Diam-Diam Indonesia dan AS Bangun Aliansi Pertahanan, China Kini Waspada

AKURAT BANTEN - AS baru saja mengamankan kesepakatan strategis yang memberinya akses lebih besar ke salah satu jalur laut paling vital di dunia, yakni Selat Malaka.

Di saat bersamaan, Indonesia tampaknya menemukan mitra baru untuk memperkuat pertahanannya menghadapi meningkatnya pengaruh China di kawasan.

Pada 13 April lalu, Indonesia dan AS resmi menandatangani perjanjian Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama yang oleh Pentagon disebut akan menjadi "kerangka panduan untuk memajukan kerja sama pertahanan bilateral."

Perjanjian tersebut dibangun di atas tiga fokus utama, yaitu peningkatan kapasitas, pelatihan militer, dan kerja sama operasional.

Baca Juga: Fakta Menarik Rio, Panda Raksasa Pertama yang Lahir di Indonesia

Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar sekaligus negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, kini juga tengah mempertimbangkan surat pernyataan niat yang memungkinkan akses AS ke wilayah udaranya dalam kondisi tertentu, baik untuk operasi darurat maupun transit reguler.

Meski detail lengkap dari kesepakatan April tersebut belum banyak diungkap, tantangan sebenarnya tentu terletak pada implementasi nyata di lapangan.

Namun di tengah meningkatnya pengaruh China, baik Washington maupun Jakarta sama-sama memiliki kepentingan untuk mempererat hubungan pertahanan menjadi kemitraan jangka panjang.

"Indonesia membutuhkan teman, seperti halnya kita semua," kata James Holmes, Ketua JC Wylie bidang Strategi Maritim di US Naval War College. 

Baca Juga: Indonesia Siap Masuk Era Nuklir? UGM dan BRIN Kembangkan Reaktor Mini untuk Target Net Zero 2060

"Akses timbal balik membantu kita melakukan perlawanan bersama terhadap agresi China."

Perhatian utama tentu tertuju pada Selat Malaka. Jalur laut yang berada di antara Malaysia dan Pulau Sumatra itu menjadi penghubung tercepat antara Asia Timur dan Samudra Hindia.

Karena itulah, Selat Malaka menjadi salah satu rute pelayaran paling sibuk di dunia yang menghubungkan ekonomi besar Asia seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan dengan Eropa serta Afrika.

Sekitar 23,2 juta barel minyak melintasi selat tersebut setiap hari atau hampir 29 persen dari total lalu lintas minyak laut global.

Pada tahun lalu saja, lebih dari 102.500 kapal tercatat melewati perairan strategis itu.

Bagi China, Selat Malaka memiliki arti yang sangat penting karena hampir dua pertiga perdagangan maritimnya, termasuk sekitar 80 persen impor minyak, bergantung pada jalur tersebut.

Selama ini Indonesia dikenal menjalankan politik luar negeri non-blok, meski memiliki hubungan ekonomi yang cukup erat dengan China.

Karena itu, kerja sama pertahanan terbaru dengan AS menunjukkan adanya perubahan arah geopolitik yang cukup signifikan menuju Washington.

Kondisi ini tentu membuat Beijing tidak nyaman, namun sikap China sendiri dinilai turut mendorong Jakarta mengambil langkah tersebut.

Salah satu pemicunya adalah klaim China terhadap wilayah di sekitar Kepulauan Natuna yang sebenarnya merupakan bagian sah Indonesia. H

ingga 2015, Beijing tetap mempertahankan klaim yang sulit dibuktikan atas wilayah tersebut.

Selain itu, China juga belum mengakui hak Indonesia atas zona ekonomi eksklusif di Laut China Selatan sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Beijing bahkan terus mengklaim memiliki hak atas " wilayah penangkapan ikan tradisional " di zona ekonomi eksklusif Indonesia meski tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat.

Dengan menggunakan garis sepuluh titik, China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan dan rutin memasuki wilayah perairan Indonesia menggunakan "kapal laut biru" yang merupakan armada nelayan milisi maritim serta Penjaga Pantai China atau "kapal laut putih".

Pemerintah Indonesia dinilai cukup lambat membaca arah ekspansi Beijing terhadap 17.508 pulau yang dimilikinya.

Holmes mengungkapkan bahwa pada 2012 ia pernah berbicara di sebuah institut di Paris dan mendengar seorang diplomat Indonesia meremehkan agresivitas China terhadap Filipina di Scarborough Shoal.

"Lihat petanya," kata pakar maritim itu, merujuk pada perluasan wilayah China ke selatan melalui perairan yang diperebutkan itu. 

"Sudah jelas sejak dulu bahwa Beijing akan meluas ke selatan. Dan memang demikianlah yang terjadi," jelasnya.

Untuk menghadapi tekanan China di Laut China Selatan dan menjaga wilayah perairannya, Indonesia menjalankan strategi yang tampaknya memiliki tiga pendekatan utama.

Pertama, Jakarta mencoba meredakan ketegangan dengan Beijing melalui pendekatan diplomatik dan penggunaan bahasa yang lebih akomodatif dalam hubungan resmi.

Contohnya terjadi pada November 2024 ketika Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk bersama-sama mengembangkan Laut Natuna Utara.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bentuk kompromi penting yang sebelumnya belum pernah disampaikan secara resmi oleh Jakarta.

Langkah kedua adalah penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia secara ilegal.

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia berkali-kali menyita hingga menenggelamkan kapal penangkap ikan ilegal, termasuk kapal asal China yang memasuki wilayah perairannya tanpa izin.

Sementara strategi ketiga dilakukan dengan memperluas kerja sama militer bersama negara-negara mitra seperti Australia, Jepang, India, dan Prancis.

Kini, Indonesia juga semakin dekat dengan AS yang dikenal sebagai kekuatan militer terbesar di dunia.

Bagi Washington, kesepakatan pertahanan dengan Indonesia juga memiliki nilai strategis yang besar.

Selama lebih dari dua abad, AS dikenal konsisten menjaga kepentingan globalnya melalui penguasaan jalur perdagangan dan keamanan maritim.

Dengan adanya akses yang lebih kuat di sekitar Selat Malaka, posisi AS kini semakin penting di kawasan Indo-Pasifik, sementara China menjadi pihak yang paling dirugikan oleh perkembangan tersebut.