Bahlil Pastikan Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Tak Naik, Ini Perintah Langsung Prabowo

AKURAT BANTEN - Pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak akan mengalami kenaikan meski harga minyak dunia terus berfluktuasi dan sejumlah BBM non-subsidi mengalami penyesuaian harga.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVIII HIPMI di Bandar Lampung, Rabu (10/6).

Menurut Bahlil, keputusan mempertahankan harga energi bersubsidi merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi dan ketidakpastian global.

"BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan. Itu perintah Bapak Presiden," ujar Bahlil.

Baca Juga: Selat Hormuz Lumpuh 95 Persen, Mengapa Harga Minyak Dunia Tak Kunjung Meledak?

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat setelah PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga sejumlah BBM non-subsidi, termasuk Pertamax dan Pertamax Green, yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026.

Bahlil menjelaskan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat meskipun tekanan terhadap sektor energi global terus meningkat.

Harga minyak mentah dunia yang bergerak naik akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi menambah beban impor energi dan meningkatkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski demikian, pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar, serta LPG subsidi 3 kilogram agar tidak menambah beban masyarakat.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Strategi Diplomasi Indonesia Hadapi Geopolitik Dunia yang Kacau

Kebijakan ini dinilai penting karena Pertalite masih menjadi pilihan utama masyarakat di berbagai daerah, sementara LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan pokok rumah tangga dan pelaku usaha mikro.

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi.

Sebab, kenaikan harga energi biasanya berdampak langsung terhadap biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok.

Selain memastikan stabilitas harga energi bersubsidi, Bahlil juga menegaskan pemerintah tengah mengarahkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) agar lebih berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Pemerintah Gandeng Nokia dan NVIDIA, Indonesia Siap Jadi Kekuatan Baru AI Dunia

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai Menteri ESDM, Bahlil mengaku mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo untuk memastikan pengelolaan sektor energi dan pertambangan berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat.

"Pengelolaan ekonomi yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara dan kepentingan rakyat yang merujuk pada semangat Pasal 33 UUD 1945," katanya.

Bahlil menilai arah kebijakan tersebut juga sejalan dengan semangat HIPMI dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional dan menciptakan pengusaha-pengusaha pribumi yang kuat.

Baca Juga: Persiapan Haji 2027 Resmi Dimulai, Kemenhaj Siapkan Transformasi Besar Pelayanan Jemaah

Karena itu, pemerintah ingin memastikan manfaat pengelolaan SDA tidak hanya dinikmati oleh kelompok usaha besar, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkembang.

Menurut dia, pemerintah tetap menjaga keberlangsungan investasi dan pelaku usaha besar, namun pada saat yang sama berupaya menciptakan rantai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

"Kita ingin yang kaya tetap kita jaga, tetapi juga harus menarik yang menengah dan kecil. Kalau HIPMI pengusaha kecil terus, kapan besarnya?" ujar Bahlil.

Ia menambahkan, kolaborasi antarpelaku usaha menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Menhan Sjafrie Tinjau Proyek Mobil Nasional di Subang, Target Produksi 300 Ribu Unit per Tahun

"Mendorong yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, dan yang besar saling memperkuat. Di situlah esensi kolaborasi," katanya.

Sementara itu, pemerintah terus memantau perkembangan pasar energi internasional dan situasi geopolitik global yang berpotensi memengaruhi pasokan serta harga minyak dunia.

Langkah antisipatif juga disiapkan untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG bagi masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika pasar energi global.

***