Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa Bikin Resah, PLN Didesak Ungkap Akar Masalahnya

AKURAT BANTEN - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta PT PLN (Persero) segera melakukan langkah mitigasi terhadap dampak pemadaman listrik bergilir yang telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat.
Ia juga mendorong PLN untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir dalam waktu lama di sejumlah wilayah Pulau Jawa.
“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/6/2026).
Pemadaman listrik bergilir diketahui telah terjadi selama beberapa minggu terakhir di Pulau Jawa.
Baca Juga: Alarm Bahaya Polusi Udara Jakarta Berbunyi, El Nino 2026 Disebut Akan Memperparah Situasi
Kondisi tersebut membuat masyarakat mengalami keresahan karena durasi pemadaman yang cukup lama berdampak langsung terhadap kegiatan harian hingga aktivitas ekonomi.
PT PLN (Persero) sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas gangguan listrik tersebut.
PLN menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi kondisi kelistrikan adalah terganggunya pasokan batu bara berkalori menengah atau medium range coal.
Selain kendala pasokan energi, PLN juga menghadapi masalah teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar milik perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP) yang bekerja sama dengan Perseroan.
Baca Juga: Ilmuwan Indonesia Temukan Cara Baru Melacak Hiu Berjalan di Raja Ampat Tanpa Menyelam
Pada hari ini, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan laporan terkait persoalan pemadaman listrik bergilir tersebut.
Ia menyebut kondisi kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik sehingga intensitas pemadaman dapat dikurangi.
Puan mengapresiasi langkah yang dilakukan PLN dalam menangani gangguan pasokan listrik tersebut.
“Saya mengapresiasi langkah cepat PLN dalam memulihkan pasokan listrik dan meminimalisir pemadaman bergilir, serta para petugas lapangan yang bekerja untuk mengembalikan stabilitas sistem kelistrikan,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Meski kondisi mulai membaik, Puan menegaskan bahwa PLN tetap perlu melakukan evaluasi menyeluruh.
Menurutnya, upaya mengurangi pemadaman tidak boleh menghentikan proses pencarian akar persoalan serta mitigasi terhadap masyarakat yang paling terdampak.
“Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat, harus diketahui secara transparan,” tegas Puan.
“Saya juga mengimbau agar PLN dapat memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir dan melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak langsung. Mulai dari UMKM, industri, rumah sakit, dan sektor pelayanan publik,” imbuhnya.
Puan menjelaskan, gangguan listrik tidak hanya menyebabkan lampu mati, tetapi juga berpengaruh terhadap berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga pekerjaan masyarakat.
Keluhan mengenai dampak pemadaman listrik bergilir juga banyak muncul di berbagai media massa maupun media sosial.
Banyak masyarakat menilai kondisi tersebut menghambat produktivitas, terutama bagi pelaku ekonomi kecil.
Sejumlah contoh dampak dirasakan oleh pedagang dan pelaku usaha. Pedagang soto di Pasar Legi Solo misalnya, kehilangan kesempatan berjualan akibat listrik padam.
Penjual es di Bekasi juga terancam mengalami kerugian karena produknya mencair, sementara pedagang kue kesulitan menjaga kualitas dagangan. Bahkan ada pelaku usaha bakery rumahan yang harus membuang bahan setengah jadi karena tidak dapat disimpan akibat listrik mati.
Dampak pemadaman juga dirasakan masyarakat di tingkat rumah tangga. Banyak orangtua harus mencari cara agar anak-anak tetap nyaman saat kondisi rumah menjadi panas akibat listrik padam dalam waktu lama.
Selain itu, sejumlah ibu menyusui mengaku harus membuang stok ASI perah (ASIP) karena mencair akibat freezer tidak berfungsi tanpa aliran listrik.
Tidak hanya itu, pekerja yang menggunakan internet rumah untuk menjalankan pekerjaan jarak jauh juga terpaksa menghentikan aktivitas mereka.
Menurut Puan, situasi tersebut membuktikan bahwa pemadaman listrik memberikan dampak yang jauh lebih besar dibanding sekadar hilangnya penerangan.
Gangguan energi dapat menghambat berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga,” sebut Puan.
Lebih lanjut, Puan menilai pemadaman listrik berkepanjangan menjadi tanda adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari ketahanan infrastruktur energi nasional, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, hingga kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.
“Insiden ini harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Ketahanan energi merupakan pondasi penting bagi investasi, industri, dan pelayanan publik,” ungkap Puan.
Puan juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak gangguan layanan publik biasanya berasal dari kalangan usaha mikro dan masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah.
“Karena bagi perusahaan besar, pemadaman listrik masih dapat diantisipasi dengan penggunaan generator cadangan atau sistem kelistrikan alternatif. Namun bagi pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, dan pekerja informal, listrik adalah satu-satunya sumber energi yang tersedia,” paparnya.
Dari perspektif ekonomi kerakyatan, Puan menyebut setiap jam pemadaman listrik berpotensi menjadi kehilangan pendapatan bagi masyarakat.
Terlebih, ketika kondisi ekonomi masih menghadapi tekanan daya beli dan ketidakpastian global, gangguan listrik berulang dapat semakin membebani pelaku usaha kecil yang menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia.
“Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami berharap ada evaluasi besar-besaran dari persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar ke depan jangan sampai terjadi lagi,” tutup Puan.
***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Kortastipidkor Bareskrim Polri Selidiki Tiga Modus Rekayasa Pasokan Energi PLTU yang Merugikan Negara Triliunan Rupiah
- 2Gaji PNS 2027 Tak Disinggung Prabowo, PNS Diduga Kembali Gigit Jari Tidak Dapat Kenaikan Gaji, Sama Seperti Pensiunan
- 3HIMNI Periode 2026-2031 Resmi Dilantik, Djarot Sulistio Wisnubroto Pimpin Perluasan Pemanfaatan Nuklir
- 4Fakta di Balik 'Gaji Rp700 Ribu per Kilo': Siapa Sebenarnya Ibu Susana yang Disebut Presiden Prabowo?
- 5Upah Pengupas Bawang Disebut Rp700 Ribu, Fakta di Lapangan Bikin Publik Terkejut, Mau Ikutan Kupas Bawang?
- 6Kopi Nalar Dorong Dialog Terbuka di Tengah Penolakan Warga atas Rencana PLTS 311 Hektare
- 7Gaji Pembawa Baki Bendera Celine Olivia Beda? Segini Honor Paskibraka 2026, Istilahnya Bukan Gajian
- 8MU Tumbang 2-4 dari AC Milan, Michael Carrick Tetap Tenang Jelang Hadapi Hull City
- 9Ijazah SMA Gibran Kembali Dipertanyakan, Pernyataan Loyalis Jokowi Bikin Polemik Makin Panas
- 10Bikin Guru Terharu, Celine dari Pontianak Dipercaya Bawa Baki Merah Putih di Istana






