan untuk semua pesantren, dan jadwal distribusi makanan bisa disesuaikan dengan tradisi puasa sunnah Senin dan Kamis.

Namun demikian, standar kebersihan serta keamanan pangan tetap wajib mengikuti aturan dari BGN.

"Begitu juga dengan jadwal pemberian MBG itu kan biasanya diberikan siang, tapi di pesantren itu kan ada tradisi puasa Senin Kamis, itu juga bisa dimasak siang hari untuk dimakan pada saat berbuka," katanya.

Romo Syafii menambahkan, keberadaan dapur MBG di pesantren juga diperkirakan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pengelolaan SPPG dapat melibatkan tenaga kerja dari lingkungan pesantren, mulai dari warga sekitar, keluarga ustaz, hingga anak kiai untuk membantu operasional dapur dan distribusi makanan.

"Awalnya mereka ini cuma penerima manfaat. Ke depan mereka akan bertransformasi dari menerima manfaat, menjadi mengelola dapur sendiri. Kan butuh tenaga kerja, di pesantren itu Sudah biasa juga ada yang masak. Jadi mereka ini yang tadinya masak, misalkan tidak dapat insentif, ketika ada ditransformasi menjadi relawan SPPG, satu orang bisa dapat 2 juta rupiah." ujar Romo Syafii.

Kementerian Agama pun terus mendorong percepatan sekaligus penyesuaian tata kelola program tersebut.

Saat ini Kemenag bersama BGN sedang memperkuat sinkronisasi data penerima manfaat, memperluas titik layanan SPPG, meningkatkan sosialisasi program, serta menyiapkan pembaruan petunjuk teknis pelaksanaan MBG di lingkungan pesantren.

***