Dialog Pancasila di UGM Ricuh hingga Diskusi Bubar, Ini Kronologi Lengkapnya

Viona Sebastian Nolani | 16 Juni 2026, 20:37 WIB

Ratusan mahasiswa UGM menggelar aksi protes dalam dialog Pancasila hingga forum berakhir ricuh dan dihentikan. (Tangkapan Layar)

AKURAT BANTEN - Dialog publik bertajuk 'Pancasila Pemersatu Bangsa' atau 'Kopdar Bareng Mas Dar' yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berakhir ricuh pada Senin (15/6/2026) malam.

Aksi penolakan dari ratusan mahasiswa membuat forum diskusi tersebut terhenti sebelum selesai.

Dalam kegiatan itu hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko sebagai narasumber.

Diskusi semula berjalan normal sesuai agenda.

Namun, sekitar 30 hingga 40 menit setelah acara dimulai, ratusan mahasiswa mendatangi panggung dan membentangkan berbagai spanduk berisi penolakan terhadap kehadiran para pejabat tersebut.

Aksi protes yang berlangsung di dalam forum kemudian memicu ketegangan.

Situasi semakin memanas hingga penyelenggara memutuskan menghentikan jalannya diskusi.

Beberapa gelas plastik sempat dilemparkan ke arah area acara.

Saat kondisi tidak lagi kondusif, ketiga pejabat pemerintah dievakuasi keluar dari kawasan GIK UGM.

Di luar lokasi, massa mahasiswa kembali menghadang rombongan pejabat yang meninggalkan area kampus.

Nusron Wahid dan Sudaryono sempat berupaya berdialog langsung dengan mahasiswa untuk menjelaskan pandangan pemerintah.

Namun, dialog tersebut tidak menghasilkan kesepahaman.

Mahasiswa menilai jawaban yang diberikan belum menjawab persoalan yang mereka pertanyakan.

Ketika kedua pejabat meninggalkan lokasi dengan pengawalan aparat keamanan, sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM, Tiyo Ardianto, menilai kampus seharusnya tetap menjadi ruang yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan menjadi tempat legitimasi bagi pihak yang dianggap mengabaikan aspirasi publik.

"Penjilat memang tidak layak dapat tempat di kampus rakyat. Dialog sesudah kezaliman terjadi itu bukan diskusi, tetapi sosialisasi," kata Tiyo, Selasa (16/6/2026), mengutip Beritasatu.

Pandangan serupa disampaikan Mesa, perwakilan Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM.

Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan dan sikap pemerintah.

"Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan banyak hal yang sekarang terjadi," tegas Mesa, dikutip dari Detik Jogja.

Menurut Mesa, gesekan yang terjadi selama aksi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam praktik demokrasi, terutama ketika kritik dinilai tidak lagi mendapat respons yang memadai dari pemerintah.

"Gesekan-gesekan yang terjadi tadi justru memang hal yang wajar dalam negara demokrasi, yang saat ini mereka tidak hanya bisa dibisiki, tapi memang harus diteriaki," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa aksi kejar-kejaran terhadap para pejabat terjadi karena mahasiswa merasa tidak memperoleh jawaban yang mereka harapkan dalam dialog tersebut.

"Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka," tegasnya.

Di sisi lain, Nusron Wahid menyayangkan diskusi yang sedianya menjadi ruang pertukaran gagasan antara pemerintah dan civitas academica tidak dapat berlangsung hingga selesai.

Ia menegaskan kehadiran para pejabat dalam forum tersebut dilakukan secara resmi dan telah memperoleh izin dari pihak kampus.

"Kami dari pemerintah sudah menyiapkan diri untuk memang siap untuk di-bully, siap dicaci maki di hadapan siapa pun karena itulah konsekuensi daripada jabatan," ujarnya.

Nusron menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan siap berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Namun, menurutnya, kesempatan untuk berdialog tidak dapat berjalan optimal karena aksi penolakan yang terjadi selama acara berlangsung.

Insiden di UGM ini kembali memunculkan perdebatan mengenai peran kampus dalam kehidupan demokrasi.

Mahasiswa menilai kampus harus tetap kritis dan berpihak pada kepentingan rakyat, sementara pihak lain berpendapat bahwa perguruan tinggi juga perlu menjadi ruang dialog yang terbuka bagi semua pihak, termasuk pemerintah, agar pertukaran gagasan dapat berlangsung secara langsung dan konstruktif.

***