GEGARA APBN! Atalia Praratya Diserbu Santri di Rumah Pribadi: Tuntut Pemecatan karena Dinilai 'MELUKAI' Hati Korban Bencana!
AKURAT BANTEN– Politikus Partai Golkar, Atalia Praratya, dihantam gelombang protes keras dari komunitas santri.
Ratusan massa dari Forum Santri Nusantara Bandung Raya menggelar aksi demonstrasi di depan kediaman pribadi Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Aksi ini adalah reaksi atas pernyataan Atalia yang dinilai 'tidak sensitif' dan 'melukai empati publik' terkait usulan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo yang ambruk.
Massa dengan tegas menuntut pemecatan Atalia Praratya dari jabatannya sebagai wakil rakyat!
Duka Mendalam, Amarah Memuncak: Klaim Negara Abai Kewajiban!
Di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, para santri membentangkan spanduk dan poster berisi kecaman tajam.
Inti dari kemarahan mereka adalah sorotan Atalia terhadap rencana kucuran dana APBN, yang bagi santri, adalah kewajiban mutlak negara, bukan 'hadiah' yang perlu dipertanyakan akuntabilitasnya secara berlebihan.
Seorang orator vokal menuding pernyataan istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, itu mencederai empati dan gagal memahami peran negara terhadap lembaga pendidikan keagamaan.
"Kami menyampaikan duka mendalam atas musibah di Pondok Pesantren Al Khoziny yang menelan korban jiwa para santri," ujar sang orator di depan rumah keluarga Atalia.
"Namun, kami juga menyesalkan pernyataan Ibu Atalia yang menyoroti rencana penggunaan APBN untuk membangun kembali pesantren tersebut!"
Massa menegaskan bahwa negara, berdasarkan amanat konstitusi, wajib membiayai pendidikan agama. Sorotan Atalia dituding menciptakan stigma negatif terhadap pesantren.
"Penggunaan APBN bukanlah hadiah, tetapi tanggung jawab negara terhadap warga yang menjadi korban bencana!" tegas sang orator, menandaskan bahwa musibah tidak seharusnya disikapi dengan keraguan bantuan.
Baca Juga: Ekspor Udang RI Terancam! Skandal Radioaktif Cesium-137 di Cikande Bikin Amerika Serikat Khawatir
Fakta di Balik Aksi: Solidaritas Santri dan Bahaya Generalisasi
Koordinator aksi, Riki Ramdan Fadila, mengungkap bahwa gerakan ini murni lahir dari solidaritas mendalam dan keresahan komunitas santri.
1. Mempertaruhkan Legalitas dan Citra Pesantren
Riki menilai, pernyataan anggota legislatif tersebut telah membentuk opini negatif yang merugikan dan berpotensi merusak citra dunia pesantren secara luas.
"Aksi hari ini adalah bentuk solidaritas terhadap Pesantren Al Khoziny yang sedang dipertaruhkan legalitasnya oleh negara," ucap Riki kepada awak media. "Pernyataan yang muncul dari legislatif telah membentuk opini seolah-olah terjadi pelanggaran berat di tubuh pesantren tersebut."
2. Ketimpangan Sorotan: 'Mengapa Pesantren Jadi Sasaran?'
Santri merasa ada ketidakadilan dan generalisasi dalam sorotan publik terhadap kasus ini. Riki mempertanyakan mengapa isu dugaan pelanggaran di pesantren begitu cepat disorot, sementara kasus-kasus besar lain terkesan lambat ditindak.
"Kalau bicara soal pelanggaran berat, apa kabar dengan tragedi Kanjuruhan? Apa kabar pelanggaran HAM yang belum terselesaikan? Hal-hal besar itu seringkali tak ditindak tegas, tapi mengapa pesantren justru yang menjadi sasaran?" ketusnya, menuntut keadilan.
'Tanggung Jawab Negara vs Akuntabilitas Publik': Kontroversi Pernyataan Atalia
Lantas, apa sebetulnya pernyataan Atalia Praratya yang memantik amarah Forum Santri Nusantara?
Pada Jumat, 10 Oktober 2025, Atalia memang mengeluarkan pernyataan resmi yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana negara, khususnya APBN untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny.
Baca Juga: Bukan KTT Gaza, Mic Panas' Bocorkan Obrolan Prabowo-Trump: Eric dan Don Jr Paling Disorot Dunia
Atalia: Khawatirkan Kecemburuan Sosial dan Keadilan
Atalia tidak menolak tanggung jawab negara, namun ia menekankan bahwa bantuan harus dikaji secara hati-hati agar kebijakan publik tetap adil dan transparan.
"Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," ujar Atalia kala itu.
Ia lantas menggarisbawahi kegelisahan publik terkait potensi ketidakadilan, di mana lembaga yang diduga lalai justru menerima bantuan, sementara pihak lain yang juga tertimpa musibah (seperti sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat umum) tidak mendapat perlakuan yang setara.
"Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” pungkas Atalia, menegaskan tujuannya adalah keadilan alokasi bantuan publik.
Sayangnya, niat Atalia untuk memastikan akuntabilitas ini justru ditangkap oleh komunitas santri sebagai bentuk ketidakpercayaan negara terhadap lembaga pesantren dan melukai perasaan solidaritas mereka (**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
