KLH Sidak PT Vopak Indonesia Usai Kebocoran Gas, Siapkan Gugatan dan Proses Pidana
AKURAT BANTEN - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Vopak Indonesia di Kota Cilegon, Banten, menyusul insiden dugaan kebocoran gas yang menyebabkan puluhan warga mengalami gangguan kesehatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun kasus tersebut tidak berhenti pada penanganan darurat, tetapi berlanjut ke proses hukum pidana dan gugatan perdata.
Insiden bermula pada Sabtu (31/1/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Warga di sekitar kawasan industri PT Vopak Indonesia dikejutkan dengan kemunculan asap berwarna oranye yang mengepul dari area perusahaan jasa penyimpanan bahan kimia tersebut.
Baca Juga: Ancaman Diam-diam dari Meja Makan, Virus Nipah Bisa Menyebar Lewat Buah dan Minuman Sehari-hari
Tak lama berselang, sejumlah warga mengeluhkan sesak napas, pusing, hingga iritasi, sehingga memicu kepanikan.
Aparat gabungan dari kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan pemeriksaan awal di lokasi tersebut.
Perusahaan disebut segera melakukan langkah mitigasi dengan mengamankan area serta menghentikan aktivitas tertentu.
Baca Juga: Laksa Tangerang Bertahan di Tengah Sepi: Cerita Ismail, Pedagang Turun-Temurun Sejak 2011
DLH Kota Cilegon juga melakukan pengukuran kualitas udara dan menyatakan kondisi emisi telah kembali netral beberapa saat setelah kejadian.
Meski situasi dinyatakan aman, data awal mencatat sedikitnya 56 orang warga terdampak dan sempat mendapatkan penanganan medis.
Polres Cilegon kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti insiden tersebut.
Merespons kejadian itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq turun langsung melakukan sidak dan koordinasi lintas instansi.
Ia mengapresiasi langkah cepat perusahaan dalam mengantisipasi dampak awal, khususnya penanganan masyarakat terdampak.
"Yang pertama kita mengucapkan terima kasih atas kecepatan gerak dari teman-teman perusahaan dalam mengantisipasi ini dan melakukan penanganan serius pada masyarakat yang terdampak," ujar Hanif.
Namun demikian, Hanif menegaskan bahwa kejadian tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum.
Ia menyebut paparan terhadap puluhan warga telah memenuhi unsur pidana lingkungan hidup.
Baca Juga: Tetap Jalan Saat Puasa, Skema MBG Ramadan 2026 Diatur: Siswa Muslim Dapat Menu Kering
"Sudah ada paparan terhadap 56 orang. Itu menjadi alat bukti yang sangat cukup untuk menggeser ke Pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, karena kelalaian yang menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat harus ada konsekuensi hukumnya," tegasnya.
KLH memastikan akan mendukung penuh penyelidikan yang dilakukan Polres Cilegon. Selain proses pidana, pemerintah juga menyiapkan gugatan perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 87 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan masyarakat.
"Ini bukan delik aduan, ini delik pidana. Tidak perlu ada yang melapor karena alat buktinya sudah ada. Gugatan perdata juga akan segera kami lakukan," kata Hanif.
Dalam sidak tersebut, KLH juga memerintahkan DLH Kota dan Kabupaten Cilegon untuk melakukan review menyeluruh terhadap persetujuan lingkungan, khususnya aktivitas penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3).
Evaluasi akan mencakup aspek teknis penyimpanan hingga pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.
Hanif menegaskan, kasus ini akan menjadi pembelajaran penting secara nasional. Ke depan, seluruh fasilitas penyimpanan B3 di Indonesia akan diwajibkan melengkapi dan memperketat persyaratan lingkungan, termasuk pengelolaan limbahnya, guna mencegah kejadian serupa terulang.
"Jadi itu memang karena kelalaian dan menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat, itu dampaknya, memang harus ada konsekuensi hukum," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
