26 Kecamatan Terdampak Kekeringan, Kabupaten Pandeglang Mendekati Status Darurat

AKURAT BANTEN - Setidaknya, 21.174 jiwa dari 20.639 Kepala Keluarga (KK) di 99 desa 26 di kecamatan Kabupaten Pandeglang, mengalami krisis air bersih.

Kendati demikian, meski jumlah warga yang terdampak krisis air bersih sudah mencapai puluhan ribu jiwa. Namun, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, hingga saat ini belum menetapkan status darurat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi mengatakan, bencana kekeringan yang terus meluas di beberapa kecamatan, merupakan bencana yang dampaknya begitu besar.

"Terutama di sektor pertanian. Bencana kekeringan, bukan hanya di wilayah pedesaan. Namun, warga di perkotaan Pandeglang juga mengalami krisis air bersih. Mengenai status. Pandeglang mendekati status darurat," kata Sekda Pandeglang, Ali Fahmi kepada Akurat Banten saat ditemui di DPRD Kabupaten Pandeglang pasca pelaksanaan PAW anggota DPRD Pandeglang. Kamis (5/10/2023).

Baca Juga: Kekeringan di Kabupaten Pandeglang Meluas, 20.639 KK Mengalami Krisis Air Bersih

Menurutnya, untuk mengantisipasi bencana kekeringan di tahun depan, tentu pihaknya akan mengecek dan mengaktivasi sumur-sumur yang memiliki sumber mata air.

"Akan kita cek beberapa sumur di wilayah yang terdampak kekeringan. Kemudian, akan kami aktivasi sumur-sumur yang memiliki sumber mata air di area yang kerap mengalami krisis air," ungkapnya.

Ia berharap semoga, bencana kekeringan ini segera selesai.

Sementara, dari 26 kecamatan yang terdampak bencana kekeringan ini, diantaranya Cadasari, Sukaresmi, Cikeusik, Mandalawangi, Patia, Sobang, Angsana, Karangtanjung, Panimbang, Banjar, Picung, Sindangresmi, Cibitung, Pagelaran, Pandeglang, Saketi, Bojong, Majasari, Munjul, Cigeulis, Kaduhejo, Cibaliung, Mekarjaya, Koroncong, Labuan, dan Kecamatan Cisata.

Baca Juga: Tolong! Kemarau Panjang, 12 Desa di Pandeglang Belum Dapat Air Bersih

Kepala Seksi (Kasi) Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang, Rian Sutansyah mengatakan bahwa dari 99 desa terdapat 12 desa yang belum mendapatkan pasokan air bersih.

"Penyebabnya. Karena, banyaknya desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih. Sementara, armada kita terbatas," kata Rian beberapa hari lalu.

Menurutnya, dalam satu hari, belum tentu semua usulan permohonan air bersih ini dapat tercover. Terlebih, desa yang terdampak bencana kekeringan semakin bertambah.

Baca Juga: Mengenang Perjuangan Masyarakat di Tanah Jawara dalam Sejarah Berdirinya Provinsi Banten HUT Ke-23

“Selama satu hari penuh, kami hanya mampu mendistribusikan air bersih di lima lokasi. Sedangkan, usulan setiap harinya sebanyak 10 pemohon di beberapa desa,"ungkapnya.

Untuk memenuhi pemohon kata Rian, terkadang pihaknya kerap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Tujuannya, agar beberapa pihak, baik dari swasta, organisasi atau lembaga dan Pemprov Banten ikut membantu untuk mengirimkan pasokan air bersih.

"Selama ini kita mendapatkan bantuan pendistribusian air bersih terhadap warga, dari pihak swasta, organisasi atau lembaga, serta dari Pemprov Banten juga ikut membantu,” pungkasnya. []