Pemerintah Bayarkan Iuran BPJS Kesehatan 146 Juta Jiwa di 2026, Sri Mulyani Sebut Anggaran Capai Rp69 Triliun

AKURAT BANTEN - Pemerintah memastikan akses layanan kesehatan tetap menjadi prioritas pada 2026. Melalui Kementerian Keuangan, negara akan menanggung iuran BPJS Kesehatan untuk 146,4 juta jiwa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, alokasi ini mencakup pembiayaan penuh bagi 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI), serta subsidi bagi 49,6 juta peserta kelas III.

"96,8 juta jiwa yang dibayar oleh APBN dan yang mereka kelas III, tapi belum membayar penuh itu juga ditambahkan, yaitu 49,6 juta jiwa, totalnya Rp69 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta pada Jumat 15 Agustus 2025.

Baca Juga: Viral Dugaan 3 WNI yang Nyaris Diculik Oknum Perdagangan Orang di Kamboja, Mulanya Dijanjikan Kerja RestoWNI

“Ini besar sekali, totalnya 96 juta, plus 49,6 yang dibayar penuh oleh APBN atau yang dibayar sebagian oleh APBN,” lanjutnya.

Selain pembiayaan BPJS, pemerintah juga menyiapkan total anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun dalam RAPBN 2026.

Anggaran ini diarahkan untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat, mulai dari operasional fasilitas kesehatan, program makanan bergizi gratis bagi 7,4 juta ibu hamil dan balita senilai Rp24,7 triliun, hingga jaminan kesehatan bagi ASN, TNI, dan Polri dengan nilai Rp13,3 triliun.

Lebih jauh, pemerintah juga tetap fokus pada program pengendalian dan pencegahan penyakit.

Dana akan digunakan untuk pengadaan vaksin, imunisasi, skrining kesehatan, serta penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis.

Tak hanya itu, layanan pemeriksaan kesehatan gratis juga disediakan untuk 130 juta orang dengan anggaran senilai Rp2,6 triliun.

Baca Juga: Preman Palak Pedagang Buah untuk Hajatan Nikah, Polisi Ringkus dalam Hitungan Jam

Dukungan kesehatan di daerah juga menjadi perhatian. Pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp2,9 triliun khusus penanganan stunting.

Sementara di sektor infrastruktur kesehatan, pemerintah mengalokasikan Rp16,3 triliun untuk operasional 10.224 puskesmas dan 6.435 balai keluarga berencana.

Melalui transfer ke daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk layanan kesehatan mencapai Rp41,5 triliun, ditambah Rp10,9 triliun untuk mendukung layanan rumah sakit yang dikelola Kementerian Pertahanan.***