JOKOWI Kukuhkan BSD sebagai PSN dan KEK, Dinilai Balas Budi ke Sinarmas Group ikut bangun IKN

AKURAT BANTEN - Presiden Jokowi baru-baru ini, menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten.

Provinsi Banten menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang edukasi, teknologi, dan kesehatan internasional, khususnya di wilayah Bumi Serpong Damai (BSD) di Kabupaten Tangerang,

"Penetapan tertuang dalam Beleid itu diteken Jokowi dan mulai berlaku sejak 7 Oktober 2024"

Adapun tujuan Jokowi dalam beleid tersebut, adalah:
1. menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional.
2. Mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Baca Juga: Menghitung Hari Akhir Jabatannya, Jokowi Terbitkan 2 KEK Baru untuk Banten dan Batam

Khusus wilayah provinsi Banten meliputi:

• Wilayah timur seluas 28,83 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; dan
• Wilayah barat seluas 30,85 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Balas budi Jokowi, BSD ditetapkan sebagai PSN dan KEK
Sebelumnya Jokowi juga menetapkan BSD sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Ratas bersama Jokowi di Istana Kepresidenan, Maret lalu.

Wilayah yang kelola PT Bumi Serpong Damai Tbk yang berada di bawah Sinar Mas Group. Bos Sinar Mas Franky Oesman Widjaja diketahui merupakan investor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Juga: Pemprov Jakarta Lanjutkan Uj Coba Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan

Terkait Jokowi tetapkan BSD ditetapkan PSN dan KEK, hal ini ditegaskan saat groundbreaking Hotel Nusantara pada September 2023 lalu.

Saat itu, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada Franky serta pengusaha lainnya yang tergabung dalam konsorsium tersebut.

Menurut Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai penetapan BSD sebagai KEK dan PSN kurang tepat.

Pasalnya, BSD sudah menjadi kawasan yang maju dengan infrastruktur memadai dan fasilitas modern, serta memiliki akses ke bandara.

Baca Juga: Akibat Bocor Penerimaan Pajak Rp300 T, Prabowo Bentuk Kementerian Penerimaan Negara

Karena menurut Nur Hidayat, banyak wilayah lain di Indonesia yang lebih membutuhkan insentif untuk menarik investasi supaya ekonominya maju dan berkembang.

"Ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan fasilitas" ungkapnya.

Nur Hidayat membeberkan, di mana wilayah yang sudah maju kembali mendapatkan keistimewaan,

"Meninggalkan daerah-daerah tertinggal yang justru lebih membutuhkan perhatian," katanya dikutip Akurat Banten pada, Kamis (10/10/2024).

Baca Juga: Teater Awak Awak Gerabah Merupakan Hasil Kriya Banten, Kerajinan Generasi Muda untuk Ekonomi Kreatif

Langkah Jokowi dinilai hanya untuk memperkuat monopoli pengembangan di area tersebut, tanpa berpikir pemerataan pembangunan, khususnya daerah-daerah tertinggal.

Seperti diketahui, BSD sudah berkembang pesat, harusnya tidak diberi insentif tambahan dari pemerintah.

"Insentif semacam itu, bukan untuk BSD dan harusnya untuk daerah-daerah yang masih tertinggal, dan yang lebih membutuhkan dukungan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," katanya.

Kemudian, Ia mencontohkan wilayah Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Timur atau Maluku. Meskipun memiliki potensi pariwisata dan sumber daya alam yang besar, sering kali terabaikan dalam kebijakan pembangunan nasional.

Baca Juga: Luar Biasa! 34 Sekolah di Kota Tangerang Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2024, Bukti Nyata Gerakan Sekolah Ramah Lingkungan

"Daerah-daerah seperti ini lebih pantas mendapatkan status KEK agar bisa memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia," katanya.

Yang membuat penetapan BSD sebagai KEK semakin mencurigakan, sambung Achmad, adalah waktu penetapannya yang hanya berselang 11 hari sebelum Jokowi turun dari jabatan presiden.

Ia mempertanyakan apakah keputusan ini merupakan upaya untuk mempercepat agenda tertentu atau mungkin ada dorongan dari pihak-pihak yang berkepentingan di balik layar.

"Keputusan strategis semacam ini biasanya membutuhkan waktu dan evaluasi mendalam, sehingga penetapan mendadak di akhir masa jabatan terlihat aneh dan kurang transparan," terangnya.

Baca Juga: Bonnie Triyana Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Minta Kepolisian Tangkap Dalang dan Pendemo Menyebabkan Tewasnya Anggota Satpol PP Lebak

Penetapan ini bisa dilihat sebagai langkah untuk mengamankan kepentingan pihak-pihak tertentu sebelum pergantian pemerintahan terjadi.

"Dalam konteks ini, keputusan Jokowi menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan lain yang mendesak, terutama karena Sinarmas Group, yang memiliki keterlibatan besar di proyek IKN, juga menjadi bagian dari perusahaan yang terlibat dalam pengembangan BSD," imbuhnya.