Sejarah Panjang Perjalanan BIN Dan Tuduhan Atas Dugaan Sebagai Alat Pemenangan Capres Ganjar-Mahfud

AKURAT BANTEN - Beredar luas di media sosial sebuah dokumen yang berisi pakta integritas untuk pemenangan Ganjar, Di antaranya adalah diunggah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman melalui akun X.

Salah satu poin yang tertulis pada dokumen tersebut, terdapat kesiapan Yan Piet Pj Gubernur Sorong, untuk memenangkan Ganjar di Pilpres. Kemudian diduga terdapat tanda tangan yang mengatasnamakan salah satu pejabat BIN setempat.

Berbagai komentar atau tanggapan pun, Muncul dari para tokoh partai politik dan organisasi besar di negeri ini seperti PP Muhammadiyah bahkan sampai Mahfud MD yang berkaitan langsung dengan kinerja BIN. Adapun komentar-komentar tersebut antara lain:

Tanggapan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat:

"Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?" tulis Benny melalui akun X-nya, Senin 13 November 2023.

Tanggapan PP Muhammadiyah:

Hal ini ikut disoroti oleh PP Pemuda Muhammadiyah yang diduga terdapat bukti keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pemenangan Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dokumen itu berjudul pakta integritas atas nama Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso.

"Saya turut menyayangkan dugaan keterlibatan BIN dalam Pemilu," kata Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 15 November 2023.

Tanggapan Mahfud MD:

Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud Md buka suara soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Mahfud menilai hal itu bukan masalah hukum.

"Nggak, itu kan bukan masalah hukum ya, biarkan saja," kata Mahfud Md kepada wartawan di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Sejarah panjang perjalanan Badan Intelijen Negara (BIN)

Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Dalam Perpres itu, Kemenkopolhukam tidak lagi mengkoordinasikan Badan Intelijen Negara (BIN).

Pasal 4 perpres itu menjelaskan bahwa Kemenkopolhukam hanya mengoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri. Sementara pada peraturan sebelumnya, Perpres Nomor 43 tahun 2015, menyebutkan bahwa Kemenkopolhukam mengkoordinasi BIN.

Jika melihat ke belakang, perjalanan lembaga Intelijen negara telah menempuh jalan panjang, seiring lahir dan berkembangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Awalnya pada Agustus 1945, pasca proklamasi kemerdekaan pemerintah RI mendirikan badan Intelijen untuk pertama kalinya, yang dinamakan Badan Istimewa. Kala itu, Kolonel Zulkifli Lubis ditunjuk memimpin lembaga ini bersama sekitar 40 mantan tentara Pembela Tanah Air (Peta) yang menjadi penyelidik militer khusus.

Personel-personel Intelijen pada lembaga ini merupakan lulusan Sekolah Intelijen Militer Nakano, yang didirikan pendudukan Jepang pada tahun 1943. Zulkifli Lubis merupakan lulusan sekaligus komandan Intelijen pertama.

Lalu pada awal Mei 1946, dilakukan pelatihan khusus di daerah Ambarawa. Sekitar 30 pemuda lulusannya menjadi anggota Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI). Lembaga ini kemudian menjadi payung gerakan Intelijen dengan beberapa unit ad hoc, bahkan operasi luar negeri.

Pada Juli 1946, Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin membentuk "Badan Pertahanan B" yang dikepalai seorang mantan komisioner polisi. Pada 30 April 1947 lalu dilakukan penyatuan seluruh seluruh badan Intelijen di bawah Menhan, BRANI menjadi Bagian V dari Badan Pertahanan B.

Di awal tahun 1952, Kepala Staf Angkatan Perang, TB Simatupang menurunkan lembaga Intelijen menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP).

Sepanjang tahun 1952-1958, seluruh angkatan dan Kepolisian memiliki badan Intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi nasional yang solid. Karena hal itu, pada 5 Desember 1958, Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dan dipimpin oleh Kolonel Laut Pirngadi sebagai Kepala.

Selanjutnya, pada 10 November 1959, BKI menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI) yang bermarkas di Jalan Madiun, yang dikepalai oleh DR Soebandrio.

Di era tahun 1960-an hingga akhir masa Orde Lama, pengaruh Soebandrio pada BPI sangat kuat diikuti perang ideologi Komunis dan non-Komunis di tubuh militer, termasuk Intelijen.

Setelah gonjang-ganjing tahun 1965, Soeharto mengepalai Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB). Selanjutnya di seluruh daerah (Komando Daerah Militer/Kodam) dibentuk Satuan Tugas Intelijen (STI).

Pada tanggal 22 Agustus 1966, Soeharto mendirikan Komando Intelijen Negara (KIN) yang dipimpin oleh Brigjen Yoga Sugomo sebagai Kepala. Kepala Komando Intelijen Negara (KIN) bertanggung jawab langsung kepada Soeharto.

Sebagai lembaga Intelijen strategis, maka BPI dilebur ke dalam KIN yang juga memiliki Operasi Khusus (Opsu) di bawah Letkol Ali Moertopo dengan asisten Leonardus Benyamin (Benny) Moerdani dan Aloysius Sugiyanto.

Kurang dari setahun, 22 Mei 1967 Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mendesain KIN menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Mayjen Soedirgo menjadi Kepala BAKIN pertama.

Lihat juga:Ahli Respons Prediksi Akhir Covid-19 RI ala BIN dkk Meleset
Pada Tahun 1983, sebagai Wakil Kepala BAKIN, LB Moerdani memperluas kegiatan Intelijen menjadi Badan Intelijen Strategis (BAIS). Selanjutnya BAKIN tinggal menjadi sebuah direktorat kontra-subversi dari Orde Baru.

Setelah mencopot LB Moerdani sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), tahun 1993 Soeharto mengurangi mandat BAIS dan mengganti namanya menjadi Badan Intelijen ABRI (BIA).

Baca Juga: Melalui Kunker, Hasbi Asyidiki Jayabaya Serahkan Bantuan ATENSI dari Kemensos RI Senilai Ratusan Juta Untuk Warga Disabilitas di Dapilnya

Baca Juga: Duh! Wali Kota Serang Ungkap Banyak Warganya Masih Buang Air Besar Sembarangan

Baca Juga: Jelang Libur Nataru, Polisi Cek Kelayakan Jalur Wisata di Pandeglang

Terakhir, pada Tahun 2000, Presiden Abdurrachman Wahid mengubah BAKIN menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) sampai sekarang.

Dengan demikian, sejak 1945 hingga sekarang, organisasi Intelijen negara telah berganti nama sebanyak 6 kali, yakni BRANI, BKI, BPI, KIN, BAKIN, dan
BIN.

Sementara sejak nomenklatur lembaga Intelijen negara dirubah menjadi BIN, lembaga ini pernah dipimpin oleh Letnan Jenderal Purn Arie J Kuma'at, Jenderal Purn AM Hendropriyono, Mayor Jenderal Purn Syamsir Siregar, Jenderal Polisi Purn Sutanto, Letnan Jenderal Purn Marciano Norman, dan Jenderal Purn Budi Gunawan yang saat ini masih menjabat.